Anomali Pariwisata Banyuwangi: Kunjungan Wisatawan Melimpah, Tapi PAD Tak Sampai Setengah Target

WartaLog — Sebuah paradoks tengah menyelimuti sektor pariwisata Banyuwangi. Di tengah tren positif lonjakan angka kunjungan pelancong ke berbagai destinasi unggulan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini justru menunjukkan performa yang loyo dan jauh dari harapan. Ketidakseimbangan ini memicu reaksi keras dari kalangan legislatif yang mengendus adanya ketidakefektifan dalam tata kelola retribusi daerah.

Sorotan tajam tersebut mengemuka dalam ruang paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Senin (13/4/2026). Fokus utamanya tertuju pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi untuk akhir tahun anggaran 2025. Berdasarkan data yang tersaji, realisasi PAD pariwisata hanya mampu menyentuh angka Rp 1,3 miliar. Padahal, target yang dipatok oleh pemerintah daerah berada di angka Rp 3,4 miliar.

Read Also

Sengkarut THR Bupati Tulungagung: ICW Endus Aroma Gratifikasi untuk Bungkam Forkopimda

Angka Kunjungan yang Kontradiktif

Ironisnya, kegagalan mencapai target finansial ini terjadi justru saat antusiasme wisatawan ke Bumi Blambangan sedang tinggi-tingginya. Catatan resmi menunjukkan kenaikan signifikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara, dari 3,28 juta orang pada tahun 2024 menjadi 3,50 juta orang di tahun 2025.

Tren serupa juga terlihat pada segmen wisatawan mancanegara. Angkanya melesat dari 122,90 ribu orang menjadi 166,99 ribu orang. Kesenjangan data inilah yang membuat Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya, merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam mekanisme penarikan retribusi di lapangan.

“Melihat data kunjungan tahun 2025 yang begitu luar biasa, capaian retribusi yang hanya 31 persen ini tentu sangat mengecewakan. Ada jarak yang sangat lebar antara realitas keramaian di lapangan dengan apa yang masuk ke kas daerah,” ujar Febri saat memberikan keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Read Also

Menelusuri Akar Emansipasi: Bagaimana Pemikiran RA Kartini Mengubah Paradigma Perempuan Indonesia

Indikasi Kebocoran dan Evaluasi E-Ticketing

Febri tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya ‘lubang’ dalam sistem manajemen pariwisata. Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan di setiap objek wisata. Kekhawatiran akan adanya kebocoran sistematis dalam pemungutan retribusi menjadi isu sentral yang ia suarakan di hadapan Badan Anggaran.

Selain itu, sistem e-ticketing yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi modern dan transparan, justru dinilai gagal memberikan dampak signifikan bagi pendapatan. Meski diklaim sudah terintegrasi secara daring dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, implementasinya di lapangan dianggap masih lemah dalam pengawasan.

“Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan belum termonitor dengan baik hingga detik ini. Kita harus membedah apakah sistem ini masih efektif atau jangan-jangan ada kendala teknis yang sengaja dibiarkan. Apalagi saat ini posisi pelaksana tugas kepala dinasnya juga masih baru, perlu ada evaluasi menyeluruh,” tegas Febri menambahkan.

Read Also

Aksi Heroik Pemuda Rengel: Menjaga Tuban dari Ancaman Tambang Liar Bersama Jejak Lestari

Langkah Tegas Legislatif

Guna mengurai benang kusut ini, Komisi III DPRD Banyuwangi berencana untuk segera memanggil dinas terkait serta para pengelola destinasi wisata dalam sebuah rapat kerja khusus. Agenda utamanya adalah melakukan audit evaluatif dan mencari solusi konkret agar potensi pendapatan daerah tidak menguap begitu saja.

“Kami akan melakukan diskusi mendalam untuk memetakan kendala apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tujuannya jelas, kita ingin sektor pariwisata tidak hanya ramai secara seremonial, tetapi juga memberikan kontribusi finansial yang nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.