Langkah Strategis Pemprov NTB: 256 Desa Diguyur Dana Hingga Rp 500 Juta Melalui Program Desa Berdaya

WartaLog — Langkah konkret dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi digulirkan melalui realisasi program unggulan “Desa Berdaya”. Inisiatif besar yang merupakan janji kampanye pasangan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ini mulai menyasar 256 desa pada tahap awal tahun anggaran 2026.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengonfirmasi bahwa kucuran dana segar tersebut mulai mengalir ke rekening masing-masing desa pada Kamis (16/4/2026). Setiap desa akan menerima bantuan dengan nilai yang bervariasi, mulai dari Rp 300 juta hingga Rp 500 juta, tergantung pada klasifikasi dan kebutuhan mendesak di wilayah tersebut.

“Penyaluran dimulai besok. Harapan besar kami, dana ini tidak sekadar menjadi angka di atas kertas, melainkan instrumen vital yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memutus rantai kemiskinan di desa-desa penerima,” ungkap Iqbal dalam pesan singkatnya pada Rabu (15/4/2026).

Read Also

Sektor Pajak Karangasem Tumbuh Pesat, Realisasi PAD Triwulan I 2026 Lampaui Ekspektasi

Klasifikasi Bantuan: Tematik dan Transformatif

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, merinci bahwa dari ratusan desa penerima manfaat tahun ini, terdapat 216 desa yang masuk dalam kategori miskin absolut dan 40 desa yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Pemprov NTB telah membagi skema bantuan menjadi dua model utama:

• Desa Berdaya Tematik: Ditujukan bagi desa kategori miskin absolut dengan alokasi bantuan sebesar Rp 300 juta per desa.
• Desa Berdaya Transformatif: Khusus bagi desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem, dengan total sokongan dana mencapai Rp 500 juta. Skema ini terdiri dari Rp 300 juta dana langsung dan Rp 200 juta yang dialokasikan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Nelly menegaskan bahwa target jangka panjang pemerintah adalah menjangkau seluruh desa di NTB yang berjumlah 1.166 desa hingga tahun 2029 mendatang. “Kami melakukan pembagian secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Untuk tahun ini, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 128 miliar dari APBD,” jelasnya.

Read Also

Duka di Polres Manggarai Timur: Seorang Anggota Polisi Ditemukan Meninggal Tak Wajar

Otonomi Desa dalam Pengelolaan Anggaran

Salah satu keunikan dari program Desa Berdaya ini adalah fleksibilitas yang diberikan kepada pemerintah desa untuk merancang program secara mandiri. Pemprov NTB menetapkan tiga pilar utama yang menjadi fokus penggunaan anggaran, yakni:

1. Ketahanan pangan lokal.
2. Pengembangan sektor pariwisata berbasis desa.
3. Manajemen dan pengelolaan persampahan lingkungan.

Desa diberikan otoritas penuh untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik serta potensi masing-masing wilayah.

Pengawasan Ketat dari BPKP

Untuk menjamin transparansi dan mencegah terjadinya penyimpangan, Pemerintah Provinsi NTB tidak berjalan sendirian. Nelly mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjalin kerja sama resmi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Read Also

Siasat DPRD Bali Hadapi Lonjakan Harga Tiket Pesawat 13 Persen Demi Jaga Stabilitas Pariwisata

“Kami akan menandatangani MoU dengan BPKP untuk fungsi pengawasan secara menyeluruh. Hal ini tidak hanya berlaku untuk program Desa Berdaya, tetapi juga program strategis lainnya demi memastikan setiap rupiah uang rakyat dipertanggungjawabkan dengan benar,” pungkas Nelly.

Dengan pengawasan yang ketat dan kemandirian desa dalam mengelola anggaran, program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru di tingkat akar rumput dan membawa NTB menuju kemandirian ekonomi yang lebih solid.