Potret Hunian di Klungkung: 3.511 Rumah Masih Tak Layak Huni, Nusa Penida Jadi Sorotan Utama

WartaLog — Tantangan besar dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat masih membayangi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hingga penghujung tahun 2025, tercatat ribuan keluarga masih menempati kediaman yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (Rutilahu). Kondisi ini menjadi prioritas mendesak bagi otoritas setempat untuk segera melakukan langkah pembenahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung, terdapat sebanyak 3.511 unit rumah yang kondisinya memprihatinkan. Dari total 60.794 hunian yang ada di empat kecamatan, sekitar 5,78 persen di antaranya dinilai belum memenuhi standar keamanan dan kesehatan bangunan.

Nusa Penida Mencatat Angka Tertinggi

Distribusi rumah tidak layak ini tersebar tidak merata di seluruh wilayah. Wilayah kepulauan Nusa Penida menjadi penyumbang angka tertinggi dengan total 1.024 unit rumah yang membutuhkan perhatian serius. Angka ini disusul oleh Kecamatan Dawan dengan 985 unit, Kecamatan Klungkung sebanyak 779 unit, dan Kecamatan Banjarangkan dengan 723 unit.

Read Also

Penjagaan Ketat Kawal Pengolahan Sampah Organik Denpasar di Embung Tukad Unda Klungkung

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRPKP Klungkung, I Wayan Sukrawija, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan potret sementara yang sangat dinamis. “Angka 3.511 unit ini adalah data mentah per akhir 2025. Kami memprediksi akan ada perubahan angka setelah dilakukan verifikasi dan pendataan ulang di lapangan pada tahun ini,” ungkapnya saat dikonfirmasi.

Intervensi Anggaran Pusat dan Daerah

Menyikapi fenomena ini, pemerintah telah menyiapkan skema perbaikan yang melibatkan dana daerah (APBD) maupun dukungan pusat melalui APBN. Untuk tahun berjalan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PKP akan menyasar 200 unit rumah dengan total alokasi anggaran mencapai Rp4 miliar. Sementara itu, dana APBD Klungkung sebesar Rp1,4 miliar akan dialokasikan untuk membedah dan merehabilitasi 54 unit rumah.

Read Also

Tragedi di Persawahan Semaya: Bocah 11 Tahun di Lombok Timur Tewas Usai Diserang Gerombolan Anjing Liar

Penyaluran bantuan ini dilakukan secara selektif. Sukrawija merinci bahwa program BSPS tahun ini akan difokuskan pada dua wilayah, yakni Kecamatan Dawan dan Banjarangkan. Di sisi lain, bantuan dari APBD akan didistribusikan secara lebih merata ke empat kecamatan yang ada di Klungkung.

Komitmen Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Kepala Dinas PUPRPKP Klungkung, I Made Jati Laksana, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk mengikis angka RTLH meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan ruang fiskal atau anggaran. Upaya lobi ke pemerintah pusat terus dilakukan guna memastikan Klungkung mendapatkan porsi bantuan yang lebih besar setiap tahunnya.

“Kami terus bergerak di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Harapannya, setiap tahun ada peningkatan kuota bantuan dari pusat sehingga jumlah hunian tidak layak di Klungkung bisa berkurang secara signifikan,” tutur Jati Laksana. Langkah ini bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan bagian dari upaya besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat di Bali.

Read Also

Siasat DPRD Bali Hadapi Lonjakan Harga Tiket Pesawat 13 Persen Demi Jaga Stabilitas Pariwisata