Menjemput Janji Presiden: Misi Besar Tokoh Bali Wujudkan Bandara Internasional Bali Utara

WartaLog — Harapan besar kini tengah membumbung tinggi dari pesisir utara Pulau Dewata. Sebuah misi sakral dibawa oleh para tokoh masyarakat Bali saat melangkahkan kaki menuju jantung pemerintahan di Jakarta. Bukan sekadar kunjungan seremonial, kehadiran mereka di Kompleks Istana Kepresidenan membawa sebuah amanah besar: menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang telah lama menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menjadi momentum krusial bagi masa depan pariwisata Bali yang lebih merata. Para penglingsir puri se-Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), bersama tokoh masyarakat dari Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, hadir dengan satu suara yang bulat. Mereka ingin memastikan bahwa visi besar Presiden untuk membangun gerbang udara baru di utara bukan sekadar angin segar dalam kampanye, melainkan sebuah kebijakan yang nyata dan segera dieksekusi.

Read Also

Krisis Gaji PPPK: Strategi Penyelamatan Kemenkeu bagi Pemerintah Daerah yang Tercekik Beban Anggaran

Misi Menagih Janji di Jantung Ibu Kota

Delegasi yang dipimpin oleh para tokoh adat ini diterima langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman. Dalam suasana yang penuh khidmat, para tokoh menyampaikan aspirasi rakyat Bali yang merindukan keseimbangan. Kehadiran mereka juga diperkuat oleh dukungan moral dari utusan para Raja dan Sultan se-Nusantara, menunjukkan bahwa urgensi pembangunan bandara ini telah menjadi perhatian lintas wilayah dan budaya.

Dudung Abdurachman, merespons positif kegigihan para tokoh tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak KSP memahami betul betapa strategisnya proyek ini bagi masa depan ekonomi regional. “KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden,” ujar Dudung dalam keterangan resminya. Ia juga menambahkan bahwa proses pengkajian mengenai penentuan lokasi dan kebijakan pendukung akan dilakukan dengan prinsip cepat, tepat, dan transparan, demi memastikan kesejahteraan masyarakat Bali tercapai tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

Read Also

Gelar Karpet Merah, PFII Siap Transformasi Indonesia Menjadi Pusat Finansial Global yang Kompetitif

Ketimpangan Ekonomi: Sebuah Realitas yang Menyakitkan

Selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Bali memang tampak mengesankan, namun realitanya terdapat jurang yang menganga antara wilayah selatan dan utara. Bali Selatan, dengan segala hiruk-pikuknya, telah mencapai titik jenuh. Kemacetan, kepadatan penduduk, dan eksploitasi lahan yang masif menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah seperti Badung dan Denpasar.

Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, mengungkapkan bahwa ketimpangan ini berdampak serius pada struktur sosial masyarakat di Bali Utara. “Saat ini, pusat ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu di selatan. Hal ini memaksa generasi muda kami di utara untuk merantau demi mencari penghidupan, yang pada akhirnya membuat wilayah selatan semakin padat dan beban sosial di utara kian berat,” jelasnya dengan nada penuh harap.

Read Also

Beban Berat Biaya Berobat: OJK Ungkap Warga RI Habiskan Rp 175 Triliun Tanpa Proteksi Asuransi

Kehadiran bandara di Buleleng diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk memecah konsentrasi wisatawan dan pusat bisnis. Dengan adanya aksesibilitas yang lebih baik, potensi wisata di Bali Utara seperti pemandangan alam pegunungan, pantai yang tenang, hingga kekayaan budaya autentik di wilayah Buleleng dapat dikembangkan secara maksimal tanpa merusak esensi kelestarian alamnya.

Jejak Komitmen Sang Presiden

Dalam ingatan kolektif masyarakat Bali, komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap proyek ini terekam dengan jelas. P3SB mencatat bahwa janji pertama kali diutarakan secara terbuka pada 13 Februari 2024, di masa-masa krusial sebelum beliau menjabat. Komitmen tersebut kembali ditegaskan pada 3 November 2024, setelah beliau resmi memegang tampuk kepemimpinan tertinggi Republik Indonesia.

Pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya menjadi narasi politik, tetapi telah diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan negara. Berdasarkan keterangan resmi P3SB, janji tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Di dalamnya, secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan merupakan salah satu proyek strategis nasional, lengkap dengan rencana pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Bali Selatan dan Bali Utara.

“Dengan masuknya proyek ini ke dalam RPJMN, maka pembangunan Bandara Bali Utara bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebijakan resmi negara yang patut segera dilaksanakan. Mengingat masyarakat telah menantikan kepastian ini selama lebih dari sepuluh tahun,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Inovasi Bandara Lepas Pantai: Harmoni Modernitas dan Tradisi

Salah satu poin menarik yang dipaparkan dalam audiensi di KSP adalah konsep teknis pembangunan bandara. Sadar akan sensitivitas lahan di Bali yang sarat dengan nilai-nilai kesucian, pura, dan sistem subak yang harus dilindungi, para tokoh mengusulkan agar bandara dibangun di atas lahan lepas pantai (offshore) di wilayah Kubutambahan.

Konsep bandara lepas pantai ini dianggap sebagai solusi jenius untuk menghindari penggusuran pemukiman warga dan meminimalkan dampak sosial yang negatif. Selain itu, dengan membangun di wilayah pesisir atau lepas pantai, situs-situs adat dan pura yang menjadi napas kehidupan masyarakat Bali tetap terjaga kesuciannya. Ini adalah bentuk nyata dari bagaimana pembangunan berkelanjutan seharusnya dilakukan: merangkul kemajuan tanpa meninggalkan akar tradisi.

Investasi Mandiri: Tanpa Membebani APBN

Di tengah tantangan ekonomi global, pembiayaan proyek infrastruktur sering kali menjadi batu sandungan. Namun, untuk kasus Bandara Bali Utara, para tokoh masyarakat membawa kabar baik. Mereka memastikan bahwa proyek strategis ini didesain sedemikian rupa agar tidak membebani keuangan negara atau APBN sama sekali.

Seluruh pendanaan dan investasi direncanakan berasal dari sektor swasta yang telah menyatakan minat dan keseriusannya. Model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau investasi murni dari swasta ini menunjukkan bahwa proyek ini memiliki nilai komersial dan strategis yang sangat tinggi di mata investor internasional. Hal ini sekaligus menepis keraguan mengenai kemampuan fiskal pemerintah dalam merealisasikan proyek infrastruktur raksasa di Pulau Dewata.

Dukungan Moral dari Raja dan Sultan Nusantara

Kehadiran para raja dan sultan se-Nusantara yang diwakili oleh Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), Mapparessa, memberikan dimensi nilai yang lebih dalam pada perjuangan ini. Menurut Mapparessa, keterlibatan lembaga adat dalam mendukung proyek infrastruktur fisik adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kemajuan zaman tidak menggerus identitas budaya lokal.

“Kami hadir untuk membantu pemerintah menjaga keseimbangan. Kemajuan fisik harus berjalan beriringan dengan kelestarian budaya. Bandara ini bukan hanya soal transportasi, tetapi soal bagaimana budaya Bali tetap lestari di tengah aksesibilitas dunia yang semakin terbuka,” ungkapnya. Dukungan ini menegaskan bahwa Bandara Bali Utara adalah kepentingan nasional, sebuah proyek yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur adat istiadat.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah pusat. Dengan segala dokumen perencanaan yang sudah siap, dukungan pendanaan swasta yang solid, serta restu dari para tokoh adat dan masyarakat, pembangunan Bandara Bali Utara tinggal menunggu langkah nyata dari sang presiden. Rakyat Bali Utara kini menatap ufuk timur, menanti fajar baru bagi ekonomi daerah mereka yang telah lama merindukan keadilan pembangunan.