Ketegasan Purbaya Benahi Tata Kelola Ekspor: Karyawan DSI yang ‘Kaya Mendadak’ Akan Langsung Dipecat

WartaLog — Langkah revolusioner baru saja diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengamankan pundi-pundi negara dari sektor sumber daya alam. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), pemerintah secara resmi mengoperasikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah entitas BUMN baru yang memegang mandat krusial sebagai garda terdepan pengendalian ekspor komoditas strategis nasional.

Satu Pintu Menuju Transparansi Ekspor Nasional

Kehadiran DSI bukan sekadar menambah panjang daftar perusahaan pelat merah, melainkan berfungsi sebagai instrumen kontrol pusat terhadap komoditas unggulan seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga ferro alloy. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan main-main dalam mengawasi operasional DSI demi memastikan setiap butir kekayaan alam Indonesia memberikan nilai balik yang maksimal bagi rakyat.

Read Also

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$ 433,4 Miliar: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Fiskal

Dalam acara Jogja Financial Festival 2026 yang berlangsung pada Jumat (22/5/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap DSI akan dilakukan secara berlapis. Kementerian Keuangan bersama berbagai lembaga negara terkait akan menempatkan perwakilan khusus di dalam tubuh DSI. Tujuannya jelas: memastikan roda organisasi berjalan sesuai dengan cetak biru yang telah dirancang demi kepentingan nasional.

Ancaman Pemecatan Bagi Pegawai yang ‘Nakal’

Salah satu poin paling mencolok dari pernyataan Purbaya adalah metode pengawasan sumber daya manusia di dalam DSI. Dengan gaya bicara yang lugas, ia menyatakan bahwa indikator paling sederhana untuk mendeteksi adanya penyelewengan adalah dengan memantau profil kekayaan para karyawannya. Ia memperingatkan seluruh jajaran DSI agar tidak mencoba-coba bermain api dengan praktik gratifikasi atau suap.

Read Also

Oleh-Oleh Haji Bebas Bea Masuk? Simak Aturan dan Syarat Pengiriman Barang Terbaru

“Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit,” tegas Purbaya dengan nada serius. Menurutnya, skema satu pintu yang diterapkan DSI membuat alur transaksi menjadi sangat transparan, sehingga celah untuk melakukan kongkalikong seharusnya tertutup rapat. Jika ditemukan adanya anomali harta kekayaan yang signifikan pada oknum pegawai, hal itu menjadi bukti kuat adanya kebocoran sistem yang melibatkan individu tersebut.

Melawan Praktik Under Invoicing dan Transfer Pricing

Pembentukan DSI dilatarbelakangi oleh keresahan pemerintah terhadap maraknya praktik kecurangan dalam kegiatan ekspor sumber daya alam selama ini. Purbaya membedah bagaimana para eksportir nakal sering kali menggunakan modus under invoicing, yakni melaporkan harga jual barang jauh di bawah harga pasar yang sebenarnya. Hal ini dilakukan sengaja untuk menghindari beban pajak yang tinggi.

Read Also

Rayakan Hari Angkutan Nasional 2026, MRT Jakarta Berlakukan Tarif Rp 1: Akses Mudah via QRIS Hingga Paylater

Tak berhenti di situ, modus ini biasanya diikuti dengan praktik transfer pricing. Para eksportir mengirimkan produk dengan harga murah ke anak usaha mereka sendiri yang berlokasi di luar negeri. Di sana, produk tersebut barulah dijual kembali dengan harga pasar yang tinggi. Akibatnya, keuntungan besar mengendap di luar negeri, sementara Indonesia hanya mendapatkan sisa-sisanya.

“Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separuhnya, pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa lebih sedikit dan diparkir di luar negeri,” keluh Purbaya. Hal inilah yang menjadi lubang besar dalam struktur ekonomi nasional yang coba ditambal oleh kehadiran Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kegagalan Sistem Lama dan Kelahiran DSI

Sebelum memutuskan membentuk DSI, Purbaya mengakui sempat mengusulkan pengetatan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun, fakta di lapangan menunjukkan tantangan yang luar biasa berat. Oknum-oknum di internal Bea Cukai justru kerap tergiur untuk menjadi bagian dari rantai kebocoran tersebut, alih-alih menjadi penyumbatnya.

Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, Presiden mengambil langkah drastis dengan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekspor ke dalam satu wadah. “Bea Cukainya juga gampang bocor, jadi Pak Presiden mikir, ‘sebaiknya ya sudah beresin sekalian, bikin satu lembaga atau badan pengekspor’. Namanya DSI, di mana semua pengekspor cuma bisa lewat situ,” jelasnya.

Dengan mekanisme ini, DSI bertindak sebagai single seller yang menjual komoditas Indonesia ke pasar global. Para produsen dalam negeri kini tidak lagi menjual langsung ke pasar internasional secara liar, melainkan harus melalui pintu DSI. Hal ini diharapkan dapat menghapus total praktik under invoicing karena harga yang ditetapkan adalah harga pasar yang objektif dan terpantau oleh negara.

Optimisme Kenaikan Pendapatan Negara

Purbaya optimis bahwa transformasi tata kelola ekspor ini akan membawa dampak instan terhadap pendapatan negara. Dengan tertutupnya celah penyelundupan dan manipulasi harga, potensi kenaikan penerimaan dari sektor pajak bisa melonjak hingga dua kali lipat atau bahkan lebih.

Penerimaan ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) badan dari perusahaan tambang dan sawit, serta Pajak Ekspor yang lebih akurat. Selain itu, cadangan devisa negara dipastikan akan menguat karena uang hasil penjualan komoditas kini benar-benar masuk ke sistem perbankan nasional, bukan lagi diparkir di rekening-rekening luar negeri yang gelap.

“Dengan pendekatan seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Saya untung, income saya bisa naik dua kali lipat. Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri,” pungkasnya. Melalui pengawasan ketat dan integritas pegawai yang terus dipantau, PT Danantara Sumberdaya Indonesia diharapkan mampu menjadi motor penggerak baru bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan.

Pemerintah berharap, masyarakat juga turut serta mengawasi jalannya badan baru ini. Sebab, kesuksesan DSI dalam mengelola komoditas strategis akan sangat menentukan keberhasilan berbagai program pembangunan nasional yang didanai dari hasil bumi sendiri. BUMN ekspor ini kini memikul beban besar untuk membuktikan bahwa kekayaan Indonesia memang sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir oknum atau korporasi nakal.