Dinamika di Balik Layar Kekuasaan: Hashim Djojohadikusumo Ungkap ‘Curhat’ Presiden Prabowo Soal Hambatan Birokrasi dan Ambisi Karbon Global

WartaLog — Di balik tirai kekuasaan yang seringkali terlihat kaku dan penuh protokol, tersimpan sisi manusiawi dari seorang pemimpin negara yang jarang terungkap ke publik. Dalam sebuah momen yang hangat namun sarat akan makna politis, Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, membagikan sepenggal kisah mengenai dinamika internal yang dialami oleh sang kakak, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam acara peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Juni 2026, Hashim mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi pendengar setia bagi keluh kesah sang Presiden. Hubungan persaudaraan yang erat ternyata menjadi ruang aman bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mencurahkan isi hatinya mengenai berbagai tantangan berat dalam menakhodai jalannya roda pemerintahan.

Read Also

Kementan Resmikan Harga Acuan Baru: Langkah Strategis Lindungi Peternak Ayam dan Telur dari Anjloknya Pasar

Sisi Humanis dan Beban Berat di Pundak Presiden

Hashim bercerita dengan nada yang reflektif mengenai bagaimana sang kakak sering mengajaknya berdiskusi secara mendalam. Di sela-sela kesibukan mengelola negara, Prabowo ternyata sering meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati mengenai visi besar yang ia bawa untuk Indonesia. Namun, di balik ambisi besar tersebut, terselip keresahan yang cukup mendalam mengenai efektivitas eksekusi di lapangan.

“Saya sering diajak bicara dengan Presiden Republik Indonesia yang juga kakak saya. Terus ternyata dia banyak curhat sama saya,” ungkap Hashim di hadapan para undangan dan pemangku kepentingan industri hijau. Menurut Hashim, curhatan tersebut bukan sekadar obrolan santai, melainkan refleksi dari seorang pemimpin yang sangat peduli pada detail dan hasil nyata bagi rakyatnya.

Read Also

Kewajiban Rp 97 Miliar Menanti Tiffany & Co: Kilau Perhiasan Mewah di Tengah Audit Bea Cukai

Kesenjangan Antara Visi Mulia dan Realita Implementasi

Salah satu poin utama yang menjadi kegelisahan Prabowo adalah adanya jurang pemisah antara niat baik sebuah program dengan hasil akhirnya. Hashim memaparkan bahwa banyak program pemerintah yang secara konseptual sangat luar biasa dan memiliki tujuan mulia untuk memajukan kesejahteraan umum, namun seringkali tersendat saat masuk ke tahap implementasi teknis.

“Programnya bagus, tujuannya bagus, sangat mulia. Tapi dalam perjalanannya, implementasinya ya kurang sempurna. Kita sudah saksikan sendiri, tidak perlu saya sebutkan secara spesifik satu per satu. Kita melihat ada program yang visi-misinya tajam, tapi eksekusinya kurang tajam,” ujar Hashim dengan jujur. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan lagi pada tahap perencanaan, melainkan pada bagaimana memastikan setiap kebijakan tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat akar rumput.

Read Also

Ketegasan Presiden Prabowo Terhadap Mafia Sumber Daya Alam: Mengambil Alih 5 Juta Hektare Sawit Ilegal dan Memutus Rantai Tambang Liar

Menyoroti Labirin Birokrasi Indonesia yang Lamban

Selain masalah implementasi program, sektor birokrasi Indonesia juga menjadi sorotan tajam dalam curhatan sang Presiden. Prabowo, menurut Hashim, merasa bahwa mesin birokrasi yang ada saat ini masih belum optimal dalam merespons kebutuhan zaman yang serba cepat. Birokrasi yang cenderung berbelit-belit seringkali menjadi penghambat bagi masuknya inovasi dan percepatan pembangunan.

Meskipun Hashim enggan merinci kementerian atau lembaga mana yang sering dikeluhkan, ia menegaskan bahwa perbaikan struktur birokrasi adalah prioritas utama yang selalu dipikirkan oleh Presiden. Prabowo menginginkan sebuah sistem yang ramping, responsif, dan bebas dari hambatan administratif yang tidak perlu, demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

SRUK: Sebuah Pengecualian dan Prestasi Birokrasi

Namun, di tengah berbagai keluhan tersebut, Hashim memberikan catatan positif bagi peluncuran Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Bagi Hashim, sistem ini adalah bukti nyata bahwa jika koordinasi antar-lembaga berjalan dengan baik, birokrasi Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan sesuatu yang revolusioner. Ia memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang terjadi dalam penyusunan sistem ini.

“Saya mau berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Hari ini kita menyaksikan contoh nyata di mana birokrasi Pemerintah Indonesia sukses dan berhasil bekerja dengan harmoni,” kata Hashim. SRUK dirancang sebagai sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai kementerian, lembaga, hingga registri internasional untuk mencatat setiap unit karbon yang dihasilkan atau diperdagangkan di Indonesia.

Potensi Ekonomi Hijau dan Minat Global yang Masif

Kehadiran SRUK diharapkan menjadi magnet bagi investasi asing di sektor ekonomi hijau. Indonesia, dengan kekayaan alam dan luas hutannya, memiliki posisi tawar yang sangat kuat dalam pasar karbon global. Hashim menegaskan bahwa mata dunia kini tertuju pada Indonesia, menantikan mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan kredibel.

Banyak investor dari berbagai negara maju telah menyatakan minat serius untuk menyuntikkan modal mereka ke pasar karbon domestik. Hashim menyebutkan negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Norwegia, Belanda, hingga Jepang sudah mulai mengantre untuk bekerja sama. Potensi nilai ekonomi yang bisa diraup Indonesia pun tidak main-main.

“Banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap masuk. Kalau kita jumlahkan potensinya, nilainya bisa mencapai puluhan miliar dolar,” tegas Hashim dengan optimis. Dana segar ini nantinya diharapkan tidak hanya memperkuat cadangan devisa, tetapi juga mendanai berbagai proyek pelestarian lingkungan dan transisi energi yang berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.

Menuju Masa Depan Indonesia yang Lebih Hijau

Dengan adanya sistem registrasi yang mumpuni, Indonesia kini siap menjadi pemain utama dalam ekosistem perdagangan karbon dunia. Langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi pemimpin dalam isu perubahan iklim di kancah internasional. Keberhasilan SRUK diharapkan menjadi pemicu bagi sektor-sektor lain untuk mulai membenahi diri, mengikuti jejak koordinasi yang solid antara kementerian dan lembaga terkait.

Perjalanan memperbaiki birokrasi memang masih panjang, namun melalui transparansi dan pemanfaatan teknologi seperti SRUK, optimisme mulai tumbuh. Curhatan Presiden Prabowo kepada sang adik bukan sekadar keluhan, melainkan pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan bahwa rakyat menanti hasil nyata dari setiap rupiah yang dianggarkan. Di bawah pengawasan ketat sang Presiden dan dukungan dari figur seperti Hashim Djojohadikusumo, Indonesia tengah berupaya keras mengubah tantangan birokrasi menjadi peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan.