Ancaman Begal dan Premanisme Menghantui Ekonomi Rakyat, Golkar: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kriminal Jalanan

WartaLog — Bayang-bayang ketakutan kini tengah menyelimuti ruang publik di berbagai pelosok tanah air. Aksi kriminalitas jalanan, mulai dari pembegalan yang brutal hingga praktik premanisme yang terstruktur, bukan lagi sekadar isu keamanan semata. Fenomena ini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya di jalanan dan ruang-ruang terbuka.

Menanggapi situasi yang kian meresahkan ini, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, melontarkan kritik tajam sekaligus peringatan keras. Ia menegaskan bahwa negara harus menunjukkan taringnya dalam menghadapi para pelaku kejahatan. Menurutnya, ketika rasa aman mulai tergerus, maka fondasi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat akan ikut rontok secara perlahan.

Kriminalitas Sebagai Penghambat Roda Ekonomi

Dalam keterangannya kepada media, Sarmuji menyoroti betapa eratnya kaitan antara keamanan lingkungan dengan produktivitas masyarakat. Ia menilai, maraknya aksi begal di berbagai wilayah belakangan ini telah menciptakan psikologi ketakutan yang luar biasa. Dampaknya, masyarakat menjadi ragu untuk beraktivitas, terutama pada jam-jam rawan yang sebenarnya merupakan waktu produktif bagi sebagian sektor usaha.

Read Also

Trump Tolak Proposal Damai Iran: Sinyal Eskalasi Perang dan Pembelaan Kontroversial untuk Netanyahu

“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” tegas Sarmuji dengan nada penuh keprihatinan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa isu kriminalitas jalanan harus dipandang sebagai masalah multidimensi.

Lebih lanjut, legislator senior ini menjelaskan bahwa ekonomi mikro sangat bergantung pada mobilitas. Jika jalur-jalur transportasi dianggap tidak aman, maka distribusi barang akan terhambat, dan biaya logistik secara tidak langsung akan membengkak akibat risiko yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha kecil.

Nasib UMKM dan Pekerja Sektor Informal yang Terancam

Sarmuji memberikan perhatian khusus kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengemudi ojek online, hingga kurir logistik. Kelompok inilah yang paling rentan menjadi korban karena jam kerja mereka yang seringkali bersinggungan dengan waktu-waktu rawan. Premanisme dan aksi begal, menurut pandangan Partai Golkar, adalah musuh nyata bagi kesejahteraan rakyat kecil.

Read Also

Tragedi Bantargebang Menyeret Eks Kadis LH, Rano Karno: Ini Konsekuensi Hukum yang Harus Dipikul

“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” tuturnya. Ia menggambarkan bagaimana sebuah warung kopi atau pedagang nasi goreng yang biasanya tutup dini hari, kini terpaksa tutup lebih awal demi keselamatan nyawa, yang pada akhirnya memangkas pendapatan harian mereka secara signifikan.

Situasi ini menciptakan efek domino. Berkurangnya pendapatan pedagang berarti menurunnya daya beli. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut tanpa penanganan yang komprehensif, maka upaya pemerintah dalam memulihkan dan memperkuat ekonomi pasca-pandemi bisa terhambat oleh faktor keamanan masyarakat yang tidak kondusif.

Read Also

Langkah Drastis Kemenimipas: Bersihkan Internal dari Mafia Narkoba dan Pungli di Balik Jeruji

Mendesak Peningkatan Patroli di Titik-Titik Buta

Sebagai solusi jangka pendek yang mendesak, Sarmuji meminta pihak kepolisian untuk merevitalisasi strategi pengamanan lapangan. Ia menekankan pentingnya kehadiran aparat di titik-titik rawan, mulai dari pemukiman pinggiran kota, kawasan industri, hingga jalan-jalan penghubung antardaerah yang seringkali minim pengawasan.

“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” cetusnya. Menurutnya, patroli rutin yang dilakukan secara berkala dan acak akan memberikan tekanan psikologis bagi para pelaku kriminal untuk mengurungkan niat jahat mereka.

Ia juga menyarankan agar kepolisian memetakan kembali “zona merah” berdasarkan data laporan masyarakat terbaru. Kawasan industri yang menjadi jalur pulang pergi buruh pabrik pada jam operasional shift malam, serta jalur sepi yang menjadi akses utama para kurir, harus menjadi prioritas utama dalam operasi pencegahan aksi begal.

Pentingnya Infrastruktur Keamanan Berbasis Teknologi

Selain mengandalkan kekuatan personil, Sarmuji menilai sudah saatnya pemerintah daerah dan kepolisian berkolaborasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem keamanan publik. Penggunaan CCTV dengan kemampuan deteksi wajah atau plat nomor kendaraan (ETLE) di lokasi strategis dianggap sebagai langkah modern yang efektif.

“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” tambahnya. Ia mengkritik masih banyaknya ruas jalan vital yang gelap gulita saat malam hari, yang seolah-olah “menyediakan panggung” bagi para kriminal untuk beraksi.

Penyediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang memadai bukan hanya soal estetika kota, melainkan instrumen vital dalam pencegahan kejahatan. Sarmuji berharap ada alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah daerah untuk memastikan setiap sudut kota dan desa memiliki penerangan yang layak.

Memberantas Premanisme Berkedok Penguasaan Wilayah

Isu lain yang tak kalah krusial bagi Sarmuji adalah praktik premanisme yang seringkali berwujud pungutan liar (pungli) atau intimidasi terhadap pelaku usaha. Premanisme jenis ini seringkali bersembunyi di balik kedok penguasaan wilayah tertentu atau organisasi tertentu yang meresahkan.

“Kalau praktik-praktik premanisme dibiarkan, maka rasa aman masyarakat akan terus menurun dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir melindungi masyarakat dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan,” tegas Sarmuji. Ia meminta Polri untuk menindak tegas kelompok-kelompok yang merasa di atas hukum dan kerap memeras warga.

Ia menegaskan bahwa ruang publik adalah milik rakyat, bukan milik kelompok kriminal tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu menjadi harga mati untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap wibawa hukum di Indonesia.

Menuju Ruang Publik yang Aman dan Produktif

Sebagai penutup, Sekjen Golkar tersebut menyampaikan pesan optimisme sekaligus desakan agar Polri terus menjaga integritas dan profesionalismenya. Ia mengapresiasi langkah-langkah Polri dalam membongkar berbagai kasus besar sebelumnya, namun ia mengingatkan bahwa kejahatan jalanan tetap memerlukan perhatian yang sama besarnya karena bersentuhan langsung dengan keseharian rakyat kecil.

“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” ujarnya. Sarmuji berharap ke depannya, tidak ada lagi cerita tentang kurir yang dirampas motornya atau pedagang kaki lima yang diperas penghasilannya.

Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum yang tegas, dukungan infrastruktur yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, diharapkan ekonomi rakyat dapat tumbuh tanpa dihantui rasa was-was. Kedaulatan negara, menurut Sarmuji, dipertaruhkan pada kemampuannya memberikan rasa aman bagi setiap warga negaranya, di mana pun dan kapan pun mereka berada.