Nestapa di Pandeglang: Saat Nyawa dan Keselamatan Bertaruh di Atas Tandu Sarung dan Jalan Rusak

WartaLog — Pemandangan memilukan kembali mengoyak nurani publik ketika sebuah rekaman video memperlihatkan perjuangan seorang ibu yang baru saja melahirkan harus ditandu menggunakan bambu dan kain sarung. Kejadian ini bukan terjadi di pelosok negeri yang tak terjamah, melainkan di Kabupaten Pandeglang, Banten, wilayah yang secara geografis tak jauh dari pusat kekuasaan. Ironi ini menjadi potret buram betapa infrastruktur jalan masih menjadi barang mewah bagi sebagian warga di pelosok Banten.

Kronologi Nestapa Umayah di Desa Lewibalang

Pagi itu seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan bagi Umayah, warga Desa Lewibalang, Kecamatan Cikeusik. Namun, kebahagiaan setelah melewati proses persalinan di Poskesdes setempat harus berganti dengan ketegangan fisik dan mental. Karena kondisi jalan yang hancur lebur dan tidak memungkinkan bagi kendaraan roda empat maupun roda dua untuk melintas dengan aman, Umayah terpaksa dievakuasi menggunakan tandu darurat.

Read Also

Drama Tengah Malam di Nganjuk: Aksi Heroik Agus Siswanto Menghalau Kepungan Empat Pria Bersenjata Tajam

Dalam video yang viral di jagat maya, terlihat sejumlah warga bahu-membahu memikul tandu tersebut. Bambu panjang diselipkan di antara lilitan kain sarung, menciptakan kursi gantung darurat yang jauh dari kata layak untuk seorang ibu yang baru saja bertaruh nyawa. Jarak sekitar 300 meter dari Poskesdes menuju kediamannya harus ditempuh dengan guncangan dan langkah kaki warga yang ekstra hati-hati di atas permukaan tanah yang tak rata.

Kejadian pada Minggu (10/5) tersebut hanyalah satu dari sekian banyak rentetan peristiwa serupa yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Warga seolah sudah terbiasa dengan pemandangan ini, meski rasa pedih tetap tak bisa disembunyikan. Akses kesehatan yang seharusnya bisa dijangkau dengan cepat, terhambat oleh jalan rusak yang tak kunjung mendapatkan perhatian serius selama bertahun-tahun.

Read Also

Misteri Kereta Emas Nazi di Polandia: Antara Legenda, Konspirasi, dan Pencarian Harta Karun yang Tak Berujung

Respons Pemkab Pandeglang: Mengaku Terbentur Anggaran

Menanggapi viralnya peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akhirnya angkat bicara. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pemerintah mengakui bahwa kondisi jalan di wilayah Lewibalang-Cikeusik memang dalam kondisi memprihatinkan. Kepala DPUPR Pandeglang, Roni, menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut sebenarnya memiliki panjang total sekitar 6 kilometer.

“Dari total 6 kilometer itu, baru sekitar 1 kilometer yang berhasil kita bangun secara permanen. Sisanya memang masih dalam kondisi rusak parah,” ujar Roni saat memberikan keterangan resmi pada Rabu (13/5/2026). Ia tak menampik bahwa ketertinggalan pembangunan di titik tersebut telah berdampak langsung pada pelayanan publik dan mobilitas warga.

Alasan klasik mengenai keterbatasan dana kembali mengemuka. Roni menyebutkan bahwa kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni milik Pemkab Pandeglang saat ini sangat terbatas. Fokus anggaran harus terbagi ke berbagai sektor lain, sehingga pemeliharaan dan pembangunan jalan di wilayah pelosok seringkali harus mengantre panjang atau bahkan terabaikan.

Read Also

Tragedi di Balik Tembok Daycare Banda Aceh: Jejak Kekerasan Pengasuh dan Air Mata yang Terabaikan

Harapan pada Inpres Jalan Daerah dan Bantuan Pusat

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Pemkab Pandeglang kini hanya bisa menggantungkan harapan pada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Roni mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengajukan perbaikan sisa ruas jalan Lewibalang-Cikeusik tersebut melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD).

“Kami sangat berharap usulan melalui IJD ini bisa disetujui agar pembangunan jalan di sana bisa tuntas sepenuhnya. Jika hanya mengandalkan APBD murni, kami akan kesulitan,” tambahnya. Selain itu, Pemkab juga melirik bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan sebutan Program Bang Andra.

Menurut data yang dirilis DPUPR, persentase jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang masih berada di angka yang cukup tinggi, yakni sekitar 32 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga akses mobilitas di Pandeglang tidak dalam kondisi prima, yang tentu saja menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Kesaksian Warga: Antara Hidup dan Mati di Atas Tandu

Dibalik angka-angka statistik dan alasan birokrasi, ada nyawa yang benar-benar bertaruh di lapangan. Angga, seorang tenaga medis sekaligus warga setempat, memberikan kesaksian yang lebih memilukan. Menurutnya, penggunaan tandu untuk mengevakuasi orang sakit atau ibu melahirkan bukan lagi fenomena langka di Desa Lewibalang.

“Sering banget ada warga yang harus ditandu. Bambu dan sarung itu sudah jadi peralatan wajib di sini kalau ada yang darurat medis. Kondisi jalan yang hancur parah membuat kendaraan apa pun menyerah, apalagi kalau musim hujan,” tutur Angga dengan nada getir. Ia menambahkan bahwa jarak tempuh yang terlihat pendek di peta bisa terasa sangat jauh dan melelahkan bagi mereka yang memikul beban.

Lebih jauh, Angga mengungkap fakta mengejutkan bahwa tidak semua cerita berakhir dengan keselamatan. Beberapa kali terjadi peristiwa di mana pasien meninggal dunia di tengah jalan saat sedang digotong menuju fasilitas kesehatan. Ketidakmampuan memberikan pertolongan pertama yang cepat akibat akses yang terputus menjadi penyebab utama nyawa warga melayang sia-sia.

Urgensi Pemerataan Pembangunan di Banten Selatan

Tragedi yang menimpa Umayah adalah pengingat keras bagi pemangku kebijakan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan atau kawasan industri saja. Wilayah seperti Pandeglang Selatan membutuhkan komitmen politik dan eksekusi nyata, bukan sekadar janji saat musim kampanye tiba. Akses jalan desa adalah urat nadi kehidupan yang menentukan apakah seorang ibu bisa selamat setelah melahirkan atau apakah seorang anak bisa berangkat sekolah dengan layak.

Ketergantungan daerah pada dana pusat seperti IJD memang tidak bisa dihindari, namun transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah juga patut dipertanyakan. Publik berharap agar alokasi anggaran lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan keselamatan nyawa manusia.

Kasus di Desa Lewibalang ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi jalan-jalan di pelosok. Masyarakat tidak butuh sekadar permohonan maaf atau janji pengajuan anggaran, melainkan aksi nyata di mana aspal dan beton segera menyentuh tanah desa mereka, agar tak ada lagi ‘Umayah-Umayah’ lain yang harus bertaruh nyawa di atas tandu sarung yang rapuh.

Menanti Akhir dari Budaya ‘Menandu’ di Era Modern

Memasuki era digital di mana teknologi berkembang pesat, masih adanya warga yang harus ditandu karena jalan rusak adalah sebuah kemunduran yang memalukan bagi sebuah daerah penyangga ibu kota negara. Fasilitas kesehatan yang bagus sekalipun akan menjadi sia-sia jika jalan menuju ke sana bagaikan jalur pendakian yang ekstrim.

WartaLog akan terus memantau perkembangan janji Pemkab Pandeglang terkait pengajuan anggaran ke pemerintah pusat. Rakyat Lewibalang telah cukup lama bersabar di tengah keterbatasan. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah untuk membuktikan bahwa keadilan sosial dan pemerataan pembangunan memang nyata adanya, bukan sekadar teks dalam buku undang-undang.

Semoga ke depan, bambu dan sarung di Desa Lewibalang kembali ke fungsinya yang asli: sarung untuk beribadah dan bambu untuk keperluan rumah tangga, bukan lagi sebagai alat untuk menjemput harapan di jalan yang rusak.