Jeritan Warga Lombok Timur Hadapi Kelangkaan Gas Melon: Massa GEMPUR Desak Tindakan Tegas Mafia Elpiji

WartaLog — Gelombang keresahan warga di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya pecah. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi langsung Kantor Bupati Lombok Timur. Langkah ini diambil menyusul kian sulitnya mendapatkan pasokan LPG 3 kg atau yang akrab disebut gas melon di tengah masyarakat.

Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah daerah segera turun tangan mengatasi kelangkaan yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Mereka menilai ada ketidakberesan dalam rantai distribusi yang merugikan rakyat kecil.

Dugaan Penimbunan dan Praktik Oplosan Mencuat

Koordinator lapangan aksi, Muhammad Zaini, mengungkapkan bahwa kelangkaan gas bersubsidi ini diduga kuat bukan sekadar masalah teknis pengiriman, melainkan adanya praktik culas dari oknum pengusaha. Ia menyebut indikasi adanya penimbunan dan pengoplosan gas kian nyata di lapangan.

Read Also

Kejar Target PAD Rp 511 Miliar, Pansus DPRD Karangasem Desak BPKAD Optimalkan Sektor Pajak Baru

“Kami melihat banyak oknum pengusaha nakal yang bermain. Ada indikasi kuat penimbunan yang membuat stok di pasaran menghilang, bahkan kami menduga ada praktik pengoplosan gas,” tegas Zaini di sela-sela aksi pada Senin (13/4/2026).

Dampak dari kelangkaan gas ini sangat dirasakan warga. Selain barang yang sulit ditemukan, harga di tingkat pengecer pun melambung tinggi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. GEMPUR mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPRD Lombok Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna menindak tegas para mafia gas tersebut.

Langkah Antisipasi Pemerintah Kabupaten

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, yang akrab disapa Iron, langsung memanggil pihak Pertamina dan seluruh agen gas resmi di wilayahnya. Dalam pertemuan di ruang rapat bupati, ia menegaskan pentingnya perbaikan sistem distribusi agar tepat sasaran.

Read Also

Siasat Gelap Montir dan IRT di Bima: Kamar Kos Jadi Markas Edarkan Sabu

“Kami sudah memanggil Pertamina dan para agen untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Selain itu, kami juga berencana bersurat ke pemerintah pusat guna meminta tambahan kuota khusus untuk Lombok Timur,” ujar Iron.

Bupati juga menyoroti penggunaan gas subsidi yang masih banyak dikonsumsi oleh kalangan yang tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin (desil 1 hingga 5). Sebagai langkah darurat, ia mengusulkan agar jatah LPG untuk tiga bulan ke depan bisa ditarik dan disalurkan saat ini juga guna meredam gejolak di pasar.

Pertamina Guyur 59 Ribu Tabung Tambahan

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga bergerak cepat dengan melakukan ekstra dropping. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan pihaknya telah menambah pasokan sebanyak 59 ribu tabung untuk wilayah Lombok Timur.

Read Also

Ketahanan Pangan Bali Terjaga: Stok Beras Melimpah Hingga 10 Bulan ke Depan

“Kami pastikan penyaluran dari level SPPBE hingga pangkalan berjalan normal. Tambahan 34 ribu tabung sudah kami salurkan pekan lalu, dan total tambahan mencapai 59 ribu tabung sebagai langkah mitigasi,” jelas Ahad.

Ia juga menegaskan bahwa Pertamina tidak segan-segan memberikan sanksi berat bagi agen atau pangkalan yang terbukti melanggar aturan, mulai dari penghentian alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Masyarakat diimbau untuk membeli gas langsung di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai HET.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita tersebut berakhir dengan tertib setelah perwakilan massa mendapatkan jaminan bahwa pengawasan dan distribusi akan diperketat dalam waktu dekat.