Nestapa Peternak Mandiri: Harga Ayam Anjlok ke Titik Terendah, Kementan Siapkan Langkah Darurat

WartaLog — Industri perunggasan nasional saat ini tengah dibayangi awan mendung yang sangat pekat. Kabar duka datang dari para peternak ayam pedaging atau broiler di berbagai pelosok daerah yang mengeluhkan terjun bebasnya harga jual di tingkat kandang. Situasi yang dianggap sebagai anomali pasar ini memicu reaksi cepat dari pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk segera melakukan intervensi sebelum sektor strategis ini mengalami kolaps yang lebih parah.

Kementerian Pertanian akhirnya angkat bicara merespons jeritan para peternak yang merasa kian terjepit oleh keadaan. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan intensif di lapangan, penurunan harga yang sangat drastis ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam bahasa yang lebih lugas, produksi ayam saat ini jauh melampaui kemampuan serap pasar, sehingga menciptakan surplus yang menekan harga ayam hingga ke titik nadir.

Read Also

Jeritan Driver Ojol: Janji Potongan 8 Persen Hanya Isapan Jempol, Realita di Lapangan Tembus 29 Persen

Jurang Terjal Antara Harga Jual dan Biaya Produksi

Kondisi di lapangan saat ini benar-benar memprihatinkan. Hary Suhada mengakui bahwa harga ayam hidup (livebird) di sejumlah wilayah strategis sudah berada jauh di bawah Biaya Pokok Produksi (HPP). Ini berarti, setiap kilogram ayam yang dijual oleh peternak justru mendatangkan kerugian, bukan keuntungan. Situasi ini bukan lagi sekadar tantangan bisnis biasa, melainkan ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup ribuan peternak mandiri yang menggantungkan nasibnya pada sektor ini.

Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan, para peternak dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menyatakan bahwa harga ayam di kandang telah merosot hingga menyentuh angka Rp 13.000 per kilogram. Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu yang terdampak paling parah dengan kisaran harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogram. Padahal, jika menilik pada kenaikan harga pakan dan komponen produksi lainnya, HPP ideal saat ini berada di angka Rp 22.000 hingga Rp 23.000 per kilogram.

Read Also

Eks Menteri ESDM Ignasius Jonan Pamit dari United Tractors, Simak Jejak Strategis Sang Transformator

Selisih hampir Rp 10.000 per kilogram ini tentu menjadi beban yang mustahil untuk ditanggung dalam jangka panjang. Banyak peternak yang mulai kehilangan modal kerja dan terancam gulung tikar jika kebijakan pemerintah tidak segera memberikan dampak instan bagi perbaikan harga di pasar.

Respons Cepat Kementan Melalui Instruksi Penyerapan Livebird

Menyikapi krisis yang terus berlarut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merilis sejumlah instruksi resmi. Melalui Surat Nomor B-200/PK.230/F.2/06/2026, pemerintah secara tegas mendorong para pelaku usaha besar untuk segera menyerap ayam hidup (livebird) langsung dari tingkat peternak. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban stok di kandang dan diharapkan mampu mengerek kembali harga jual ke level yang lebih manusiawi.

Read Also

Kisah Inspiratif Sri Haryadi: Membangun Kooe.id dari Iseng WFH Hingga Jadi UMKM Unggulan Binaan BRI

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Surat Nomor B-203/PK.230/F.2/06/2026 yang berfokus pada upaya stabilisasi harga dan pengendalian produksi. “Langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, mendorong perbaikan harga livebird di tingkat peternak, serta menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional,” tegas Hary Suhada dalam keterangannya yang dirilis baru-baru ini.

Beberapa poin penting dalam instruksi pemerintah tersebut antara lain:

• Himbauan penyerapan livebird secara massal oleh pelaku usaha integrasi.
• Pengendalian produksi bibit ayam atau Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) broiler untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar.
• Monitoring harian terhadap fluktuasi harga di tingkat kandang dan pasar becek.
• Evaluasi berkelanjutan terhadap komitmen para pelaku usaha dalam menjaga stabilitas industri.

Masalah Klasik: Akurasi Data dan Koordinasi Lintas Sektoral

Hary Suhada menekankan bahwa keberhasilan dalam menstabilkan sektor perunggasan tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh elemen, mulai dari produsen besar hingga dinas-dinas di tingkat daerah. Salah satu tantangan terbesar yang selalu menghantui industri ini adalah masalah sinkronisasi data.

Tanpa data yang akurat mengenai jumlah produksi dan tingkat konsumsi masyarakat, kebijakan yang diambil seringkali meleset atau tidak tepat sasaran. Kementan kini tengah berupaya membangun fondasi data yang lebih holistik dan terintegrasi. “Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme perolehan data yang akurat,” tambah Hary.

Dengan data yang kuat, pemerintah bisa melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti melakukan cutting produksi sebelum pasokan benar-benar meluap, atau mendorong ekspor jika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Pangan nasional, khususnya protein hewani dari ayam, harus dikelola dengan manajemen yang lebih modern dan transparan.

Jeritan Peternak: Ini Adalah Musibah Terburuk

Bagi Asep Saepudin, salah satu tokoh dari Permindo, kondisi yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar penurunan harga biasa, melainkan sebuah musibah. Ia menjelaskan bahwa para peternak mandiri kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Di satu sisi, harga pakan terus merangkak naik mengikuti fluktuasi harga bahan baku global, namun di sisi lain, harga jual produk akhir justru terjun bebas.

“Ini sudah jadi musibah bagi peternak. Harga Rp 15.000 per kilogram saja sudah sangat memberatkan, apalagi sekarang di Jawa Barat sudah menyentuh Rp 13.000. Ini adalah kondisi terburuk yang pernah kami alami,” keluh Asep. Ia berharap agar intervensi pemerintah tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyentuh akar permasalahan dalam rantai distribusi bisnis perunggasan.

Para peternak berharap agar penyerapan livebird oleh perusahaan-perusahaan besar benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Seringkali, komitmen yang disepakati di tingkat pusat tidak sepenuhnya terimplementasi dengan baik di lapangan, sehingga peternak mandiri tetap menjadi pihak yang paling dirugikan saat harga anjlok.

Masa Depan Industri Perunggasan Nasional

Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menciptakan ekosistem perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Keberlanjutan usaha perunggasan nasional sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan antara perusahaan integrator besar dengan peternak rakyat mandiri. Jika para peternak mandiri ini bertumbangan, maka struktur pasar akan semakin terkonsentrasi dan berisiko memicu monopoli di masa depan.

Ke depan, Kementan berjanji akan terus mengawal setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Proses evaluasi akan dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa harga ayam di tingkat peternak kembali ke angka yang wajar, yakni di atas HPP. Perbaikan rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi harga mati agar stabilitas nasional tetap terjaga dan masyarakat tetap bisa menikmati daging ayam dengan harga yang terjangkau tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para produsennya.

Dukungan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mulai terlihat dengan adanya usulan penyaluran bantuan sosial berupa telur dan daging ayam kembali. Langkah ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menyerap surplus produksi sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan, menciptakan skenario win-win solution bagi semua pihak yang terlibat dalam industri ini.