Badai PHK Menghantam Industri: Said Iqbal Ungkap Nasib Ribuan Buruh PT Pakerin dan PT Feng Tai yang Terancam

WartaLog — Sektor ketenagakerjaan Indonesia kembali diguncang kabar pilu yang mengancam stabilitas ekonomi ribuan keluarga. Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, baru-baru ini membedah tabir gelap yang menyelimuti dua raksasa manufaktur di tanah air. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan potret nyata kerentanan industri nasional terhadap gejolak perbankan dan ketegangan geopolitik global yang kian memanas.

Krisis Modal di Mojokerto: Cerita Pahit dari PT Pakerin

Di jantung industri Jawa Timur, tepatnya di Mojokerto, sebuah pabrik bubur kertas ternama, PT Pakerin, kini berada di ujung tanduk. Said Iqbal mengungkapkan hasil temuan lapangannya yang mengejutkan: sebanyak 2.500 pekerja terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Ironisnya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ini muncul bukan karena kurangnya permintaan pasar, melainkan karena kendala likuiditas yang tak terduga.

Read Also

Serbu Transmart Full Day Sale 10 Mei 2026: Banjir Diskon Gila-Gilaan Hingga 50% Plus 20% untuk Produk Elektronik Impian

Berdasarkan peninjauan langsung, Said Iqbal menyebutkan bahwa perusahaan telah merumahkan sekitar 80% dari total tenaga kerjanya. Kondisi ini merupakan sinyal merah sebelum keputusan PHK massal benar-benar diketuk. Akar permasalahannya pun terbilang kompleks dan cukup tragis bagi sebuah entitas bisnis sebesar Pakerin.

Modal Terkunci di Bank yang Dilikuidasi

Investigasi di lapangan menunjukkan bahwa PT Pakerin tengah mengalami krisis modal kerja yang akut. Sumber dana operasional mereka yang diperkirakan mencapai Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun kini “membeku” di Bank Prima. Bank tersebut sebelumnya telah ditutup atau dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena masalah operasional yang tak kunjung membaik.

“Ini adalah situasi di mana perusahaan memiliki uang, namun tidak bisa menyentuhnya. Modal kerja yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar listrik, hingga menggaji karyawan, tertahan dalam sistem perbankan yang kolaps,” ujar Said Iqbal dalam sebuah konferensi pers yang digelar baru-baru ini. Situasi ini menciptakan efek domino yang mematikan bagi industri manufaktur yang sangat bergantung pada arus kas yang sehat.

Read Also

Solusi Macet di Kawasan Stadion, Stasiun KRL JIS Ditargetkan Beroperasi Juni 2026

Dilema Pesangon dan Harapan pada LPS

Saat ini, nasib dana tersebut berada di tangan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Selama proses administrasi dan pencairan dana belum tuntas, mesin-mesin di pabrik tetap membisu, dan para buruh pun tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Menariknya, dalam komunikasi yang dijalin Said Iqbal dengan para pekerja, terungkap sebuah fakta menyedihkan namun realistis.

Para buruh mengaku bersedia menerima opsi PHK, asalkan hak-hak mereka dipenuhi secara adil. Telah ada kesepakatan awal antara serikat pekerja dan pimpinan perusahaan mengenai besaran pesangon sebesar 1,75 kali dari aturan yang berlaku. Misalnya, seorang buruh dengan masa kerja satu tahun akan mendapatkan satu bulan upah yang kemudian dikalikan dengan koefisien 1,75 tersebut.

Read Also

Rupiah Tembus Rp 17.600: Mengurai Daftar Kebutuhan Hidup yang Terancam Meroket Akibat Dolar Perkasa

Namun, tantangan besarnya tetap sama: dari mana uang pesangon itu berasal jika modal perusahaan masih tersandera? Oleh karena itu, Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan segera melaporkan masalah ini kepada Presiden dan berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, untuk mendesak LPS mempercepat proses pencairan atau mencari solusi suntikan modal agar operasional bisa berjalan kembali tanpa ada PHK massal.

Geopolitik Global dan Dampaknya pada PT Feng Tai Bandung

Beralih ke Jawa Barat, awan mendung juga menggelayuti Kabupaten Bandung. Pabrik sepatu PT Feng Tai, yang merupakan mitra produksi bagi brand olahraga dunia, Nike, dilaporkan telah merumahkan sedikitnya 4.000 karyawan. Berbeda dengan kasus di Mojokerto, krisis di Bandung ini dipicu oleh dinamika rantai pasok global dan berakhirnya kontrak pemesanan.

Said Iqbal menjelaskan bahwa pesanan sepatu dari Nike untuk PT Feng Tai telah selesai, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai orderan berikutnya. Ketidakpastian ini membuat manajemen mengambil langkah pahit untuk merumahkan ribuan pekerja sembari menunggu angin segar dari prinsipal luar negeri.

Biang Kerok: Perang dan Tersendatnya Bahan Baku

Lebih dalam lagi, kendala utama yang dihadapi bukan hanya soal ketiadaan pesanan, melainkan juga hambatan logistik bahan baku. Situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, telah mengganggu jalur distribusi internasional.

Bahan baku yang biasanya dipasok langsung oleh Nike kini harus dialihkan ke vendor atau pemasok lain akibat risiko keamanan dan hambatan logistik di jalur perdagangan konvensional. Perpindahan vendor ini memakan waktu dan menghambat proses produksi di level pabrik lokal. “Dunia sedang tidak baik-baik saja, dan buruh kita di Bandung menjadi salah satu korban dari ‘butterfly effect’ konflik di belahan dunia lain,” tambah Said Iqbal.

Langkah Strategis Menyelamatkan Hak Buruh

Menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak Nike. Tujuannya jelas: memastikan keberlanjutan pemesanan di PT Feng Tai agar ribuan hak buruh tetap terlindungi dan mereka bisa kembali bekerja.

Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam drama krisis ini. Perlu adanya langkah konkret untuk memitigasi dampak sistemik dari penutupan bank terhadap sektor riil, serta diplomasi ekonomi yang kuat untuk menjaga agar investor global tetap memberikan kepercayaan pada kapasitas manufaktur Indonesia di tengah ketidakpastian dunia.

Kasus PT Pakerin dan PT Feng Tai adalah alarm keras bagi pemangku kepentingan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan stabilitas sektor keuangan dan ketahanan rantai pasok. Tanpa intervensi yang cepat dan tepat, ribuan kepala keluarga akan kehilangan tumpuan ekonominya, yang pada gilirannya dapat memicu penurunan daya beli masyarakat secara luas dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kita semua berharap, melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, LPS, dan pelaku industri, jalan keluar terbaik dapat segera ditemukan. Baik itu melalui restrukturisasi modal bagi Pakerin maupun pengamanan kontrak kerja bagi Feng Tai, prioritas utamanya haruslah satu: menyelamatkan nasib para buruh yang menjadi tulang punggung industri Indonesia.