Kontroversi Abah Setu: Dari Permintaan Maaf Hingga Komitmen Tutup Majelis Dzikir di Tengah Proses Hukum

WartaLog — Jagat maya dan ruang publik baru-baru ini diguncang oleh sebuah narasi sensitif yang melibatkan figur pemuka agama lokal di Bekasi. Asep Setiawan, yang lebih akrab disapa dengan panggilan Abah Setu, pemimpin dari Majelis Dzikir Nurul Hikam, akhirnya muncul ke permukaan untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Langkah ini diambil setelah rentetan pernyataannya yang dinilai merendahkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW memicu gelombang protes dan kegaduhan di tengah masyarakat muslim.

Ketegangan yang sempat memuncak di akar rumput mulai menemukan titik terang ketika proses mediasi digelar secara formal. Kejadian ini tidak hanya menjadi diskursus di media sosial, tetapi juga menarik perhatian serius dari otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia. Polemik ini menjadi pengingat keras tentang betapa krusialnya menjaga lisan dan adab, terutama ketika berbicara mengenai ranah keyakinan yang sakral.

Read Also

Menanti El Clasico di SUGBK: Harapan Besar Pramono Anung untuk Laga Persija vs Persib yang Damai

Momen Klarifikasi di Mapolres Metro Bekasi

Panggung rekonsiliasi dan penegakan hukum ini berlokasi di Mapolres Metro Bekasi pada Kamis, 10 September 2026. Di bawah pengawalan aparat dan disaksikan oleh berbagai elemen penting, Abah Setu hadir untuk memberikan klarifikasi atas video yang telah terlanjur viral. Pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni biasa, melainkan sebuah forum resmi yang dihadiri oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, jajaran tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang merasa terluka oleh ucapan tersebut.

Suasana di ruang pertemuan terasa khidmat namun sarat dengan beban pertanggungjawaban. Dalam kesempatan tersebut, Asep Setiawan secara eksplisit mengakui bahwa setiap kata yang terlontar dari mulutnya telah melampaui batas kewajaran dan menyinggung perasaan umat Islam secara mendalam. Ia menyadari bahwa sebagai pemimpin sebuah majelis, pengaruh ucapannya memiliki dampak domino yang bisa merusak harmoni sosial jika tidak segera dikoreksi.

Read Also

Ancaman Abu Vulkanik Anak Krakatau: Bandara Halim Perdanakusuma Lumpuh Sementara, Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas Utama

Poin-Poin Penyesalan dan Pengakuan Bersalah

Dalam naskah pernyataan yang dibacakannya dengan nada rendah, Abah Setu menguraikan beberapa poin krusial yang mencakup pengakuan kesalahan hingga komitmen masa depan. Ia mengakui bahwa konten yang beredar di media sosial tersebut memang benar berasal dari dirinya dan mengandung unsur yang tidak pantas terhadap Baginda Rasulullah SAW.

“Sehubungan dengan beredarnya video yang menyinggung kaum muslimin dan menghina Nabi Muhammad SAW, dengan ini saya mengakui kekeliruan tersebut. Saya menyadari video tersebut telah menyinggung dan menghina kaum muslimin. Oleh karenanya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya,” tutur Abah Setu di hadapan para saksi yang hadir. Permintaan maaf ini diharapkan mampu meredam emosi massa yang sempat tersulut akibat konten yang dianggap sebagai penghinaan agama tersebut.

Read Also

Lentera Budaya yang Tak Pernah Padam: Menakar Ambisi Bupati Gresik Menjadikan Damar Kurung Ikon Wisata Global

Langkah Tegas: Penutupan Majelis dan Penghentian Konten Digital

Menyadari bahwa permintaan maaf saja mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan luka sosial, Abah Setu mengambil keputusan yang cukup drastis. Ia menyatakan akan menutup seluruh aktivitas di Majelis Dzikir Nurul Hikam yang selama ini dipimpinnya. Keputusan ini mencakup penghentian total kegiatan taklim, pengajaran, hingga produksi konten di berbagai platform media sosial.

Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyebaran paham atau pengajaran terselubung yang dapat menyesatkan masyarakat di masa mendatang. Ia berjanji akan menarik diri dari aktivitas publik yang berkaitan dengan syiar agama hingga ia benar-benar mampu memperbaiki pemahamannya. “Saya akan menutup kegiatan yang berkaitan dengan segala hal yang dapat menyinggung umat, majelis taklim, konten medsos, maupun pengajaran terselubung yang berpotensi menghina dan menyesatkan,” tegasnya dalam poin kedua pernyataannya.

Komitmen Hukum dan Janji Perbaikan Diri

Meskipun pintu maaf telah dibuka melalui jalur mediasi, Abah Setu menegaskan bahwa dirinya tetap bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polres Metro Bekasi. Ia menyatakan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum negara jika di kemudian hari ditemukan bukti baru atau jika ia mengulangi kesalahan serupa.

Selain itu, ia berkomitmen untuk melakukan validasi kebenaran ajaran Islam kepada para ulama yang saleh dan kompeten. Hal ini dianggap sebagai langkah pembersihan diri dan upaya untuk kembali ke jalan dakwah yang lurus dan santun. Ia menegaskan akan selalu menjaga harkat dan martabat Rasulullah SAW sebagai figur sentral yang paling dicintai oleh umat Islam, di mana pun dan dalam situasi apa pun.

Respon Kementerian Agama: Pelajaran Bagi Seluruh Bangsa

Kasus yang menimpa Abah Setu ini pun memantik reaksi dari Kementerian Agama (Kemenag). Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Thobib Al Asyhar, memberikan pernyataan resmi yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam beragama. Kemenag memandang peristiwa ini sebagai momentum pembelajaran kolektif bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama yang memiliki pengikut.

“Kejadian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan atau sikap keagamaan agar tidak menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan,” ungkap Thobib dalam keterangannya kepada pers. Ia menekankan bahwa di tengah kemudahan penyebaran informasi digital, satu kalimat yang salah bisa memicu api konflik yang besar dan sulit dipadamkan.

Menghormati Supremasi Hukum

Thobib Al Asyhar juga menegaskan bahwa Kemenag sepenuhnya menghormati proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Meskipun sudah ada permintaan maaf secara lisan dan tertulis, proses hukum tetap memiliki mekanismenya sendiri dalam mencari keadilan dan memberikan efek jera. Kemenag mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Kemenag menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian dan meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan dengan sabar,” tambah Thobib. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum, di mana setiap dugaan tindak pidana, termasuk penodaan agama, harus diselesaikan melalui koridor hukum yang sah dan transparan.

Pentingnya Literasi Digital dan Etika Berdakwah

Berkaca dari kasus ini, tantangan terbesar bagi para pemuka agama di era modern adalah kemampuan menyelaraskan konten dakwah dengan etika komunikasi digital. Literasi digital menjadi harga mati agar pesan-pesan agama yang disampaikan tidak melenceng dari esensi kedamaian dan kasih sayang. Fenomena “tokoh instan” di media sosial seringkali menjadi bumerang ketika ilmu yang dimiliki tidak dibarengi dengan kerendahan hati dan pemahaman mendalam tentang sensitivitas keberagaman.

Diharapkan, dengan selesainya proses klarifikasi ini dan berlanjutnya proses hukum, ketenangan di wilayah Bekasi dan sekitarnya dapat kembali pulih. Masyarakat diajak untuk lebih selektif dalam memilih majelis ilmu dan selalu merujuk pada bimbingan para ulama yang memiliki rekam jejak mumpuni serta komitmen kebangsaan yang kuat. Masa depan harmoni beragama di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana kita bisa saling menghormati simbol-simbol suci masing-masing tanpa harus menjatuhkan satu sama lain.