Strategi DSI Perketat Pengawasan Ekspor: Integrasi Data Lintas Lembaga dan Pantauan 100 Kapal Setiap Hari

WartaLog — Langkah besar diambil oleh pemerintah Indonesia dalam upaya mengamankan pundi-pundi negara dari sektor kekayaan alam. Melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), sebuah sistem pengawasan terintegrasi kini tengah dibangun untuk memantau arus keluar komoditas strategis nasional secara real-time. Tidak main-main, sistem ini dirancang untuk menyatukan berbagai kanal data dari kementerian dan lembaga yang selama ini bekerja dalam sekat-sekat birokrasi yang terpisah.

Dalam sebuah pengumuman penting di Jakarta, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, mengungkapkan bahwa integrasi data ini merupakan kunci utama untuk memetakan aktivitas ekspor sumber daya alam yang sangat masif. Fokus utama saat ini tertuju pada tiga komoditas raksasa: batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Ketiga komoditas ini dianggap sebagai tulang punggung ekonomi yang memerlukan pengawasan ekstra ketat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan negara.

Read Also

Analisis Mendalam: Badai di Pasar Minyak Dunia, Harga Brent dan WTI Terkoreksi Tajam Akibat Surplus Pasokan

Menantang Arus: Mengawasi 100 Kapal Setiap Hari

Skala ekspor Indonesia memang luar biasa besar. Luke memaparkan sebuah fakta menarik bahwa setiap harinya, setidaknya ada sekitar 100 kapal yang bersandar dan berangkat membawa komoditas strategis dari perairan Indonesia menuju pasar global. Dengan jumlah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencapai angka tersebut setiap hari, pemantauan secara manual tentu menjadi mustahil dan tidak efisien.

“Di Indonesia, khusus untuk ketiga komoditas ini saja, kita melihat ada 100 kapal yang melakukan pengiriman setiap hari. Itu berarti ada 100 dokumen PEB yang harus divalidasi. Setiap kapal yang berlayar membawa kontrak komersial yang kompleks, mencakup hubungan bisnis yang mendalam antara pembeli di luar negeri dan penjual di dalam negeri,” ujar Luke dalam acara bertajuk Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta.

Read Also

Magnet Investasi Global: Mengupas Aliran Dana Asing Rp 17,28 Triliun ke Industri Pinjol Indonesia

Tanpa adanya integrasi data yang solid, pemerintah akan kesulitan melacak apakah volume dan nilai barang yang dilaporkan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, DSI hadir sebagai jembatan yang menghubungkan sistem SIMBARA milik Kementerian ESDM, Lembaga National Single Window (LNSW), hingga sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Melawan Praktik Under-Invoicing dan Transfer Pricing

Salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan komoditas internasional adalah adanya celah manipulasi harga. Luke menekankan bahwa integrasi data ini bukan sekadar untuk mencatat angka, melainkan untuk melihat titik temu antara harga, kuantitas, kualitas, serta profil pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini sangat krusial untuk mendeteksi anomali seperti under-invoicing atau pelaporan harga yang lebih rendah dari harga pasar guna menghindari pajak.

Read Also

Inovasi QORD TECH Pertamina EP: Revolusi Teknologi Migas yang Berhasil Cetak Efisiensi Senilai Rp 25,2 Miliar

Namun, Luke juga memberikan catatan penting bahwa harga yang rendah tidak selalu berarti ada pelanggaran hukum. Indonesia memiliki skema transaksi yang sangat beragam, termasuk model pre-production financing. Dalam skema ini, pembeli seringkali memberikan pendanaan di awal masa produksi dengan imbalan diskon harga komoditas di masa depan.

“Kami akan meninjau transparansi harga dan melakukan evaluasi secara mendalam. Transaksi yang berada di bawah rentang acuan pasar tidak secara otomatis dianggap salah. Namun, hal tersebut menjadi alarm atau penanda bagi kami untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh. Kami ingin memastikan apakah itu murni karena skema pembiayaan atau ada indikasi praktik transfer pricing yang merugikan negara,” tegasnya.

Pengawasan Ketat Hingga Devisa Masuk ke Bank

Komitmen DSI dalam membenahi tata kelola ekspor tidak hanya berhenti saat kapal meninggalkan pelabuhan. Pengawasan dilakukan secara end-to-end, mulai dari hulu hingga ke hilir finansial. Artinya, sistem digital ini akan terus melacak transaksi hingga tahap pelunasan pembayaran dan pengembalian Devisa Hasil Ekspor (DHE) ke dalam sistem perbankan dalam negeri.

Hal ini menjadi sangat penting mengingat stabilitas nilai tukar Rupiah juga sangat bergantung pada seberapa banyak devisa yang benar-benar masuk ke tanah air. Dengan sistem yang terintegrasi, DSI dapat mendeteksi ketidaksesuaian transaksi secara akurat tanpa harus membangun birokrasi pengumpulan data dari nol. Sistem ini secara otomatis akan menarik data dari platform yang sudah ada, sehingga lebih ramping dan efektif.

Untuk melengkapi data yang mungkin belum tercatat di sistem kementerian saat ini, DSI juga menyiapkan portal khusus ekspor. Melalui portal ini, para pelaku usaha diwajibkan mengunggah kontrak-kontrak komersial mereka secara transparan. “Ini adalah proses verifikasi yang komprehensif. Kami membutuhkan transparansi penuh atas apa yang terjadi di balik setiap pengiriman barang,” tambah Luke.

Membangun Ekosistem Digital Ekonomi Nasional

Langkah yang diambil DSI ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan ekonomi nasional yang lebih modern dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan analisis data yang canggih, Indonesia berupaya meminimalisir ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap kesalahan manusia maupun praktik korupsi.

Ke depannya, integrasi ini diharapkan tidak hanya terbatas pada batu bara, CPO, dan ferro alloy, tetapi juga mencakup seluruh komoditas ekspor unggulan Indonesia lainnya. Jika tata kelola ini berhasil diimplementasikan sepenuhnya, maka potensi penerimaan negara dari sektor pajak maupun royalti dapat dioptimalkan secara signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat luas.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa inisiatif DSI ini adalah jawaban atas keraguan publik mengenai transparansi pengelolaan SDA selama ini. Dengan sistem yang saling mengunci antara Bea Cukai, ESDM, dan perbankan, ruang gerak bagi oknum yang ingin memanipulasi data ekspor akan semakin sempit. Inilah babak baru bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan sumber daya alamnya melalui kekuatan data dan digitalisasi.