Srikandi Ekonomi: Mengapa 64,5% UMKM Perempuan Adalah Kunci Pertumbuhan Indonesia yang Inklusif

WartaLog — Di balik deru mesin jahit di sudut gang sempit hingga kemasan estetik produk kuliner yang menghiasi laman media sosial, terdapat kekuatan besar yang selama ini menjadi tulang punggung stabilitas nasional. Mereka adalah para perempuan pelaku usaha yang tidak hanya berjuang demi dapur pribadi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi nasional dengan kegigihan yang luar biasa. Data terbaru menunjukkan bahwa wajah ekonomi Indonesia masa depan kini semakin kental dengan sentuhan feminin.

Berdasarkan laporan terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, sebuah angka fantastis terungkap: sebanyak 64,5% dari total pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia kini dikelola oleh tangan-tangan terampil perempuan. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan manifestasi dari pergeseran paradigma di mana perempuan bukan lagi hanya pendukung, melainkan aktor utama dalam panggung ekonomi formal maupun informal.

Read Also

Bitcoin Terjerembap di Bawah US$ 70.000: Mengurai Benang Kusut di Balik Gejolak Pasar Kripto Global

Dominasi Perempuan di Sektor Kreatif

Tidak hanya di sektor perdagangan umum, dominasi perempuan juga terlihat sangat kontras di sektor ekonomi kreatif. Tercatat, sebanyak 58,39% tenaga kerja di sektor ini adalah perempuan. Kreativitas, ketelitian, dan kemampuan multitasking yang menjadi ciri khas perempuan terbukti menjadi modal utama dalam menciptakan nilai tambah pada produk-produk lokal yang kini mampu bersaing hingga kancah global.

Namun, dominasi kuantitas ini masih menyisakan tantangan besar terkait kualitas keberdayaan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa peran penting ini harus dibarengi dengan tingkat keberdayaan yang setara. Menurutnya, aspek literasi keuangan, tingkat pendapatan yang layak, serta akses yang mudah terhadap layanan keuangan formal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar potensi besar ini tidak layu sebelum berkembang.

Read Also

Revolusi BBM Hijau: Mulai Juli 2026, Seluruh SPBU Wajib Terapkan Campuran Etanol 5 Persen

“Perempuan yang semakin berdaya diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas. Hal ini bukan hanya tentang satu individu, melainkan tentang bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Filianingsih dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Sinergi Lintas Sektor di KKI 2026

Pesan kuat ini disampaikan Filianingsih dalam agenda Inclusion Talk bertajuk ‘Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa.’ Acara yang berlangsung meriah tersebut merupakan bagian dari rangkaian besar Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 yang dihelat di JICC, Jakarta. Gelaran ini menjadi bukti nyata komitmen Bank Indonesia dalam menciptakan ekosistem yang ramah bagi pelaku usaha perempuan.

Dalam forum tersebut, Bank Indonesia juga menggandeng Women’s World Banking (WWB) untuk meluncurkan sebuah kajian strategis berjudul ‘Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.’ Kajian ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi para pemangku kepentingan dan pegiat pemberdayaan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Read Also

Menepis Keraguan Global: Strategi Luhut Binsar Pandjaitan Memperkuat Iklim Investasi Indonesia Melalui UU P2SK

Filianingsih menambahkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan kerja sama kolektif. “Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampak domino yang dihasilkan bagi perekonomian nasional. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam mewujudkan visi besar ini,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh WartaLog.

Kesetaraan sebagai Strategi Pembangunan

Senada dengan pandangan Bank Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Arifah Fauzi, memberikan perspektif mendalam mengenai isu ini. Baginya, pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar isu sosial atau agenda kesetaraan gender semata, melainkan sudah bertransformasi menjadi strategi inti dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Arifah menyoroti lima aspek krusial yang harus diperoleh perempuan untuk mencapai kemandirian penuh, yaitu:

• Akses terhadap pembiayaan yang murah dan mudah.
• Pengetahuan dan keterampilan manajerial.
• Penguasaan teknologi digital terkini.
• Akses pasar yang lebih luas hingga tingkat internasional.
• Ruang strategis dalam pengambilan keputusan ekonomi.

“Keberhasilan program pemberdayaan ini mustahil bisa dicapai oleh pemerintah tanpa dukungan pihak lain. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, swasta, hingga komunitas, adalah kunci utama,” pungkas Arifah dengan optimis.

Mengenal Program Ekonomi Inklusif Bank Indonesia

Bank Indonesia sendiri tidak tinggal diam. Sejak tahun 2021, bank sentral telah meluncurkan Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif yang secara spesifik menyasar Kelompok Subsisten. Kelompok ini mayoritas anggotanya adalah perempuan yang berjuang dari skala paling kecil. Program ini kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di pelosok negeri.

Kajian bersama WWB yang baru saja diluncurkan bertujuan untuk memperkuat efektivitas program tersebut agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Salah satu pilar utamanya adalah penerapan prinsip APKM, yang merupakan singkatan dari:

1. Akses: Menjamin kemudahan dalam menjangkau layanan perbankan.
2. Partisipasi: Melibatkan perempuan secara aktif dalam setiap rantai bisnis.
3. Kontrol: Memberikan kekuatan bagi perempuan untuk mengelola aset dan modalnya sendiri.
4. Manfaat: Memastikan hasil dari usaha tersebut dirasakan langsung oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Adaptasi Digital: Jembatan Menuju Masa Depan

Di era yang serba digital ini, penguatan representasi dan kepemimpinan perempuan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital yang adaptif. Digitalisasi bukan hanya tentang cara berjualan di marketplace, tetapi juga tentang bagaimana perempuan dapat mengoptimalkan data untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat.

Banyak pelaku UMKM perempuan yang kini mulai melek digital, mulai dari penggunaan sistem pembayaran QRIS hingga manajemen inventaris berbasis aplikasi. Langkah ini terbukti mampu memangkas biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar tanpa harus meninggalkan peran mereka dalam keluarga.

Pada akhirnya, menjadikan perempuan sebagai pilar ekonomi bukan hanya tentang memberikan bantuan modal, tetapi tentang membangun sebuah ekosistem yang menghargai keberadaan mereka. Dengan dukungan literasi keuangan yang mumpuni dan akses teknologi yang memadai, 64,5% pelaku UMKM perempuan ini akan terus menjadi motor penggerak utama yang membawa Indonesia menuju bangsa yang lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi.