Dilema Transisi Energi di Laut: Mengapa Pengusaha Kapal Mendesak Penerapan B50 Dilakukan Bertahap?

WartaLog — Langkah ambisius pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi energi hijau melalui kebijakan biodiesel 50% atau B50 kini tengah menjadi sorotan tajam, terutama dari para pelaku industri maritim. Meski visi kedaulatan energi nasional patut diapresiasi, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) melayangkan peringatan serius agar implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sektor pelayaran, yang memiliki karakteristik operasional jauh berbeda dengan kendaraan darat, menuntut pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis data ilmiah guna menghindari risiko yang fatal di tengah laut.

Urgensi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, dalam keterangannya menekankan bahwa memaksakan penggunaan biodiesel B50 tanpa pengujian yang mendalam pada armada kapal bisa menjadi perjudian terhadap nyawa manusia. Kapal penyeberangan di Indonesia bukan sekadar sarana transportasi biasa; mereka adalah urat nadi yang menghubungkan ribuan pulau, mengangkut jutaan penumpang, serta mendistribusikan logistik penting setiap harinya. Gangguan kecil pada sistem pembakaran saat kapal berada di tengah cuaca buruk atau arus kuat bisa berujung pada tragedi.

Read Also

Australia dan Hong Kong Dominasi Pasokan Emas ke Indonesia, Nilai Impor Tembus Rp 6,71 Triliun

Menurut Khoiri, karakteristik mesin kapal memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap viskositas dan sifat kimiawi bahan bakar dibandingkan mesin truk atau bus di darat. Jika terjadi kegagalan mesin akibat kontaminasi atau endapan bahan bakar, kapal tidak bisa sekadar menepi seperti kendaraan di jalan raya. Kehilangan tenaga penggerak (loss of power) di alur pelayaran yang sempit atau saat proses sandar di dermaga sangat berpotensi memicu kecelakaan pelayaran yang masif.

Hasil Kajian Ilmiah: Tantangan Teknis di Ruang Mesin

Kekhawatiran para pengusaha bukan tanpa alasan teknis yang kuat. Berbagai kajian, termasuk penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar nabati dengan konsentrasi tinggi membawa tantangan tersendiri bagi keandalan mesin. Biodiesel memiliki sifat higroskopis, yang berarti ia lebih mudah menyerap air dari kelembapan udara. Di lingkungan laut yang lembap, hal ini menjadi masalah serius.

Read Also

Menyingkap Pesona Patakbanteng: Strategi Bakti BCA Memoles Permata Tersembunyi di Jantung Dieng

Beberapa poin kritikal yang ditemukan dalam kajian teknis meliputi:

• Degradasi Bahan Bakar: Biodiesel berkadar tinggi cenderung lebih cepat mengalami oksidasi dan terdegradasi selama masa penyimpanan di tangki kapal.
• Pertumbuhan Mikroorganisme: Keberadaan air dalam biodiesel memicu pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat membentuk lendir atau sludge di dasar tangki.
• Penyumbatan Filter: Endapan dan kontaminasi mikroorganisme ini mempercepat penyumbatan pada filter bahan bakar, yang berarti frekuensi penggantian suku cadang akan meningkat drastis.
• Beban Separator: Sistem separator pada kapal akan bekerja jauh lebih berat untuk memisahkan kotoran dan air, yang pada akhirnya memperpendek usia pakai komponen tersebut.

Kondisi-kondisi di atas secara kolektif dapat menurunkan performa mesin secara keseluruhan dan meningkatkan risiko mesin mati mendadak atau blackout di tengah laut.

Read Also

Amankan Stok Rakyat, ESDM Geser Alokasi LPG Industri ke Sektor Rumah Tangga

Menakar Kepatuhan terhadap Regulasi Internasional

Selain aspek teknis domestik, industri pelayaran juga terikat pada aturan global yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO). Organisasi maritim dunia ini memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan regulasi maritim terkait biofuel yang memiliki campuran di atas 30%. Ketentuan IMO mensyaratkan adanya pengujian tambahan untuk memastikan bahwa perubahan spesifikasi bahan bakar tidak mengganggu standar emisi Nitrogen Oksida (NOx) serta aspek keselamatan operasional mesin.

Implementasi B50 tanpa penyelarasan dengan standar internasional berisiko membuat kapal-kapal Indonesia mengalami kendala administratif atau teknis saat beroperasi, atau bahkan kehilangan jaminan asuransi jika terjadi kerusakan mesin yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang belum tersertifikasi secara luas oleh pabrikan mesin (Original Equipment Manufacturer/OEM).

Dampak Ekonomi dan Beban Operasional yang Membengkak

Dari sisi finansial, transisi ke B50 bukan sekadar urusan mengganti isi tangki. GAPASDAP memprediksi akan terjadi lonjakan biaya operasional yang signifikan bagi perusahaan pelayaran. Peningkatan konsumsi bahan bakar karena nilai kalor biodiesel yang umumnya lebih rendah dari solar murni, ditambah dengan biaya perawatan ekstra, akan menekan margin keuntungan pengusaha yang saat ini sudah sangat tipis.

Beberapa komponen biaya yang diprediksi akan naik meliputi:

1. Frekuensi penggantian filter bahan bakar yang lebih sering.
2. Kebutuhan pembersihan tangki secara berkala (tank cleaning).
3. Penggunaan aditif khusus untuk menjaga stabilitas bahan bakar.
4. Penyediaan stok suku cadang mesin yang lebih banyak untuk antisipasi kerusakan dini.

Khoiri Soetomo menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat tarif penyeberangan saat ini belum sepenuhnya ideal dalam mencerminkan biaya operasional yang sesungguhnya. Jika biaya operasional meroket akibat penerapan B50, maka pemerintah perlu menyiapkan skema kompensasi atau penyesuaian tarif yang adil agar layanan transportasi publik ini tetap bisa berjalan secara berkelanjutan.

Harapan untuk Kebijakan yang Inklusif

WartaLog mencatat bahwa para pengusaha kapal pada dasarnya tidak menentang kebijakan energi ramah lingkungan. Namun, mereka meminta agar pemerintah melakukan uji coba (pilot project) yang komprehensif terlebih dahulu pada berbagai jenis mesin kapal sebelum mewajibkan B50 secara nasional. Pendekatan bertahap dinilai sebagai jalan tengah yang paling bijak untuk menyeimbangkan ambisi hijau pemerintah dengan realitas keselamatan di lapangan.

“Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan demi target statistik semata. Kita butuh kepastian bahwa setiap liter bahan bakar yang masuk ke mesin kapal kami adalah bahan bakar yang andal dan tidak membahayakan nyawa penumpang,” pungkas Khoiri. Dengan dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, diharapkan transisi menuju B50 dapat menjadi cerita sukses bagi ekonomi biru Indonesia, bukan justru menjadi beban yang menenggelamkan efisiensi industri pelayaran nasional.