Refleksi May Day Megawati Soekarnoputri: Buruh Bukan Sekadar Angka, Melainkan Akar Perlawanan Terhadap Kapitalisme Global

WartaLog — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026, sebuah pesan mendalam bergema dari GOR Otista, Jakarta Timur. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan kembali posisi strategis kaum buruh dalam struktur kenegaraan Indonesia. Melalui sebuah rekaman video yang ditayangkan di hadapan ribuan kader dan simpatisan, Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut menyampaikan visi besarnya tentang buruh yang bukan sekadar penggerak mesin ekonomi, melainkan fondasi utama kemandirian bangsa.

Megawati menekankan bahwa pemaknaan terhadap perjuangan buruh tidak boleh terjebak dalam angka-angka statistik semata. Baginya, buruh adalah subjek sejarah yang memiliki peran vital dalam menentukan arah masa depan ekonomi nasional. Dalam suasana yang khidmat pada Minggu (3/5/2026), Megawati mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat kembali akar sejarah perjuangan kelas pekerja di tanah air sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan sistemik.

Read Also

Akselerasi Masif Penanganan Backlog: Jawa Tengah Rampungkan 281.312 Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu

Menelisik Akar Historis dan Manifestasi Perlawanan

Dalam pidatonya, Megawati mengajak audiens untuk melakukan refleksi mendalam melalui perspektif historis dan kebudayaan. Menurutnya, Hari Buruh bukanlah sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat akan manifestasi perlawanan terhadap belenggu penjajahan. Ia menyoroti bagaimana mekanisme kapitalisme dan imperialisme telah lama bekerja untuk mengeksploitasi sumber daya manusia demi keuntungan segelintir pihak.

“Mengapa ini penting? Sebab perjuangan buruh merupakan manifestasi perlawanan terhadap berbagai belenggu penjajahan akibat bekerjanya kapitalisme dan imperialisme yang tidak mengenal batas kemanusiaan,” tegas Megawati dalam rekaman tersebut. Narasi ini membawa ingatan publik kembali pada masa-masa kelam di mana tenaga kerja hanya dipandang sebagai alat produksi tanpa hak-hak dasar yang memadai.

Read Also

Polemik Uranium di Islamabad: Mengapa Perundingan AS dan Iran Berujung Buntu?

Ia juga mengaitkan kondisi buruh saat ini dengan memori kolektif bangsa saat menghadapi kebijakan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa di era kolonial Belanda. Megawati menggambarkan betapa pedihnya penderitaan rakyat kala itu, di mana keadilan ekonomi menjadi barang mewah yang mustahil digapai. Dari sejarah kelam itulah, esensi sosio-demokrasi dalam Pancasila lahir sebagai jawaban atas ketidakadilan yang merajalela.

Keadilan Ekonomi sebagai Tujuan Ideologis

Lebih lanjut, Megawati menjelaskan bahwa perjuangan untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi merupakan esensi penting dari ideologi Pancasila. Hal ini bukan hanya menjadi ranah perjuangan kaum buruh, tetapi juga merupakan tujuan fundamental dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Tanpa adanya keadilan ekonomi, kemerdekaan politik yang diraih bangsa ini dirasa belum lengkap.

Read Also

Tragedi di Jantung Kota: Amukan Si Jago Merah Hanguskan 480 Kios di Pasar Kanjengan Semarang

“Keadilan dalam ranah ekonomi inilah yang tidak hanya diperjuangkan buruh, namun juga menjadi tujuan ideologis kemerdekaan Indonesia,” tuturnya. Pesan ini menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar setiap regulasi yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil, atau yang sering disebut sebagai kaum Marhaen dalam diskursus PDI Perjuangan.

Di era globalisasi yang serba cepat ini, Megawati juga mewanti-wanti mengenai ketatnya persaingan antar-bangsa. Ia menuntut adanya peningkatan kualitas dan produktivitas para buruh di Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional. Namun, ia memberikan catatan penting: peningkatan produktivitas tersebut harus dibarengi dengan jaminan kesejahteraan yang layak, bukan justru menjadi dalih untuk eksploitasi baru.

Buruh sebagai Soko Guru Perjuangan Bangsa

Salah satu poin krusial yang disampaikan Megawati adalah penegasan posisi buruh sebagai “Soko Guru”. Dalam pandangan politiknya, buruh bersama dengan petani dan nelayan adalah pilar utama yang menyangga tegaknya kedaulatan sebuah negara. Mereka adalah elemen yang menentukan apakah sebuah bangsa bisa berdiri di atas kaki sendiri atau terus bergantung pada kekuatan asing.

“PDI Perjuangan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar faktor produksi dalam angka-angka ekonomi, melainkan soko guru perjuangan dan bersama petani, nelayan, menjadi orientasi kemandirian bangsa,” ucap Megawati dengan nada mantap. Konsep ini seolah ingin mendobrak paradigma neoliberal yang seringkali menempatkan buruh hanya sebagai beban biaya (cost) dalam neraca perusahaan, bukan sebagai aset intelektual dan sosial yang berharga dalam pembangunan nasional.

Hasto Kristiyanto: Mengembalikan Narasi Pembebasan

Senada dengan Megawati, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang turut hadir dalam acara tersebut, memaparkan langkah konkret partai dalam menyerap aspirasi kaum pekerja. PDI Perjuangan telah melaksanakan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai serikat pekerja untuk merumuskan sebuah Manifesto Perjuangan Buruh.

Hasto mengungkapkan bahwa partainya memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pekerja untuk menyampaikan keluh kesah serta harapan mereka. “Kami mendengarkan dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Manifesto Perjuangan Buruh secara resmi tadi dibacakan sebagai bentuk komitmen politik kami,” kata Hasto di sela-sela acara.

Ia juga menyinggung tentang pentingnya mengembalikan narasi pembebasan rakyat yang sempat meredup. Menurut Hasto, narasi pembebasan ini banyak terlupakan akibat proses de-Soekarnoisasi yang terjadi selama masa Orde Baru. Hal ini mengakibatkan kesadaran politik rakyat terjajah menjadi tumpul, sehingga mereka sulit menyadari hak-hak fundamental mereka yang terampas.

Komitmen Terhadap Kaum Terpinggirkan

Hasto menekankan bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui mandat rakyat harus difokuskan kembali pada keberpihakan terhadap mereka yang masih berada di garis kemiskinan dan terpinggirkan. Kemerdekaan Republik Indonesia, menurutnya, harus menjadi alat untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan sosial yang masih terjadi hingga saat ini.

“Kekuasaan yang kita peroleh melalui kemerdekaan Republik Indonesia harus difokuskan kepada keberpihakan terhadap mereka yang masih miskin, terpinggirkan, dan diperlakukan tidak adil,” tambah Hasto. Hal ini mengisyaratkan bahwa kesejahteraan buruh akan terus menjadi agenda prioritas dalam perjuangan politik partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Melalui momentum May Day 2026 ini, PDI Perjuangan seolah ingin menegaskan identitasnya sebagai rumah bagi kaum buruh. Peringatan ini bukan sekadar panggung pidato, melainkan upaya untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perjuangan kelas pekerja adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kedaulatan sejati di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan menutup acara tersebut, pesan Megawati dan langkah strategis yang diambil oleh jajaran pengurus pusat PDI Perjuangan diharapkan mampu memberikan angin segar bagi dinamika ketenagakerjaan di tanah air. Tantangan ke depan memang tidak mudah, namun dengan memposisikan buruh sebagai subjek utama pembangunan, kemandirian bangsa bukan lagi sekadar impian di atas kertas.