Megawati Soekarnoputri: Kesejahteraan Buruh Adalah Fondasi Mutlak Keadilan Sosial Indonesia

WartaLog — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan pesan mendalam yang ditujukan khusus bagi seluruh elemen pekerja di tanah air. Dalam pandangannya, isu buruh bukan sekadar angka statistik dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan jantung dari keadilan sosial yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Megawati melalui sebuah tayangan video dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘UU Ketenagakerjaan Baru dan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Perspektif Pekerja/Buruh’. Acara yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin (27/4/2026) ini menjadi ruang dialektika penting yang mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, hingga perwakilan serikat pekerja.

Read Also

Gencatan Senjata yang Rapuh: Israel Luncurkan Serangan Udara di Lebanon Selatan Meski Perjanjian Masih Berlaku

Visi Ideologis Megawati: Buruh, Petani, dan Nelayan sebagai Pilar Bangsa

Dalam narasi yang penuh semangat, Megawati menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan bukanlah pilihan, melainkan sebuah prasyarat mutlak. Ia mengingatkan bahwa kemajuan Indonesia Raya hanya bisa dicapai apabila keadilan sosial telah dirasakan oleh mereka yang berada di garda terdepan produksi nasional.

“Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, buruh, dan nelayan adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi kemajuan Indonesia Raya,” ungkap Presiden ke-5 RI tersebut dalam keterangannya. Bagi Megawati, memaknai perjuangan kaum buruh harus dilakukan melalui tiga kacamata utama: historis, ideologis, dan kebudayaan.

Read Also

Perkuat Pertahanan Negara, Kemhan Lepas 2.019 ASN untuk Jalani Pelatihan Komcad 2026

Secara historis, buruh adalah motor penggerak kemerdekaan. Secara ideologis, mereka adalah pengejawantahan dari semangat Marhaenisme yang mengedepankan keberpihakan pada rakyat kecil. Sementara secara kebudayaan, buruh adalah identitas kolektif yang mencerminkan etos kerja bangsa Indonesia.

Hasto Kristiyanto: Kedaulatan Buruh dalam Mata Rantai Ekonomi Nasional

Senada dengan Megawati, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang hadir langsung di lokasi, memaparkan pentingnya buruh yang berdaulat dan mandiri. Merujuk pada ajaran Bung Karno, Hasto menekankan bahwa konsolidasi industri nasional harus diarahkan pada penciptaan mata rantai ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas.

Hasto berpendapat bahwa serikat pekerja atau buruh memiliki tanggung jawab besar untuk mengorganisir diri. Menurutnya, sejarah dunia telah membuktikan bahwa kebijakan yang berpihak pada buruh hanya akan lahir jika kaum buruh itu sendiri memiliki posisi tawar yang kuat dan solid.

Read Also

Lelang Megah BPA Fair 2026: Ferrari hingga Lukisan Emas Senilai Rp 100 Miliar Menanti Kolektor

“Sejarah mengajarkan, jika buruh berdaulat dan kuat, akan menjadi jalan efektif bagi kebijakan yang berpihak pada buruh, namun tetap dalam koridor hubungan industrial yang harmonis,” tegas Hasto. Ia juga menambahkan bahwa RUU Ketenagakerjaan yang baru harus mampu mendorong profesionalitas dan produktivitas melalui campur tangan negara yang tepat sasaran.

Tantangan Global dan Visi Indonesia Emas 2045

Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dalam forum ini memberikan perspektif teknokratis mengenai tantangan nyata yang dihadapi pemerintah. Dengan visi ‘Maju Industrinya-Sejahtera Pekerjanya’, pemerintah berupaya menjadikan sektor ketenagakerjaan sebagai pilar strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Data terbaru per Agustus 2025 menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Saat ini, terdapat sekitar 154 juta angkatan kerja di Indonesia. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah fakta bahwa sekitar 55,00% pekerja masih berada di sektor informal yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Di sisi lain, tingkat pengangguran nasional tercatat berada pada angka 4,85%.

Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang lebih lincah namun tetap memberikan perlindungan maksimal. Pemerintah kini tengah berfokus pada penyusunan regulasi baru sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan ini mengamanatkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mandiri dan terpisah dari UU Cipta Kerja.

Reformasi Regulasi: Menuju UU Ketenagakerjaan yang Inklusif

Menteri Yassierli menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan UU baru ini, prinsip meaningful participation atau partisipasi yang bermakna menjadi harga mati. Pemerintah berkomitmen melibatkan unsur Tripartit—pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—secara aktif agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan.

Beberapa poin strategis yang akan menjadi fokus perbaikan antara lain:

• Pengutamaan Tenaga Kerja Lokal: Kebijakan yang memastikan tenaga kerja asing (TKA) hanya masuk pada posisi yang benar-benar dibutuhkan dan tidak bisa diisi oleh talenta domestik.
• Pembatasan PKWT: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) direncanakan akan dibatasi maksimal selama 5 tahun, termasuk masa perpanjangannya, untuk memberikan kepastian status kerja bagi buruh.
• Perlindungan Pekerja Migran: Memperkuat RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mereka mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan selama bekerja di luar negeri.
• Peningkatan Kualitas SDM: Program pelatihan dan sertifikasi yang lebih masif untuk menjawab tantangan otomatisasi dan digitalisasi industri.

FGD ini juga dihadiri oleh jajaran petinggi PDIP, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, serta berbagai elemen NGO dan jaringan organisasi pekerja migran. Diskusi yang berlangsung dinamis ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi masa depan kaum buruh di Indonesia.

Menutup Celah Ketidakadilan Sosial

Peringatan May Day tahun ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah dan partai politik untuk merefleksikan kembali komitmen mereka. Megawati dalam pesannya seolah mengingatkan bahwa retorika kemajuan ekonomi tidak akan berarti apa-apa jika para penggeraknya, yakni kaum buruh, masih hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian.

Dengan adanya mandat dari Mahkamah Konstitusi untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dalam jangka waktu maksimal dua tahun, Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah regulasi baru ini akan benar-benar menjadi oase bagi kesejahteraan buruh, atau sekadar formalitas administratif? Melalui keterlibatan aktif semua pihak, harapan untuk melihat buruh Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera bukan lagi sekadar impian di atas kertas.

Acara di Sekolah Partai ini diakhiri dengan semangat kebersamaan untuk terus mengawal proses legislasi demi kepentingan nasional. Sebagaimana pesan penutup dari Megawati, kesejahteraan buruh adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas dan kemajuan Indonesia Raya di masa depan.