Blak-blakan Ahli BPKP di Sidang Kasus Chromebook: Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun Bukan Hasil Asumsi

WartaLog — Tabir gelap di balik dugaan skandal korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, kembali tersingkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dedy Nurmawan, hadir sebagai saksi ahli untuk membedah bagaimana instansinya mengalkulasi kerugian keuangan negara yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 2,1 triliun.

Dalam kesaksiannya pada Senin (13/4/2026), Dedy secara tegas menepis tudingan adanya tekanan atau intimidasi terhadap pihak penyedia utama (principal) saat proses klarifikasi berlangsung. Ia menekankan bahwa setiap angka yang muncul dalam laporan audit merupakan buah dari pengumpulan bukti yang solid, bukan sekadar asumsi atau dugaan tanpa dasar.

Read Also

KRL Green Line Lumpuh Total: Antara Sambaran Petir dan Banjir di Jalur Kebayoran-Pondok Ranji

Membangun Kepercayaan, Bukan Intimidasi

Di hadapan majelis hakim, Jaksa mempertanyakan keabsahan proses klarifikasi, mengingat adanya selentingan bahwa pihak penyedia merasa tertekan, tidak fokus, bahkan mengaku merugi dalam proyek ini. Menanggapi hal tersebut, Dedy menjelaskan bahwa BPKP memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang sangat humanis dalam menangani responden.

“Sebelum memulai klarifikasi, kami wajib menanyakan kesediaan dan kondisi kesehatan responden. Itu adalah langkah awal yang mutlak,” ujar Dedy dengan nada tenang. Ia menambahkan bahwa metode yang digunakan adalah pendekatan building rapport atau membangun kepercayaan, agar responden dapat memberikan keterangan yang jujur tanpa rasa takut.

Dedy juga mengungkapkan bahwa tim auditor memberikan fleksibilitas waktu yang luas bagi para penyedia untuk menyusun data. Jika data belum siap atau pihak yang berkompeten tidak berada di tempat, BPKP memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengirimkan dokumen susulan melalui jalur resmi seperti email atau pesan singkat.

Read Also

Agus Andrianto Tegaskan Bapas Sebagai Jantung Reintegrasi, Bukan Sekadar Pelaksana Administrasi

Data Otentik dari Sumber Kompeten

Terkait nilai kerugian negara yang menjadi inti perkara, Dedy memastikan bahwa perhitungan tersebut bersifat nyata dan pasti. Auditor tidak bekerja dengan “perasaan”, melainkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

• Verifikasi Harga: Penentuan harga wajar didasarkan pada bukti klarifikasi langsung dari pihak principal.
• Sumber Data: BPKP menggunakan data resmi dari Kementerian Keuangan terkait pencairan dana pengadaan.
• Alokasi Anggaran: Penelusuran dilakukan hingga ke rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memastikan sinkronisasi jumlah dan nilai barang.

“Semua kesimpulan kami memiliki data dukung yang lengkap, termasuk kertas kerja yang mendetail. Kami mengambil data dari sumber yang kompeten, bukan hasil mengarang,” tegasnya dalam sidang kasus korupsi tersebut.

Read Also

Ketegangan Puncak di Timur Tengah: Israel Siap Lancarkan Operasi Militer Skala Besar ke Iran

Kelanjutan Nasib Nadiem Makarim

Perkara yang menjerat Nadiem Anwar Makarim ini bermula dari proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang diduga sarat penyimpangan. Meski pihak Nadiem sempat mengajukan eksepsi, majelis hakim telah memutuskan untuk menolaknya dan memerintahkan persidangan berlanjut ke tahap pembuktian yang lebih dalam.

Dinamika persidangan ini semakin menarik perhatian publik, mengingat besarnya angka kerugian yang dilaporkan. Sidang berikutnya dijadwalkan akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan tuntutan dan keterangan saksi-saksi kunci lainnya untuk mengupas tuntas aliran dana dalam proyek raksasa tersebut.