Ketegasan di Beranda Negeri: KKP Segel Resor Investor China di Maratua Akibat Pelanggaran Ruang Laut

WartaLog — Langkah tegas diambil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan yang sensitif. Kali ini, sebuah resor mewah yang beroperasi di kawasan wisata Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, terpaksa dihentikan operasionalnya secara paksa melalui penyegelan resmi.

Pelanggaran Izin di Wilayah Strategis

Penyegelan ini dilakukan bukan tanpa alasan. Fasilitas peristirahatan tersebut diketahui milik sebuah perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) asal China. Berdasarkan investigasi di lapangan, pembangunan resor tersebut tidak mengantongi dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sebuah syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap pelaku usaha yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia.

Read Also

IHSG Terperosok 3%: Badai Merah Hantam Bursa Efek Indonesia, Ratusan Saham Berguguran

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, memimpin langsung operasi penyegelan tersebut pada Jumat (10/4). Ia menekankan bahwa investasi asing sangat disambut baik, namun kepatuhan terhadap regulasi nasional adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Pulau Maratua bukan sekadar destinasi wisata biasa. Ini adalah salah satu pulau kecil terluar yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Potensi lautnya sangat luar biasa dan harus kita jaga kelestariannya agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekologi,” tegas Ipunk dalam pernyataan resminya.

Dugaan Pelanggaran PT SDR

Di tempat terpisah, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, mengungkapkan bahwa aktivitas yang dijalankan oleh PT SDR diduga kuat telah menabrak koridor hukum yang berlaku. Perusahaan tersebut disinyalir melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pengawasan ruang laut.

Read Also

Transformasi Raksasa Retail: Matahari Resmi Berganti Nama Menjadi PT MDS Retailing Tbk

Sumono merincikan bahwa setiap entitas, baik perorangan maupun korporasi, wajib memiliki izin perizinan usaha yang valid sebelum melakukan aktivitas komersial di ruang laut. Khusus untuk Maratua yang memiliki status istimewa, kegiatan wisata bahari juga memerlukan izin spesifik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Langkah Lanjutan dan Sanksi Administratif

Penghentian sementara operasional resor ini merupakan bentuk keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memproteksi masa depan sumber daya pesisir. KKP tidak ingin adanya eksploitasi yang mengabaikan aspek legalitas serta kelestarian lingkungan laut Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Ditjen PSDKP melalui Polsus Kelautan Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pihak pengelola. Perusahaan yang bersangkutan kini terancam pengenaan sanksi administratif yang berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di tanah air.

Read Also

Solusi Krisis Plastik: Bapanas Izinkan Bulog Gunakan Kemasan Lama demi Kelancaran Distribusi Beras SPHP

Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh investor bahwa keindahan alam Indonesia harus dinikmati dan dikelola dengan cara yang bertanggung jawab dan tunduk sepenuhnya pada hukum yang berlaku.