Wamendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi APBD dan RKPD Jabar: Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

WartaLog — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat terkait tata kelola keuangan daerah. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya konsistensi dan sinkronisasi yang kuat dalam proses penyusunan anggaran agar sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Wiyagus menggarisbawahi bahwa setiap program yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh lahir secara prematur atau mendadak. Seluruh program tersebut wajib berakar pada dokumen perencanaan yang matang, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ia menegaskan agar tidak ada lagi celah bagi munculnya program siluman yang tidak memiliki dasar perencanaan yang jelas.

Read Also

Tragedi Pilu di Pintu Terminal Kampung Rambutan: Ibu dan Anak Tewas Tergilas Bus

“Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya,” ujar Wiyagus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Menurut Wiyagus, penyelarasan ini merupakan langkah krusial agar sistem perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga ke daerah dapat berjalan berkesinambungan. Ia mengingatkan bahwa dokumen perencanaan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota, harus senantiasa berkiblat pada arah pembangunan nasional.

Langkah ini diambil demi menjamin efektivitas anggaran sehingga kebijakan yang diambil di daerah tidak bertolak belakang dengan visi besar pemerintah pusat. Keselarasan ini diharapkan mampu menciptakan orkestrasi pembangunan yang harmonis di seluruh pelosok negeri.

Read Also

Masa Depan Buruh di Tangan Sendiri: Dasco Beri Lampu Hijau Serikat Pekerja Susun Draft UU Ketenagakerjaan Baru

Catatan Pertumbuhan Ekonomi dan Tantangan Pengangguran

Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus memberikan apresiasi atas performa ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2025. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Jabar menyentuh angka 5,32 persen, melampaui capaian rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, tren positif ini terus berlanjut hingga triwulan keempat dengan lonjakan mencapai 5,85 persen.

Kendati demikian, sang Wamendagri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menyoroti angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih terbilang tinggi di angka 6,77 persen. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat lebih inklusif dan memberikan dampak langsung pada penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal.

Mendukung Asta Cita dan Keamanan Pangan

Wiyagus juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program prioritas nasional Asta Cita di Jawa Barat. Ia memuji inisiatif pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Namun, ia memberikan catatan khusus mengenai pentingnya aspek legalitas dan kesehatan.

Read Also

Ketegangan di Lombok: Aksi ‘Spider-Man’ Balita 2 Tahun Merayap di Atas Genteng yang Menggegerkan Warga

Ia mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar baku keamanan pangan bagi para penerima manfaat. “Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita,” tambahnya dengan nada serius.

Menutup pernyataannya, Wiyagus mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Jabar untuk bekerja dengan integritas tinggi. Ia berharap setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar dialokasikan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, guna membawa Jawa Barat menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.