Skandal Gadai SK di Satpol PP Bogor: Oknum Pejabat Diduga Jerat 14 Anak Buah demi Pinjaman Bank

WartaLog — Sebuah skandal memalukan kembali mencoreng citra birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Bogor. Kali ini, sebanyak 14 anggota Satpol PP Bogor harus menanggung beban finansial yang berat setelah Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka ‘disekolahkan’ ke bank oleh atasan mereka sendiri demi kepentingan pribadi.

Kasus ini mencuat ke publik setelah sejumlah anggota mengeluhkan adanya pemotongan tunjangan bulanan yang tidak wajar. Usut punya usut, potongan tersebut ternyata berasal dari cicilan pinjaman bank yang menunggak. Mirisnya, pinjaman tersebut dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial I, yang menduduki posisi strategis sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan dan Pelaporan Satpol PP Kota Bogor.

Modus Pinjaman Atas Nama Anggota

Pelaksana Tugas (Plt) Kasat Pol PP Kota Bogor, Pupung W Purnama, memberikan konfirmasi terkait praktik menyimpang yang melibatkan bawahannya tersebut. Berdasarkan penelusuran internal, oknum I diduga menggunakan pengaruh jabatannya untuk membujuk para anggota agar bersedia meminjamkan SK mereka sebagai jaminan kredit di bank.

Read Also

Polemik Kematian Pasukan PBB di Lebanon: Hizbullah Tepis Tudingan Keras Emmanuel Macron

“Iya, jadi si I ini menggunakan nama anggota untuk meminjam uang ke bank. Menggunakan SK anggota namun hal ini awalnya diketahui oleh pemilik SK dengan perjanjian bahwa cicilannya akan dibayar secara penuh oleh si I setiap bulannya,” jelas Pupung kepada awak media.

Kepentingan Pribadi yang Merugikan Anak Buah

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Deni Mulyadi, menegaskan bahwa tindakan oknum tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan urusan kedinasan. Deni mengaku telah memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi mendalam atas kegaduhan yang viral ini.

“Saya sudah memanggil sekretaris Pol PP dan mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan serta para korban. Ini murni urusan pribadi antara peminjam dan yang meminjamkan, tidak ada kaitan dengan operasional kantor. Sayangnya, komitmen pembayaran tersebut tidak dijalankan, sehingga terjadi kredit macet selama beberapa bulan,” tegas Deni.

Read Also

Diplomasi Bersejarah di Washington: Israel dan Lebanon Mulai Jajaki Jalan Damai di Bawah Mediasi AS

Dampak Finansial: Tunjangan Terpotong 7 Bulan

Dampak dari aksi tidak bertanggung jawab ini sangat dirasakan oleh para anggota. Karena secara administratif nama merekalah yang tercatat sebagai debitur, pihak bank secara otomatis menarik dana dari tunjangan bulanan mereka untuk menutupi tunggakan yang ada. Kabarnya, para korban telah mengalami pemotongan tunjangan selama tujuh bulan berturut-turut.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 14 orang ASN Kota Bogor di lingkungan Satpol PP yang terjebak dalam skema ini. Pemkot Bogor kini tengah mengkaji langkah disiplin yang tepat bagi oknum I, sembari mencari solusi bagi para anggota yang dirugikan secara finansial akibat ulah atasan mereka tersebut.