Pacu Pemulihan Sawah di Subulussalam Sebelum Hujan Tiba: Menilik Capaian Satgas PRR di Aceh

WartaLog — Di tengah bayang-bayang awan mendung yang mulai menyelimuti langit Aceh, Kota Subulussalam kini tengah berkejaran dengan waktu. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah ini menunjukkan dinamika yang krusial, terutama saat menghadapi transisi musim. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar indikator pemulihan telah menunjukkan perkembangan positif, sektor pertanian masih menjadi titik perhatian yang mendesak untuk segera diselesaikan sebelum intensitas hujan meningkat.

Berdasarkan data yang dihimpun, 12 dari 13 indikator pemulihan di Subulussalam kini telah berstatus “hijau”, menandakan kemajuan yang signifikan sesuai dengan rencana induk yang ditetapkan. Namun, satu indikator yang masih menyisakan rapor “kuning” adalah sektor persawahan. Hal ini menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengerjaan fisik guna melindungi mata pencaharian warga setempat.

Read Also

Aksi Licin Terapis Spa di Surabaya Kuras Rekening Rekan Kerja Rp 1,2 Miliar: Dari Hotel Mewah Hingga Perhiasan Emas

Sektor Persawahan: Titik Kritis yang Menentukan

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase, memberikan penekanan khusus pada aspek ini. Menurutnya, keberhasilan di 12 indikator lainnya jangan sampai membuat pemerintah daerah terlena. Fokus saat ini harus diarahkan sepenuhnya untuk mengubah status sektor persawahan dari kuning menjadi hijau.

“Pemulihan Kota Subulussalam relatif berjalan baik. Namun, persawahan harus segera masuk tahap pekerjaan fisik agar masyarakat tidak kehilangan satu musim tanam yang sangat berharga,” ujar Guslin dalam keterangan yang diterima redaksi. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap keterlambatan dalam pengerjaan infrastruktur tani akan berdampak langsung pada ketahanan pangan dan ekonomi keluarga petani di Subulussalam.

Read Also

Tabir Gelap di Balik Kematian dr. Icha: Kemenkes Terjunkan Tim Investigasi Usut Dugaan Intimidasi Oknum DPRD

Masalah utama yang dihadapi adalah optimasi lahan. Dari target awal sebesar 74 hektare, hasil survei, investigasi, dan desain (SID) memutuskan bahwa lahan yang layak untuk segera ditangani mencakup luas sekitar 23 hektare. Hingga penghujung Agustus, belum ada tanda-tanda konstruksi maupun pengolahan lahan yang dimulai karena rencana kegiatan masih tertahan dalam proses kajian teknis yang mendalam.

Realisasi Anggaran: Antara Harapan dan Kenyataan di Lapangan

Percepatan proyek ini sangat bergantung pada efektivitas penyerapan dana Transfer ke Daerah (TKD). Secara administratif, Kota Subulussalam telah dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp85,61 miliar. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi keuangan baru mencapai Rp8,54 miliar atau sekitar 9,98 persen. Angka ini memang menunjukkan tren kenaikan ke level 11,64 persen pada awal September—tertinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Aceh yang masih berkutat di angka 4,73 persen—namun tetap jauh di bawah target internal Pemerintah Kota Subulussalam yang mematok 30 persen pada akhir September.

Read Also

Antisipasi Lonjakan Harga, Sekjen Kemendagri Tegur Pemda Terkait Stok Cabai dan Bawang

Ketimpangan realisasi antar Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) menjadi sorotan tajam. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pagu Rp11,67 miliar dan Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp525 juta tercatat belum melakukan realisasi sama sekali. Sementara itu, beban berat ada di pundak Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang mengelola alokasi terbesar, yakni Rp46,87 miliar.

Kondisi ini menuntut adanya evaluasi mingguan yang ketat terhadap setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Satgas PRR mendorong pemerintah kota untuk segera menuntaskan proses pengadaan barang dan jasa serta melakukan rekonsiliasi data. Tujuannya jelas: agar capaian keuangan selaras dengan progress fisik di lapangan tanpa adanya simpang siur informasi.

Kondisi Fasilitas Publik yang Mengkhawatirkan

Selain sektor pertanian, tim monitoring juga menemukan fakta memprihatinkan di sektor perikanan dan pendidikan. Di Kecamatan Simpang Kiri, Balai Benih Ikan (BBI) yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi perikanan lokal, justru mengalami kerusakan kolam yang parah serta penurunan pasokan air secara drastis. Ironisnya, fasilitas ini belum masuk dalam rencana induk pemulihan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Satgas PRR berkomitmen untuk memfasilitasi verifikasi ulang agar BBI ini bisa mendapatkan skema pembiayaan rehabilitasi. Rehabilitasi saja tidak cukup; revitalisasi sumber air utama menjadi syarat mutlak agar balai benih ini bisa berfungsi kembali secara normal di masa depan.

Bergeser ke sektor pendidikan, SDN Jabi-Jabi di Kecamatan Sultan Daulat menjadi potret pilu sisa-sisa bencana. Dari sekian banyak ruangan kelas, hanya tiga yang masih layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ruangan lainnya terkubur lumpur tebal yang kini telah mengeras, menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan air saat bencana terjadi. Rencana relokasi sekolah ke lahan yang lebih tinggi harus segera dieksekusi, beriringan dengan pembangunan tanggul di kawasan Jabi-Jabi dan Sukamaju untuk memitigasi risiko serupa di masa mendatang.

Strategi Jangka Panjang: Mengjinakkan Sungai Lae Soraya

Mitigasi banjir jangka panjang menjadi agenda yang tidak bisa ditunda lagi bagi masyarakat Subulussalam. Luapan Sungai Lae Soraya yang terjadi rutin setiap periode Oktober hingga Desember selalu menghantui tiga kecamatan utama: Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Penanganan darurat tidak akan pernah cukup jika akar masalahnya tidak disentuh.

Upaya pengerukan sungai secara masif dan pembangunan talud terpadu terus didorong sebagai solusi permanen. Di sisi lain, usulan pembangunan Kanal Oboh sepanjang 16 kilometer kini tengah dikawal ketat melalui koordinasi dengan Bappenas. Kanal ini diharapkan menjadi katup pengaman yang mampu mengalihkan debit air berlebih saat musim penghujan tiba, sehingga tidak lagi merendam permukiman dan lahan produktif milik warga.

“Status hijau pada indikator lainnya tidak boleh menutupi sisa pekerjaan yang masih kritis. Kondisi riil di lapangan harus terus diverifikasi secara berkala. Kita butuh kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab, dari mana pembiayaannya, dan kapan target penyelesaiannya secara presisi,” pungkas Brigjen Guslin dengan tegas.

Dengan sisa waktu yang semakin sempit sebelum puncak musim hujan, koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan Satgas PRR menjadi kunci utama. Masyarakat Subulussalam menaruh harapan besar agar pemulihan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung di pematang sawah dan ruang-ruang kelas mereka.