Menakar Kesejahteraan Indonesia di Usia ke-81: Mengapa Kelas Menengah Kita Kian Terjepit?

WartaLog — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-81, sebuah diskursus besar mengenai masa depan bangsa kembali menyeruak ke permukaan. Di tengah gemuruh persiapan perayaan nasional yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, terselip sebuah pertanyaan fundamental: Sejauh mana mandat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum telah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat? Jawabannya ternyata tidak sesederhana retorika politik, karena data menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan perombakan total.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini, memberikan catatan kritis terhadap kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini. Menurutnya, meskipun Indonesia telah menunjukkan progres yang patut diapresiasi sejak lepas dari belenggu kolonialisme, namun jarak menuju keadilan sosial yang setara dengan negara-negara maju masih terlampau jauh. Transformasi struktur ekonomi dianggap menjadi harga mati yang tidak bisa lagi ditawar jika Indonesia ingin benar-benar berdaulat secara finansial di kancah global.

Read Also

Angin Segar Perdamaian AS-Iran: IHSG dan Rupiah Kompak Tancap Gas, Ini Sederet Faktor Pemicunya

Refleksi Historis: Dari Puing 1998 Menuju Panggung G-20

Untuk memahami posisi Indonesia hari ini, kita perlu menoleh sejenak ke belakang. Didik mengingatkan kembali betapa rapuhnya fondasi kita pada tahun 1998, saat badai krisis moneter menghantam hingga membuat pendapatan per kapita jatuh ke angka US$ 455. Di masa transisi yang krusial itu, Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie, memainkan peran sebagai arsitek pemulihan yang brilian. Melalui berbagai kebijakan strategis, Habibie berhasil menekan nilai tukar Rupiah dari titik terendah Rp 16.400 menjadi Rp 6.500 per dollar AS.

Langkah revolusioner seperti pemberian independensi kepada Bank Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Anti-Monopoli menjadi fondasi bagi demokrasi ekonomi. Estafet kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri yang berhasil menjaga stabilitas tersebut hingga akhirnya Indonesia mampu menembus jajaran elit ekonomi dunia dalam kelompok G-20 dengan pendapatan per kapita mencapai angka US$ 5.000.

Read Also

Strategi Transformasi KB Bank: Mengapa 662 Karyawan dan 21 Kantor Cabang Harus Dipangkas?

Ironi Pembangunan: Mengapa Kita Tertinggal dari Korea Selatan?

Namun, di balik narasi kesuksesan tersebut, ada fakta pahit yang menyelimuti. Jika ditarik garis waktu sejak tahun 1960-an, posisi ekonomi Indonesia dan Korea Selatan sebenarnya tidak terpaut jauh. Namun, setelah setengah abad berlalu, Korea Selatan melesat bak roket dengan pendapatan yang kini tujuh kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Mengapa demikian? Masalahnya terletak pada konsistensi kebijakan dan kemampuan menjaga pilar ekonomi di sektor riil.

Didik menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, fokus kebijakan terkadang lebih condong pada “akrobat politik” ketimbang pembangunan strategi ekonomi yang visioner. Akibatnya, daya tahan ekonomi domestik tidak cukup kuat untuk membentengi masyarakat dari guncangan global, yang secara perlahan mulai mengikis lapisan kesejahteraan rakyat paling produktif.

Read Also

DJP Siapkan Revolusi Digital: Anggaran Rp 5,4 Triliun dan Ambisi AI untuk Perburuan Pajak 2027

Alarm Bahaya: Tergerusnya Kelas Menengah Indonesia

Salah satu poin paling mengkhawatirkan dalam laporan terbaru adalah fenomena penurunan kelas menengah. Berdasarkan data dari LPEM FEB UI, terdapat sekitar 8,5 juta orang yang terlempar keluar dari kategori kelas menengah. Jika pada tahun 2018 proporsi kelas menengah mencapai angka 60 juta orang, maka pada tahun 2023 angka tersebut merosot tajam menjadi hanya sekitar 52 juta orang atau sekitar 18,8% dari total populasi.

“Ini adalah sinyal merah bagi perekonomian kita. Penurunan jumlah kelas menengah berarti daya beli nasional sedang dalam ancaman serius,” tegas Didik. Fenomena “turun kelas” ini menciptakan efek domino; masyarakat yang semula mampu mengalokasikan dana untuk investasi kesehatan dan pendidikan, kini terpaksa memangkas pengeluaran tersebut demi memenuhi kebutuhan pokok yang kian melambung. Konsumsi barang tahan lama ditunda, dan ketidakpastian masa depan pekerjaan pun kian menghantui.

Jurang Tabungan: Si Kaya Kian Kokoh, Si Miskin Kian Rapuh

Analisis tajam Didik juga menyasar pada data perbankan yang menunjukkan ketimpangan luar biasa. Kelompok penabung bawah (dengan saldo di bawah Rp 100 juta) mencatat penurunan nilai rata-rata tabungan dari Rp 2,9 juta menjadi hanya Rp 2,7 juta. Sebaliknya, kelompok elit pemegang akun di atas Rp 5 miliar justru mengalami lonjakan jumlah akun dari 8.500 orang menjadi 129 ribu orang, dengan nilai tabungan rata-rata meroket dari Rp 24 miliar menjadi Rp 35 miliar.

Statistik ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5% yang sering dibanggakan pemerintah selama ini lebih banyak dinikmati oleh golongan atas. Sementara itu, masyarakat menengah ke bawah harus bertahan hidup dengan menguras tabungan mereka (dissaving) hanya untuk menjaga level konsumsi harian.

Visi Transformasi “Belah Ketupat” di Era Prabowo

Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Prabowo mewarisi kondisi ekonomi yang belum ideal, di mana struktur ekonomi nasional masih berbentuk segitiga: puncaknya kecil (dikuasai segelintir konglomerat) sementara basis bawahnya sangat lebar dan rapuh. Didik menyarankan agar Presiden Prabowo berani melakukan transformasi menuju struktur “Belah Ketupat”.

Dalam struktur belah ketupat, porsi tengah atau kelas menengah harus menjadi yang paling kuat dan besar. Hal ini hanya bisa dicapai jika pemerintah mengubah haluan kebijakan dari yang semula terlalu dominan pada peran negara (state-heavy) menjadi pengembangan sektor swasta dan pasar yang lebih kompetitif. Kredit perbankan tidak boleh lagi hanya menjadi “kasir” bagi para pengusaha besar, melainkan harus mengalir deras ke sektor UMKM dan industri kreatif yang padat karya.

Mengejar Ketertinggalan dari Vietnam melalui Orientasi Ekspor

Selain memperkuat internal, Indonesia harus berani menantang diri di pasar internasional. Didik mencatat bahwa dalam konteks perdagangan luar negeri, Indonesia mulai tertinggal jauh dari Vietnam. Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6-7%, Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi negara yang berorientasi keluar (outward-looking).

“Kesejahteraan bangsa tidak akan tercipta hanya dengan mengandalkan konsumsi domestik. Kita butuh devisa yang besar dari persaingan global,” pungkasnya. Dengan jaringan luar negeri yang kuat dan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi, Indonesia baru bisa bermimpi untuk sejajar dengan negara-negara maju pada tahun-tahun mendatang. Di usia ke-81 nanti, harapannya bukan lagi sekadar merdeka secara politik, melainkan merdeka dari jeratan kemiskinan dan ketimpangan yang selama ini menghambat potensi besar bangsa ini.