Tragedi Grobogan: Nestapa Lansia di Tengah Pusaran Kekerasan, Waka MPR Desak Reformasi Total Sistem Perlindungan

WartaLog — Sebuah awan gelap kembali menyelimuti potret kemanusiaan di tanah air. Kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang nenek berusia 90 tahun di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, bukan sekadar berita kriminal biasa. Peristiwa ini adalah alarm keras yang memekakkan telinga tentang betapa rapuhnya sistem perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia (lansia) di Indonesia. Menanggapi fenomena biadab ini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, melontarkan kecaman keras sekaligus desakan agar penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.

Kronologi Memilukan di Balik Pintu Rumah

Insiden yang menggetarkan nurani publik ini terjadi pada Senin malam, 29 Juni lalu. Di saat suasana desa yang biasanya tenang, sebuah pengkhianatan kepercayaan terjadi di dalam ruang privat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang manusia. Korban, seorang lansia yang sudah melampaui usia senja, harus menghadapi trauma mendalam saat dirinya ditinggal sendirian oleh pihak keluarga yang tengah pergi bertakziah.

Read Also

Ironi Gelar Magister dan Jeratan Pinjol: Kisah Pria S2 Nekat Rampok Toko Emas di Depok dengan Pistol Mainan

Pelaku, yang diketahui merupakan rekan dari anak korban sendiri, memanfaatkan situasi kesepian tersebut untuk melancarkan aksi bejatnya. Kehadiran pelaku di lingkungan rumah korban bukanlah hal baru, mengingat ia kerap bermain dan bertamu ke sana. Namun, kedekatan sosial ini justru disalahgunakan untuk melakukan kekerasan seksual disertai ancaman yang membuat korban tak berdaya menghadapi serangan fisik maupun psikis.

Aksi biadab ini akhirnya terbongkar saat anggota keluarga korban pulang lebih awal dan memergoki pelaku di lokasi kejadian. Tanpa celah untuk mengelak, pelaku yang ditemukan dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol itu pun mengakui perbuatannya. Pihak kepolisian melalui Kapolsek Grobogan, AKP Sunarto, menyatakan bahwa pelaku kini terancam jeratan Pasal 473 ayat (1) KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Read Also

Horor di Jantung Kota Paris: Pria Bersenjata Pisau Serang Tiga Wanita, Salah Satu Korban Tengah Hamil

Lestari Moerdijat: Penegakan Hukum Saja Tidak Cukup

Merespons kejadian tragis ini, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, memberikan pernyataan resmi yang sangat tegas. Baginya, apa yang terjadi di Grobogan adalah manifestasi dari kegagalan kolektif dalam melindungi warga negara yang paling rentan. Ia menekankan bahwa proses hukum terhadap pelaku harus berjalan maksimal guna memberikan efek jera yang nyata.

“Kasus di Grobogan ini adalah bukti nyata kegagalan perlindungan terhadap kelompok paling rentan. Kita tidak boleh membiarkan proses hukum berjalan ala kadarnya. Harus ada hukuman maksimal bagi perilaku yang telah menghancurkan martabat kemanusiaan ini,” tegas Rerie dalam keterangan tertulisnya kepada tim redaksi WartaLog.

Read Also

Skandal Jalur Mandiri Unsoed: Ketika Mimpi Menjadi Dokter ‘Dipalak’ Rektor Hingga Ratusan Juta Rupiah

Namun, Rerie melangkah lebih jauh dari sekadar menuntut hukuman fisik. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkaca pada kerusakan moral dan sosial yang tengah terjadi. Mengapa seorang lansia, yang dalam budaya Timur seharusnya ditempatkan pada posisi terhormat dan dijaga, justru menjadi sasaran empuk tindak kriminalitas yang menjijikkan?

Fenomena Gunung Es dalam Kekerasan Terhadap Lansia

Rerie, yang juga merupakan Anggota Komisi X DPR RI, memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia secara resmi telah memasuki era penuaan penduduk (ageing population). Saat ini, jumlah lansia telah mencapai 12% dari total populasi nasional, dengan mayoritas di antaranya adalah perempuan (sekitar 52%).

Ironisnya, pertumbuhan jumlah lansia ini tidak dibarengi dengan penguatan sistem pengamanan. Data dari Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat setidaknya terdapat 191 kasus kekerasan terhadap perempuan lansia. Dari angka tersebut, 100 kasus terjadi di ranah domestik atau lingkungan keluarga yang melibatkan orang-orang terdekat.

“Catatan statistik ini hanyalah puncak gunung es. Kita tahu banyak lansia yang memilih diam karena trauma, adanya ketergantungan ekonomi pada pelaku, hingga ketidakpercayaan pada sistem hukum kita. Inilah yang harus segera kita benahi,” tambah Rerie. Fenomena ini menunjukkan bahwa rumah yang dianggap sebagai benteng perlindungan, seringkali justru berubah menjadi lokasi kejahatan bagi mereka yang tidak lagi memiliki kekuatan fisik untuk melawan.

Mendorong Implementasi UU TPKS dan PP 30/2025

Dalam konteks regulasi, Rerie mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan turunan krusial dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan hak-hak korban.

Menurut Politisi Partai NasDem tersebut, PP 30/2025 memberikan mandat yang sangat jelas kepada pemerintah untuk memastikan kemudahan aksesibilitas bagi kelompok rentan. Hal ini mencakup layanan pelaporan yang ramah lansia, pendampingan psikologis yang berkelanjutan, hingga akses kesehatan yang memadai pasca-kejadian.

“Kita harus memastikan implementasi UU TPKS dan PP 30/2025 berjalan konsisten di semua lini. Mulai dari aparat penegak hukum di tingkat Polsek hingga upaya pencegahan berbasis masyarakat. Jangan biarkan regulasi ini hanya menjadi macan kertas sementara pelaku biadab terus merajalela,” kata Rerie dengan nada lugas.

Peran Komunitas dalam Menjaga Kelompok Rentan

Selain aspek hukum dan regulasi, WartaLog mencatat perlunya reaktivasi nilai-nilai keguyuban di tengah masyarakat. Kasus di Grobogan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan lingkungan. Ketika sebuah keluarga harus meninggalkan rumah, seharusnya ada mekanisme dukungan dari tetangga atau komunitas lokal untuk mengawasi anggota keluarga yang rentan seperti lansia atau anak-anak.

Pendidikan moral dan kesadaran akan hak-hak lansia juga perlu ditingkatkan melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi hukum di tingkat desa. Kesadaran bahwa lansia bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab sosial bersama, harus menjadi fondasi utama dalam mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Menutup pernyataannya, Lestari Moerdijat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menutup mata terhadap segala bentuk kekerasan di sekitar mereka. Keberanian untuk melapor dan mendampingi korban adalah kunci untuk memutus rantai impunitas bagi para pelaku kekerasan seksual. Kejahatan terhadap lansia adalah penghinaan terhadap nilai kemanusiaan universal, dan sudah saatnya Indonesia memberikan perlindungan yang layak bagi mereka yang telah menyumbangkan hidupnya bagi pembangunan bangsa.