Gema Protes di Medan Merdeka Selatan: Mahasiswa Soroti Anggaran Makan Gratis dan Marwah Supremasi Sipil

WartaLog — Suasana di jantung Ibu Kota Jakarta mendadak riuh dengan pekikan orasi dan bentangan spanduk yang memenuhi kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pada Rabu sore, 24 Juni 2026, gelombang massa yang didominasi oleh jaket almamater mahasiswa kembali memadati aspal, menyuarakan berbagai kegelisahan atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat.

Pantauan tim di lapangan sekitar pukul 16.30 WIB menunjukkan arus lalu lintas di sekitar Monumen Nasional (Monas) mengalami hambatan signifikan. Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta aliansi Cipayung Jakarta Barat ini memusatkan aksi mereka tepat di ruas jalan yang mengarah ke kawasan Gambir. Kehadiran mereka membawa misi besar: menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendesak penguatan kembali supremasi sipil di Indonesia.

Read Also

Gempa M 4,1 Guncang Nias Barat: Menilik Ancaman Tersembunyi di Balik Aktivitas Megathrust Sumatera

Gelombang Protes di Jalur Utama Jakarta Pusat

Kehadiran massa dalam jumlah besar memaksa pihak kepolisian melakukan tindakan preventif dengan menutup akses jalan menuju Gambir untuk sementara waktu. Para pengendara yang melintas dari arah MH Thamrin harus bersabar menghadapi pengalihan lalu lintas yang diarahkan menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Suasana panas di bawah terik matahari tidak menyurutkan semangat para aktivis mahasiswa ini untuk terus menyuarakan tuntutan mereka di depan mobil komando yang diparkir secara strategis.

Aksi ini bukan sekadar seremoni turun ke jalan. Para orator secara bergantian naik ke atas podium darurat untuk membakar semangat peserta aksi. Mereka menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari stabilitas ekonomi hingga isu keamanan nasional yang sedang dibahas di parlemen. Ketegangan sempat terasa saat massa mendesak untuk mendekat ke titik-titik vital di Jakarta Pusat, namun koordinasi yang baik antara massa dan petugas pengamanan membuat situasi tetap terkendali.

Read Also

Ketegangan Timur Tengah 2026: Dari Penolakan Proposal Trump hingga Keretakan Aliansi Teluk

Sorotan Tajam Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Salah satu poin sentral yang menjadi bahan kritikan pedas dalam demo mahasiswa kali ini adalah efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sebelumnya mengklaim program ini sebagai solusi stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun para mahasiswa melihatnya dari kacamata yang berbeda. Mereka menilai program ini justru menjadi beban fiskal yang tidak diimbangi dengan output yang jelas bagi masyarakat luas.

Seorang orator dari atas mobil komando menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG sangatlah fantastis, namun implementasinya di lapangan dianggap minim dampak jangka panjang. “MBG ini benar-benar tidak berguna dalam konteks prioritas saat ini. Program ini sudah banyak menghabiskan anggaran negara yang seharusnya bisa dikelola untuk sektor lain yang jauh lebih mendesak,” teriak orator tersebut di hadapan massa yang riuh.

Read Also

Tragedi Api di Kemayoran: Aksi Cepat Brimob Polda Metro Jaya Padamkan Kebakaran Hebat di Pasar Jiung

Mahasiswa berargumen bahwa sektor pendidikan adalah muara utama yang seharusnya mendapatkan suntikan dana segar dibandingkan program bagi-bagi makanan gratis yang bersifat seremonial. Mereka khawatir jika anggaran negara terus tersedot ke program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis, maka kualitas infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik akan semakin terabaikan di masa depan.

Supremasi Sipil dan Jejak Reformasi yang Dipertaruhkan

Selain isu perut dan anggaran, GMNI Jakarta Barat melalui ketuanya, Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi, menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi. Mahasiswa merasa ada ancaman laten terhadap supremasi sipil yang selama ini menjadi pilar utama pasca Reformasi 1998. Fokus mereka tertuju pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU TNI yang saat ini tengah bergulir di DPR.

“Reformasi 1998 mengajarkan kita semua bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya soal memenangkan suara di pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kita membatasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu kelompok atau institusi tertentu,” ujar Mixel dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pelibatan militer dan kepolisian dalam ranah sipil harus tetap berada dalam koridor konstitusi yang ketat demi menjaga profesionalisme institusi tersebut.

Kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi dalam format baru menjadi isu yang sangat sensitif di kalangan mahasiswa GMNI. Mereka menilai bahwa penghapusan peran politik militer adalah pencapaian terbesar bangsa yang tidak boleh dikhianati. Diskusi mengenai keterlibatan aktif maupun purnawirawan dalam jabatan publik strategis dianggap perlu diawasi secara ketat agar sistem meritokrasi dalam birokrasi sipil tidak luntur.

Tujuh Poin Tuntutan Utama Mahasiswa

Dalam pernyataan sikap resminya, massa aksi membawa daftar panjang tuntutan yang diharapkan segera mendapat respons dari pemangku kebijakan. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi landasan pergerakan mereka di Jakarta Pusat:

• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menuntut transparansi anggaran dan pengalihan dana ke sektor pendidikan.
• Pemulihan Ekonomi Nasional: Mendorong kebijakan yang langsung menyentuh daya beli masyarakat kecil.
• Evaluasi Program Strategis Nasional (PSN): Memastikan pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.
• Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: Menuntut transparansi dan akuntabilitas di setiap lembaga negara.
• Peningkatan Kesejahteraan Guru: Menjadikan guru sebagai prioritas anggaran negara di atas program populis lainnya.
• Perlindungan Demokrasi dan Supremasi Sipil: Menolak segala bentuk militerisme di ranah publik sipil.
• Pengawasan RUU Polri dan RUU TNI: Mendesak agar pembahasan undang-undang ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara luas.

Harapan Mahasiswa dan Tindak Lanjut Aksi

Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut ditutup dengan pembacaan manifesto politik mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa jalanan akan tetap menjadi ruang bagi suara-suara yang dibungkam jika pemerintah terus mengabaikan prinsip-prinsip supremasi sipil. Bagaimanapun, mahasiswa berharap DPR dan Pemerintah mau membuka ruang dialog yang substantif, bukan sekadar janji manis di atas kertas.

Kekhawatiran mahasiswa terhadap RUU Polri dan RUU TNI mencerminkan keraguan publik akan masa depan netralitas aparat dan independensi lembaga sipil. GMNI dan koalisi mahasiswa berjanji akan terus mengawal proses legislasi ini hingga tuntas, guna memastikan tidak ada pasal-pasal yang mencederai hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata pada era reformasi.

Hingga massa membubarkan diri, personel keamanan tetap berjaga untuk memastikan jalur Medan Merdeka Selatan dapat dibuka kembali bagi pengguna jalan. Meskipun aksi berakhir dengan damai, pesan yang ditinggalkan mahasiswa di depan monas sangatlah terang: kekuasaan harus selalu diawasi, dan aspirasi rakyat tidak boleh terkalahkan oleh ambisi politik sesaat.