Dilema Karhutla Kalteng: Mengapa Gubernur Agustiar Sabran Belum Menetapkan Status Bencana Nasional?

WartaLog — Kabut asap pekat kembali menyelimuti langit Kalimantan Tengah, membawa aroma kayu terbakar yang menusuk indra penciuman dan membatasi jarak pandang. Di tengah situasi yang kian mengkhawatirkan ini, publik mulai mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam menangani krisis tahunan ini. Namun, di balik urgensi tersebut, terdapat prosedur birokrasi dan pertimbangan matang yang harus diambil sebelum sebuah wilayah dinyatakan dalam kondisi darurat ekstrem.

Sikap Tegas Gubernur Terkait Status Bencana

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memberikan pernyataan resmi terkait kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Meski tekanan publik untuk menaikkan status menjadi bencana nasional semakin menguat, Agustiar menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau hanya berdasarkan desakan emosional semata.

Read Also

Strategi Humanis Polda Riau di Rokan Hilir: Gandeng Selebritas Demi Wujudkan Kampung Bersinar

Menurutnya, ada indikator-indikator teknis dan regulasi ketat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah daerah mengajukan permohonan status bencana nasional kepada pemerintah pusat. Beliau menekankan bahwa angka-angka di lapangan memang menunjukkan tren peningkatan, namun mekanisme administratif tetap harus diikuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

“Bencana nasional itu ada ketentuannya, tidak sembarang angka yang bisa kita jadikan patokan tanpa dasar hukum yang kuat,” ujar Agustiar dalam sebuah kesempatan wawancara pada Selasa (13/10/2026). Pernyataan ini sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemprov Kalteng saat ini masih mengupayakan penanganan secara mandiri dan terintegrasi dengan bantuan instansi terkait di tingkat lokal.

Statistik Mengkhawatirkan di Lapangan

Data yang dihimpun oleh tim redaksi menunjukkan bahwa kondisi di lapangan memang tidak sedang baik-baik saja. Hingga pertengahan Oktober ini, tercatat telah terjadi hampir 6.000 titik api atau kejadian kebakaran yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Luas lahan yang hangus dilalap si jago merah pun diperkirakan telah melampaui angka 18.000 hektare.

Read Also

Heboh Razia Bea Cukai di Warung Madura: Menelusuri Fakta di Balik Penggeledahan Tengah Malam

Angka ini bukanlah sekadar statistik di atas kertas. Setiap hektare lahan yang terbakar berarti hilangnya ekosistem hutan yang berharga dan pelepasan emisi karbon dalam jumlah masif ke atmosfer. Wilayah gambut yang mendominasi Kalimantan Tengah menjadikan pemadaman kebakaran hutan menjadi jauh lebih sulit karena api seringkali merambat di bawah permukaan tanah, menciptakan bara yang sulit dideteksi secara visual namun terus menghasilkan asap tebal.

Dampak Nyata: Kesehatan dan Ekonomi yang Tercekik

Dampak dari karhutla ini telah merambah ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti pemukiman warga bukan lagi sekadar gangguan pemandangan, melainkan ancaman nyata bagi kesehatan. Laporan dari berbagai fasilitas kesehatan menunjukkan lonjakan signifikan pada kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Read Also

Wujud Solidaritas Tanpa Batas, Polda Riau Kirim 60 Ton Bantuan Kemanusiaan Menuju Pelosok Nusa Tenggara Timur

Selain masalah kesehatan, roda ekonomi pun mulai melambat. Sektor transportasi, baik darat maupun udara, seringkali mengalami gangguan jadwal akibat terbatasnya jarak pandang. Para petani tidak bisa mengolah lahan mereka dengan optimal, dan aktivitas pasar tradisional terganggu karena masyarakat enggan keluar rumah untuk menghindari paparan asap yang berbahaya.

Agustiar Sabran mengakui bahwa beban yang dipikul masyarakat saat ini sangat berat. “Aktivitas kerja masyarakat terganggu, kegiatan ekonomi terdampak, dan kabut asap menimbulkan persoalan kesehatan serius. Kami menyadari hal tersebut dan tidak tinggal diam,” tambahnya dengan nada prihatin.

Kewenangan Pusat dan Sinergi Kebijakan

Dalam sistem tata kelola bencana di Indonesia, status ‘Bencana Nasional’ memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih komando penanganan serta mengalokasikan anggaran khusus dalam skala besar. Namun, Gubernur Agustiar menjelaskan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Jakarta.

“Penetapan bencana nasional bukan keputusan yang dapat ditentukan pemerintah daerah sendiri. Kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi nasional secara makro dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya. Hal ini selaras dengan arahan dari Presiden RI, yang sebelumnya telah memberikan instruksi agar penanganan karhutla, khususnya di wilayah prioritas seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus memantau perkembangan titik panas secara real-time melalui satelit. Koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah terus diintensifkan guna memastikan bantuan alat dan personel tetap tersedia di garis depan pemadaman.

Upaya Mitigasi: Rumah Oksigen dan Fasilitas Kesehatan

Sebagai langkah konkret untuk melindungi warga dari dampak buruk asap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menginisiasi pembukaan ‘Rumah Oksigen’ di sejumlah titik strategis. Fasilitas ini dirancang sebagai tempat perlindungan darurat bagi warga yang mengalami sesak napas akut akibat kualitas udara yang memburuk.

Di dalam Rumah Oksigen ini, tersedia tabung oksigen medis, tenaga kesehatan yang bersiaga, serta sistem penyaringan udara (air purifier) untuk memastikan udara yang dihirup warga tetap bersih. Langkah ini dipandang sebagai solusi jangka pendek yang sangat krusial di tengah kondisi kualitas udara yang seringkali masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.

• Pembukaan posko kesehatan di setiap kelurahan terdampak asap.
• Pembagian masker N95 secara gratis kepada pengguna jalan dan siswa sekolah.
• Penyemprotan air di jalan-jalan protokol untuk mengurangi debu dan partikel asap.
• Optimalisasi helikopter water bombing untuk memadamkan api di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Harapan dan Skenario Masa Depan

Meskipun status bencana nasional belum ditetapkan, masyarakat sangat berharap adanya tindakan yang lebih agresif dalam penanganan api di sumbernya. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik perorangan maupun korporasi, juga menjadi sorotan utama guna memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.

Ke depannya, Kalimantan Tengah membutuhkan strategi jangka panjang yang lebih komprehensif, mulai dari pemulihan ekosistem gambut, pembangunan sumur bor di lokasi rawan kebakaran, hingga edukasi masif kepada masyarakat mengenai bahaya membakar lahan secara ilegal. Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, langit biru Kalimantan dapat kembali dinikmati tanpa bayang-bayang kabut asap yang mencekam.

Hingga saat ini, pemantauan terus dilakukan setiap jam. Jika eskalasi kebakaran terus meningkat dan melampaui kapasitas penanganan daerah, tidak menutup kemungkinan pembicaraan mengenai peningkatan status bencana akan kembali muncul di meja perundingan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di Jakarta.