Skandal Suap Mantan Jampidsus: Mengurai Aliran Dana Rp 26 Miliar Terkait Krisis Energi Blackout

WartaLog — Di tengah hiruk-pikuk penegakan hukum di Indonesia, sebuah tabir gelap kembali tersingkap dari balik meja hijau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, kini menjadi pusat perhatian publik setelah jaksa penuntut umum membongkar rincian dugaan penerimaan dana ilegal yang fantastis. Nilainya tidak main-main, mencapai angka Rp 26 miliar, sebuah nominal yang diduga mengalir dari korporasi yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan krisis energi atau blackout.

Gema Dakwaan di Ruang Sidang Tipikor

Persidangan yang digelar pada Rabu, 7 Oktober 2026, itu seolah menjadi panggung pembuktian bagi tim jaksa untuk menguliti satu per satu modus operandi yang dilakukan oleh sang mantan petinggi korps adhyaksa tersebut. Dalam berkas dakwaan yang dibacakan, terungkap bahwa Febrie diduga secara sistematis menerima kucuran dana dalam kurun waktu lima tahun, yakni sejak 2020 hingga 2025. Kasus ini menjadi semakin menarik karena melibatkan jejaring bisnis di sektor energi yang sangat vital bagi stabilitas nasional.

Read Also

Siasat Saan Mustopa Tanggulangi Krisis Air di Cirebon: Dari Bantuan Darurat hingga Solusi Infrastruktur Jangka Panjang

Bagi publik yang mengikuti perkembangan kasus korupsi kejaksaan, keterlibatan seorang Jampidsus dalam pusaran suap korporasi adalah sebuah ironi besar. Jampidsus seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi skala kakap, namun dalam dakwaan ini, sosok tersebut justru dituding menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

Kode ‘Kue’ dan Transaksi di Balik Layar

Salah satu poin paling krusial dalam dakwaan tersebut adalah munculnya nama Tria Bellitonito Aturbumi, atau yang akrab disapa Tria. Ia merupakan Direktur Utama PT Oktasan Baruna Persada (PT OBP). Perusahaan ini bukanlah pemain baru dalam industri energi tanah air. Berdasarkan catatan investigasi yang dihimpun, PT OBP merupakan salah satu pemasok utama batu bara untuk PT PLN Indonesia Power, khususnya untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya sejak tahun 2018.

Read Also

Pramono Anung Soroti Kontroversi Lagu Erika ITB: Dulu Liriknya Adalah Simbol Perlawanan Rezim

Modus penyerahan uang ini terbilang cukup rapi namun konvensional. Jaksa memaparkan sebuah peristiwa yang terjadi pada Februari 2024 di kantor PT OBP. Saat itu, Tria menghubungi koleganya, Hadi Hidayat alias Tomi Hadi, yang menjabat sebagai Direktur PT OBP sekaligus pendiri kantor hukum Prime Solution Associate. Dalam percakapan telepon tersebut, Tria memberikan instruksi khusus untuk menyerahkan apa yang mereka sebut sebagai ‘kue’.

Istilah ‘kue’ ini nyatanya merupakan kode untuk uang dalam mata uang Dollar Singapura (SGD) yang nilainya jika dikonversi mencapai Rp 20 miliar. Penyerahan ‘kue’ raksasa ini menjadi bukti betapa besarnya kepentingan yang sedang dipertaruhkan antara pihak korporasi dengan oknum pejabat penegak hukum tersebut.

Read Also

Ironi Pendidikan Prancis: Mengapa Anggaran Triliunan Gagal Membenahi Sekolah yang Reyot?

Jejaring Money Changer: Jalur Senyap Aliran Dana

Bagaimana uang sebesar Rp 20 miliar itu berpindah tangan tanpa terdeteksi sistem perbankan secara langsung? Di sinilah peran tindak pidana pencucian uang dan penggunaan jasa penukaran uang menjadi sorotan. Tomi Hadi, sesuai arahan Febrie, membawa bungkusan uang tersebut menuju sebuah tempat yang sudah disepakati.

Dalam narasi dakwaan, diceritakan bahwa saat Tomi memperlihatkan bungkusan uang tersebut kepada Febrie, sang terdakwa memberikan instruksi singkat: “Langsung saja Om bawa ke sebelah.” Perintah ini mengarahkan Tomi untuk menyerahkan dana tersebut ke KOIN Money Changer. Menariknya, tempat penukaran uang ini diduga kuat memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Febrie sendiri, yang dikelola bersama rekan-rekannya, Don Ritto dan Nurman Herin.

Langkah ini menunjukkan upaya untuk memutus mata rantai transaksi agar tidak terlihat mencolok di radar otoritas keuangan. Dengan menitipkan uang tersebut sebagai ‘titipan dari Om Febrie’, transaksi ilegal ini mencoba membaur dalam aktivitas bisnis penukaran mata uang yang sah.

Ritual ‘Upeti’ Hari Raya: Tradisi Haram yang Terpelihara

Selain setoran besar yang bersifat situasional, jaksa juga menemukan adanya pola pemberian rutin yang menyerupai ‘upeti’ tahunan. Tradisi pemberian ini dilakukan setiap kali menjelang hari raya Idul Fitri. Berdasarkan rincian yang dibeberkan oleh jaksa, Tria Bellitonito Aturbumi secara konsisten memberikan ‘hadiah’ kepada Febrie pada momen-momen sakral tersebut.

• Pada April 2024, menjelang lebaran, terdakwa menerima uang dalam mata uang SGD senilai Rp 300 juta.
• Satu tahun kemudian, pada Maret 2025, pola yang sama terulang kembali dengan nilai yang identik, yakni SGD senilai Rp 300 juta.

Pemberian rutin ini mengindikasikan adanya hubungan yang ‘terpelihara’ antara pemberi suap dan penerima suap. Hal ini memperkuat dugaan adanya gratifikasi pejabat yang bertujuan untuk mengamankan posisi bisnis PT OBP, terutama terkait isu penyimpangan pasokan batu bara yang sempat mencuat dan mengancam stabilitas operasional PLTU Suralaya.

Implikasi Luas: Ancaman Terhadap Ketahanan Energi

Keterkaitan kasus ini dengan istilah blackout atau pemadaman listrik total bukan tanpa alasan. Penyimpangan dalam pemenuhan pasokan batu bara memiliki dampak domino yang sangat berbahaya bagi masyarakat luas. Jika pasokan bahan bakar untuk PLTU terganggu akibat praktik korupsi, maka risiko krisis energi nasional menjadi taruhannya. Di sinilah letak kekejian dari tindak pidana korupsi di sektor energi; ia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam hajat hidup orang banyak.

Publik kini menanti bagaimana proses hukum ini akan bergulir. Apakah pengadilan mampu memberikan vonis yang setimpal dan memberikan efek jera bagi para mafia energi dan penegak hukum yang berkhianat? Kasus Febrie Adriansyah menjadi ujian berat bagi integritas korps kejaksaan untuk membersihkan rumahnya sendiri dari oknum-oknum yang memperjualbelikan keadilan.

Jeratan Hukum yang Mengintai

Atas serangkaian dugaan perbuatan tersebut, Febrie Adriansyah kini harus berhadapan dengan pasal-pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ia didakwa melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a dan b, Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c, serta Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Dinamika persidangan ini diprediksi akan terus memanas seiring dengan kemunculan fakta-fakta baru dan saksi-saksi kunci lainnya. Seluruh mata kini tertuju pada pengadilan tipikor, berharap agar kebenaran materil dapat terungkap sejelas-jelasnya demi tegaknya supremasi hukum di tanah air.

Dugaan skandal ini menjadi pengingat pahit bahwa benteng keadilan sekalipun bisa ditembus oleh kilauan rupiah jika integritas para penjaganya telah luntur. Kasus ini bukan sekadar tentang angka Rp 26 miliar, melainkan tentang kepercayaan publik yang kembali tercoreng oleh perilaku koruptif di jantung penegakan hukum Indonesia.