Strategi Geopolitik Bamsoet: Indonesia Harus Menjadi Poros Penyeimbang di Tengah Persaingan Global

WartaLog — Di tengah hiruk-pikuk pergeseran kekuatan dunia yang kian dinamis, Indonesia berdiri di persimpangan jalan sejarah yang krusial. Ketegangan antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan kebangkitan raksasa Timur, China, bukan lagi sekadar isu di atas kertas diplomasi, melainkan realitas yang menyentuh urat nadi perekonomian dan kedaulatan nasional. Menanggapi fenomena ini, Bambang Soesatyo, yang akrab disapa Bamsoet, memberikan pandangan mendalam mengenai posisi strategis Indonesia dalam kancah internasional.

Sebagai sosok yang memiliki jam terbang tinggi di panggung politik nasional—mulai dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ketua MPR RI ke-15, hingga perannya sebagai akademisi di berbagai universitas ternama seperti Universitas Pertahanan—Bamsoet menekankan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Dalam kuliah umum yang disampaikan secara daring bagi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan (Unhan), ia menggarisbawahi pentingnya mempertahankan doktrin politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi fondasi bangsa sejak era kemerdekaan.

Read Also

Kabar Duka dari Jantung Nusantara: Mengenang Troy Pantouw dan Dedikasinya bagi Ibu Kota Baru

Navigasi di Antara Dua Gergasi Dunia

Dunia saat ini sedang menyaksikan perlombaan senjata, teknologi, dan pengaruh ekonomi yang luar biasa. Bamsoet menjelaskan bahwa persaingan global kini tidak lagi terbatas pada kekuatan militer konvensional, melainkan telah merambah ke sektor-sektor vital seperti rantai pasok global, keamanan pangan, energi, hingga kedaulatan digital. Indonesia, yang secara geografis terjepit di antara dua samudra besar—Hindia dan Pasifik—memiliki posisi tawar yang unik namun penuh tantangan.

“Indonesia tidak perlu terjebak dalam dikotomi memilih Timur atau Barat. Kita harus tetap tegak lurus pada prinsip bebas aktif,” tegas Bamsoet dalam paparannya yang bernada visioner. Menurutnya, bekerja sama dengan Amerika Serikat tidak berarti Indonesia menjadi perpanjangan tangan kepentingan Washington. Sebaliknya, menjalin kemitraan dengan China pun tidak boleh membuat bangsa ini kehilangan kewaspadaan atas kedaulatannya. Kemampuan untuk berbicara dengan suara sendiri dan bertindak demi kepentingan nasional adalah esensi dari otonomi strategis yang harus dimiliki Jakarta.

Read Also

Tragedi Berdarah di Probolinggo: Sengketa Utang Rp 500 Ribu yang Berujung Aksi Pembacokan Brutal

Realitas Ekonomi dan Tantangan Defisit Perdagangan

Data menunjukkan betapa signifikannya ketergantungan dan keterikatan ekonomi Indonesia dengan kedua kekuatan besar tersebut. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, nilai ekspor Indonesia ke China menembus angka US$ 67,04 miliar. Namun, di sisi lain, impor dari Negeri Tirai Bambu tersebut mencapai US$ 87,54 miliar, yang mengakibatkan defisit perdagangan sebesar US$ 20,50 miliar. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperkuat sektor ekonomi nasional agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain kunci.

Sementara itu, hubungan dagang dengan Amerika Serikat juga menunjukkan angka yang tidak kalah penting, yakni sekitar US$ 50,7 miliar untuk perdagangan barang dan jasa. Bamsoet menyoroti bahwa masalah utamanya bukanlah dengan siapa Indonesia berdagang, melainkan bagaimana hubungan tersebut dapat memperkuat struktur industri dalam negeri. Ia mendorong agar setiap investasi yang masuk harus memiliki nilai tambah, menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri daerah, serta yang paling penting, adanya transfer teknologi yang berkelanjutan.

Read Also

Skandal Memilukan di Klaten: Ayah Kandung Diduga Cabuli Dua Putrinya Selama Bertahun-tahun, Keberanian Korban Akhirnya Pecah

BRICS: Pintu Baru Diplomasi Global South

Langkah Indonesia yang telah resmi bergabung secara penuh di BRICS sejak Januari 2025 dianggap Bamsoet sebagai manuver cerdas untuk memperluas ruang gerak diplomasi. BRICS, yang terdiri dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru, dipandang bukan sebagai pakta pertahanan yang kaku, melainkan sebuah platform kolaborasi untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang atau yang sering disebut sebagai Global South.

“Kita masuk ke dalam BRICS untuk memperbesar ruang napas diplomasi kita. Ini adalah salah satu pintu dari banyak pintu kerja sama yang kita miliki. Namun, ingat, kunci dari setiap pintu tersebut harus tetap berada di tangan Indonesia,” ujar Ketua DPR RI ke-20 tersebut. Dengan memanfaatkan keanggotaan ini, Indonesia berpeluang besar memperluas akses pembiayaan pembangunan, kerja sama teknologi hijau, serta memperkuat ketahanan energi tanpa harus menutup hubungan dengan mitra tradisional seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, maupun Uni Eropa.

Memperkuat Otot Pertahanan dan Kedaulatan Manufaktur

Politik luar negeri yang lincah tidak akan berarti banyak tanpa ditopang oleh ketahanan dalam negeri yang kokoh. Bamsoet memaparkan fakta bahwa meskipun Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$ 41,05 miliar pada tahun 2025, fondasi ekonomi harus terus diperkuat melalui kebijakan hilirisasi dan diversifikasi pasar. Ketergantungan pada komoditas mentah harus segera ditinggalkan demi beralih ke produk manufaktur yang memiliki daya saing tinggi.

Di sektor keamanan, Bamsoet yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI, menekankan bahwa konsep pertahanan modern telah bertransformasi. Kekuatan sebuah negara kini tidak hanya diukur dari jumlah tank atau pesawat tempur yang dimiliki, tetapi juga dari ketangguhan siber, perlindungan data warga negara, serta kemandirian industri strategis.

“Kita tidak sedang mencari musuh di panggung dunia. Namun, Indonesia harus memiliki ‘taring’ untuk melindungi dirinya sendiri. Pertahanan sejati adalah ketika kita mampu menentukan arah kebijakan kita sendiri tanpa bisa didikte oleh arus persaingan kekuatan besar,” pungkasnya. Narasi yang dibawa Bamsoet ini menjadi pengingat penting bahwa di tengah ketidakpastian global, keberanian untuk tetap independen dan fokus pada kepentingan rakyat adalah kompas utama bagi perjalanan bangsa ke depan.

Dengan visi yang komprehensif ini, diharapkan Indonesia mampu menempatkan diri sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara dan dunia, membuktikan bahwa menjadi negara yang bebas dan aktif adalah pilihan paling rasional sekaligus bermartabat di abad ke-21.