Indonesia Suarakan Perlawanan Terhadap Dominasi Global: Negara Berkembang Harus Berhenti Menjadi Penonton

WartaLog — Di tengah badai ketidakpastian yang menyelimuti peta ekonomi dunia, Indonesia mengambil langkah berani dengan menyuarakan pentingnya reposisi peran negara berkembang dalam kancah internasional. Arsitektur ekonomi global yang selama ini dinilai cenderung berat sebelah mulai dipertanyakan efektivitasnya. Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah menegaskan bahwa era di mana negara berkembang hanya menjadi objek kebijakan atau sekadar pengikut aturan (rule-takers) harus segera berakhir.

Situasi ekonomi global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik yang tak kunjung mereda, hingga gangguan rantai pasok yang masif telah menciptakan tatanan yang rapuh. Dalam kondisi ini, Indonesia memandang bahwa transformasi sistem multilateral bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional maupun kawasan.

Read Also

Langkah Berani Prabowo Kejar Target Ekonomi 8 Persen Lewat Satgas Khusus

Arsitektur Keuangan Global: Bukan Sekadar Menjadi Penerima Aturan

Menurut pandangan Airlangga, negara-negara berkembang memiliki potensi besar yang selama ini sering terpinggirkan dalam meja negosiasi tingkat tinggi. Selama berdekade-dekade, norma dan standar internasional seringkali dirumuskan oleh segelintir kekuatan ekonomi besar, sementara dampaknya harus ditanggung oleh negara-negara di belahan selatan dunia. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk terus menyuarakan reformasi sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka dan transparan.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif, dan berkeadilan,” tegas Airlangga dalam pernyataan resminya di tengah agenda kenegaraan yang padat.

Read Also

Benteng Baru Bursa: Strategi Danantara Guyur Rp 17,89 Triliun demi Jaga Stabilitas IHSG

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Dengan keterlibatan aktif dalam negosiasi internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa aturan main yang terbentuk memberikan ruang pembangunan yang cukup bagi negara-negara berkembang untuk naik kelas. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem yang berbasis aturan (rule-based system) namun tetap memberikan fleksibilitas bagi negara-negara yang masih dalam tahap akselerasi industri.

Diplomasi di New Delhi: Jejak Langkah Indonesia di Panggung BRICS

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Airlangga saat dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang berlangsung di Bharat Mandapam, New Delhi, India. Kehadiran delegasi Indonesia di forum ini menjadi sinyal kuat bahwa Jakarta ingin memperluas cakrawala diplomasinya melampaui aliansi tradisional. Di sana, Presiden Prabowo duduk bersama para pemimpin dunia seperti Narendra Modi, Vladimir Putin, hingga Xi Jinping untuk membahas arah baru kerja sama ekonomi lintas benua.

Read Also

Dilema Kedelai Nasional: Zulhas Ungkap Mengapa Indonesia Terjebak Lingkaran Impor dan Kalah Saing Global

Meskipun Indonesia belum secara formal bergabung sebagai anggota penuh BRICS, partisipasi aktif dalam forum ini menunjukkan keinginan kuat untuk membangun jembatan antara kekuatan ekonomi baru. Pembahasan dalam KTT tersebut mencakup isu-isu krusial seperti penguatan kerangka institusional, ketahanan energi, hingga ketahanan pangan dan pertanian yang menjadi isu sensitif bagi negara berkembang.

Di sela-sela pertemuan, delegasi Indonesia secara konsisten mengusung narasi mengenai pentingnya sistem ekonomi yang memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi hijau dan digitalisasi teknologi. Indonesia percaya bahwa inovasi harus dapat diakses oleh semua pihak, bukan hanya dikuasai oleh negara-negara maju yang memiliki keunggulan kapital dan riset.

Belajar dari ASEAN: Resiliensi di Tengah Geopolitik yang Panas

Dalam forum internasional tersebut, Airlangga juga membawa pengalaman berharga dari kawasan Asia Tenggara. ASEAN dinilai sebagai contoh nyata bagaimana kerja sama regional yang solid dapat menjadi benteng pertahanan di tengah guncangan geopolitik dan geoekonomi. Di bawah payung ASEAN, negara-negara anggota berhasil memperkuat dialog dan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi regional meskipun dihantam berbagai krisis eksternal.

“Pengalaman ASEAN mengajarkan kita bahwa kolektivitas adalah kunci. Melalui penguatan kerja sama regional, kita tidak hanya membangun ketahanan, tetapi juga menciptakan daya tawar yang lebih tinggi di mata dunia,” ungkapnya. Hal ini relevan dengan posisi Indonesia yang terus mendorong agar model kerja sama serupa dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas guna menghadapi ketidakpastian perdagangan global.

Stabilitas yang ditawarkan oleh ASEAN menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempromosikan agenda perdagangan inklusif di panggung yang lebih besar. Dengan menjaga harmoni di kawasan sendiri, Indonesia memiliki kredibilitas untuk menuntut keadilan di level global.

Local Currency Settlement (LCS): Memutus Rantai Ketergantungan

Salah satu poin strategis yang dibahas dalam pertemuan di India tersebut adalah mengenai penguatan kerja sama keuangan melalui mekanisme Local Currency Settlement (LCS). Bagi Indonesia, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antarnegara merupakan langkah revolusioner untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dominan tertentu yang seringkali fluktuatif dan dipengaruhi oleh kebijakan domestik negara maju.

Implementasi LCS dianggap mampu membangun rantai pasok global yang lebih tangguh dan tahan terhadap guncangan moneter. Dengan bertransaksi menggunakan mata uang lokal, biaya konversi dapat ditekan, risiko nilai tukar berkurang, dan kedaulatan ekonomi negara berkembang semakin terjaga. Indonesia sendiri telah sukses menerapkan skema ini dengan beberapa mitra dagang utamanya dan kini mendorong agar mekanisme ini diadopsi secara lebih luas dalam kerangka kerja sama internasional.

Menatap Masa Depan: Inklusivitas dan Keadilan bagi Semua

Agenda besar yang diusung Indonesia di kancah internasional tidak berhenti pada urusan moneter saja. Reformasi sistem perdagangan yang inklusif juga mencakup isu perubahan iklim dan lingkungan. Indonesia menekankan bahwa transisi energi tidak boleh membebani ekonomi negara berkembang secara tidak proporsional. Keadilan iklim harus berjalan beriringan dengan keadilan ekonomi.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa perjalanan menuju tata kelola global yang ideal masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan kepemimpinan yang tegas dan strategi diplomasi yang cerdas, Indonesia optimistis dapat membawa suara negara berkembang menuju perubahan yang berarti. Keterlibatan aktif dalam setiap meja negosiasi adalah harga mati agar masa depan ekonomi kita tidak ditentukan oleh tangan-tangan yang tak memahami kebutuhan rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, pesan yang dibawa dari New Delhi sangat jelas: Indonesia tidak lagi bersedia hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi masa depan, Indonesia siap menjadi arsitek dalam pembentukan tatanan dunia baru yang lebih adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.