Sultan Bachtiar Najamudin Desak Penguatan Peran BRG: Solusi Jangka Panjang Atasi Karhutla Kalimantan

WartaLog — Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah Kalimantan kembali menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, secara tegas meminta pemerintah pusat untuk melakukan penguatan fundamental terhadap peran Badan Restorasi Gambut (BRG). Langkah ini dinilai mendesak guna memutus rantai tahunan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menghantui ekosistem gambut di tanah Borneo.

Sultan menekankan bahwa fenomena karhutla di lahan gambut bukanlah masalah baru, melainkan bencana yang polanya hampir terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak boleh sekadar bersifat reaktif atau hanya fokus pada pemadaman saat api sudah berkobar. Diperlukan sebuah strategi komprehensif yang melibatkan restorasi ekosistem secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Read Also

Tragedi di Ketinggian 2.292 Mdpl: Menelusuri Kabar Kelam Pesawat AMA yang Diduga Dibakar KKB di Yahukimo

Urgensi Revitalisasi dan Penguatan Kewenangan BRG

Dalam keterangannya, Sultan Bachtiar Najamudin memberikan apresiasi terhadap dedikasi tim di lapangan yang telah berupaya keras melakukan pemadaman. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas penanganan karhutla sangat bergantung pada sejauh mana institusi seperti BRG diberikan ruang dan sumber daya yang cukup untuk bekerja. Menurutnya, penguatan BRG adalah kunci dalam menjaga stabilitas ekosistem lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau tiba.

“Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mengerahkan segala daya upaya dan sumber daya yang tersedia untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Kalimantan. Kehadiran BRG harus dirasakan manfaatnya secara langsung melalui program-program restorasi yang intensif dan sistematis,” ujar Sultan dalam pernyataan resminya pada Sabtu (22/8/2026).

Read Also

Diplomasi Iklim Berubah Arah: Mengapa India Memilih Mundur dari Pencalonan Tuan Rumah COP33?

Lebih lanjut, ia mendorong agar BRG segera menyusun dan mengimplementasikan agenda nasional yang lebih progresif. Hal ini mencakup penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat adat yang bermukim di sekitar wilayah hutan. Sinergi ini dianggap krusial agar upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini sebelum titik panas (hotspot) meluas menjadi titik api yang sulit dikendalikan.

Dampak Kesehatan Masyarakat: Ancaman ISPA yang Meluas

Bencana karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap hak dasar warga negara untuk mendapatkan udara yang sehat. Sultan mengungkapkan keprihatinan mendalam atas laporan mengenai melonjaknya angka penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai daerah terdampak. Kabut asap yang mengandung partikel berbahaya telah meracuni udara yang dihirup oleh jutaan penduduk Kalimantan setiap harinya.

Read Also

Menenun Persatuan di Hulu Kuantan: Catatan Perjalanan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau

“Kami di DPD RI memberikan atensi khusus terhadap aspek kesehatan ini. Informasi yang kami terima menunjukkan banyak warga, termasuk anak-anak dan lansia, yang mulai tumbang akibat paparan asap. Jika tidak segera diatasi dengan penanganan udara yang radikal, hal ini akan berdampak buruk pada kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Data terkini menunjukkan bahwa di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kualitas udara telah menyentuh level yang sangat tidak sehat. Konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 sempat mencatatkan angka yang mengkhawatirkan, yakni mencapai 290,2 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini berbanding lurus dengan peningkatan kasus ISPA yang dilaporkan mencapai 132 kasus dalam waktu singkat, sebuah angka yang diprediksi akan terus bertambah jika kabut asap tidak segera terurai.

Analisis Titik Panas: Kalimantan Barat dalam Kondisi Siaga

Kondisi di Kalimantan Barat terpantau tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan satelit, terdeteksi sebanyak 3.759 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah provinsi tersebut. Sebaran titik panas ini menunjukkan betapa masifnya potensi kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari ribuan titik tersebut, Kabupaten Ketapang tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi titik panas terbanyak, menjadikannya zona merah yang memerlukan intervensi darurat.

Tingginya jumlah hotspot ini menjadi indikator kuat bahwa kondisi lahan di lapangan sangat kering dan mudah terbakar. Karakteristik lahan gambut yang dapat menyimpan api di bawah permukaan tanah membuat pemadaman konvensional seringkali tidak cukup. Inilah alasan mengapa Sultan mendesak agar restorasi hidrologis gambut, seperti pembangunan sekat kanal, harus menjadi prioritas utama BRG untuk memastikan lahan tetap basah meski di musim kemarau.

Visi Masa Depan: Gambut Sebagai Sumber Energi dan Pangan

Di balik tantangan bencana yang ada, Sultan Bachtiar Najamudin juga melihat adanya potensi besar jika ekosistem gambut dikelola dengan bijak dan berkelanjutan melalui bimbingan BRG yang kuat. Ia memaparkan visi di mana lahan gambut tidak lagi dipandang sebagai beban bencana tahunan, melainkan aset nasional yang berharga.

“Ke depan, kita ingin potensi ekosistem gambut ini dieksplorasi secara cerdas. Bukan melalui pembakaran, tetapi melalui inovasi sebagai sumber energi terbarukan maupun pengembangan lahan pertanian dan tambak perikanan budidaya yang ramah lingkungan,” jelasnya. Dengan tata kelola yang tepat, pemanfaatan ekonomi dari lahan gambut diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa harus mengorbankan kelestarian alam.

Penutupan pernyataan Sultan kembali menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla Kalimantan adalah tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan lembaga yang berdaya secara otoritas maupun finansial. Dengan memperkuat BRG, Indonesia diharapkan mampu mengakhiri siklus asap tahunan dan beralih menuju pengelolaan hutan yang lebih beradab dan berkelanjutan.

Sementara itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Prabowo Subianto, dijadwalkan bertolak langsung menuju Kalimantan untuk meninjau titik-titik krusial penanganan karhutla. Kehadiran para petinggi negara ini diharapkan mampu mempercepat koordinasi di lapangan dan memastikan seluruh instruksi penanganan bencana dijalankan secara optimal demi keselamatan rakyat dan kelestarian paru-paru dunia.