Polemik ‘Sirkus’ di Ruang Sidang: Deddy Sitorus Beri Penjelasan Lengkap Terkait Hubungan dengan Insan Pers

WartaLog — Dinamika politik di Gedung Kura-Kura Senayan seringkali tidak hanya berkutat pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada interaksi antarpribadi yang kerap memicu perhatian publik. Baru-baru ini, sebuah insiden yang melibatkan pilihan kata dalam ruang rapat menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, secara resmi menyampaikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang terkait ucapannya yang menyebut situasi rapat layaknya sebuah ‘sirkus’.

Pernyataan tersebut sebelumnya sempat memicu reaksi keras dari para awak media yang bertugas di lingkungan parlemen. Deddy dituding telah melakukan penghinaan terhadap profesi jurnalis. Namun, dalam keterangan resminya, politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa ada distorsi makna dan konteks dalam informasi yang beredar di publik. Deddy memandang perlu untuk mendudukkan perkara ini secara proporsional agar tidak mencederai hubungan baik yang selama ini terjalin antara lembaga legislatif dan insan pers.

Read Also

Tragedi Maut Jasinga: Jejak Kelalaian Pemburu yang Merenggut Nyawa Bocah Pemancing

Klarifikasi di Tengah Sorotan Publik

Deddy Yevri Sitorus menepis dengan tegas tuduhan bahwa dirinya merendahkan profesi wartawan. Baginya, tuduhan tersebut muncul akibat kurangnya klarifikasi awal sebelum pernyataan itu dilempar ke ruang publik oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Dalam sebuah komunikasi tertulis pada Kamis (30/7/2026), Deddy menekankan bahwa dirinya sangat menghormati peran media dalam menjaga ekosistem demokrasi di Indonesia.

“Menanggapi pernyataan Koordinator KWP mengenai tuduhan bahwa saya menghina profesi wartawan, saya merasa perlu menyampaikan klarifikasi secara menyeluruh,” ungkap Deddy. Ia menyayangkan adanya narasi yang terbentuk tanpa adanya konfirmasi langsung kepadanya, yang kemudian memicu bola salju spekulasi di tengah masyarakat.

Kronologi Peristiwa yang Memantik Ketegangan

Ketegangan ini bermula saat situasi di depan ruang rapat Komisi II DPR RI tampak sangat padat. Kehadiran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, ke ruang rapat memicu antusiasme para pemburu berita untuk mendapatkan dokumentasi terbaik. Saat pintu ruang rapat terbuka, kerumunan orang, termasuk petugas keamanan, staf, dan awak media, tampak berdesakan memasuki ruangan yang terbatas.

Read Also

Tragedi Yahukimo: Mengawal Kepulangan Terakhir Pilot Nicholas Goselin ke Amerika Serikat

Pada saat itulah, suara Deddy Sitorus terdengar menyuarakan kegelisahannya atas ketidakteraturan suasana di dalam ruangan. Kalimat ‘kayak sirkus’ terlontar sebagai bentuk protes atas kondisi ruangan yang dianggap tidak kondusif untuk melanjutkan agenda rapat kerja yang krusial. Namun, ungkapan tersebut ditangkap secara berbeda oleh para jurnalis yang merasa menjadi objek dari sindiran tersebut.

Enam Poin Krusial Deddy Sitorus: Menjaga Etika dan Marwah Demokrasi

Untuk memperjelas posisinya, Deddy memaparkan enam poin penting sebagai jawaban atas protes yang dilayangkan oleh rekan-rekan media di Senayan. Berikut adalah rincian penjelasan tersebut yang telah dirangkum oleh tim redaksi:

1. Penghormatan Terhadap Pilar Demokrasi: Deddy menegaskan bahwa profesi wartawan adalah pilar penting dalam demokrasi. Ia merasa tuduhan penghinaan tersebut sangat tidak berdasar karena tidak didasari pada upaya konfirmasi atau tabayyun. Deddy menyayangkan pernyataan publik yang dikeluarkan tanpa mendengar penjelasan dari sisi dirinya terlebih dahulu.
2. Konteks Situasi Ruangan: Kalimat asli yang disampaikan Deddy dalam rapat adalah permintaan kepada pimpinan untuk menertibkan ruangan. Ia mengamati banyaknya orang yang bergerombol dan berdiri di tengah ruang rapat, padahal tersedia balkon di lantai atas. Istilah ‘sirkus’ ia gunakan untuk menggambarkan situasi yang kacau dan tidak beraturan secara umum, bukan merujuk pada individu atau kelompok profesi tertentu.
3. Keterbukaan Rapat: Deddy menjamin bahwa tidak ada upaya sedikitpun untuk menghalangi kerja jurnalistik. Rapat di Komisi II bersama pemerintah bersifat terbuka untuk umum. Ia mendukung penuh transparansi informasi sehingga masyarakat dapat memantau jalannya rapat melalui pemberitaan yang akurat.
4. Pentingnya Verifikasi Informasi: Ia berharap agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik didasarkan pada fakta yang telah diverifikasi. Hal ini krusial untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan nama baik seseorang maupun merusak hubungan antarlembaga.
5. Pelurusan Informasi: Deddy berharap jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian informasi sebelumnya, pihak-pihak terkait bersedia meluruskannya kepada publik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga akurasi informasi di era digital yang sangat cepat ini.
6. Menjaga Hubungan Baik: Deddy sangat menghargai kerja-kerja jurnalistik. Ia menginginkan hubungan antara anggota DPR RI dan insan pers tetap harmonis dan profesional. Jika ada perbedaan pandangan, ia menyarankan agar diselesaikan melalui komunikasi yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan prinsip jurnalisme yang berimbang.

Pentingnya Verifikasi Sebelum Konfrontasi

Dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis memang dituntut untuk cepat. Namun, dalam pandangan Deddy, akurasi tetap harus menjadi panglima. Isu mengenai etika komunikasi menjadi sangat relevan dalam kasus ini. Deddy menekankan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk melukai perasaan para wartawan yang merupakan mitra kerja strategis parlemen selama bertahun-tahun.

Ia juga menyinggung bahwa setiap peserta rapat, baik itu anggota dewan maupun tamu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban ruang sidang agar substansi pembahasan tidak terganggu oleh hiruk-pikuk teknis di lapangan. Ketidakteraturan fisik di dalam ruangan itulah yang ia kritik, bukan kehadiran para jurnalis dalam kapasitas profesional mereka.

Dialog Sebagai Jalan Tengah di Dewan Pers

Menyadari bahwa polemik ini telah menyentuh ranah profesionalisme, Deddy menyatakan kesiapannya untuk membawa masalah ini ke forum yang lebih resmi jika diperlukan. Ia secara terbuka menawarkan diri untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut melalui Dewan Pers. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan komitmennya terhadap aturan main yang berlaku dalam dunia pers dan komunikasi publik.

“Apabila terdapat keraguan terhadap informasi yang saya sampaikan, saya menyatakan siap memberikan klarifikasi melalui Dewan Pers. Namun, saya menegaskan bahwa tidak pernah ada niat ataupun kata-kata dari saya yang dapat diasumsikan sebagai bentuk merendahkan atau menghina profesi wartawan,” tegasnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya diplomatis untuk meredam tensi yang sempat memanas.

Reaksi KWP dan Ultimatum 1×24 Jam

Di sisi lain, pihak Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) memiliki perspektif yang berbeda. Wakil Ketua Bidang Administrasi KWP, Erwin Syahputra, sebelumnya menyatakan keberatan yang sangat dalam atas ucapan Deddy. Menurut pihak KWP, saat peristiwa itu terjadi, para wartawan tengah menjalankan tugas peliputan secara sah karena agenda rapat dinyatakan terbuka.

KWP sempat memberikan ultimatum 1×24 jam bagi Deddy Sitorus untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Mereka menganggap istilah ‘gerombolan sirkus’ sebagai pelecehan yang luar biasa terhadap martabat jurnalis. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian menciptakan kebuntuan komunikasi sesaat sebelum akhirnya klarifikasi enam poin ini dikeluarkan oleh Deddy.

Membangun Sinergi Harmonis Antara Parlemen dan Media

Belajar dari peristiwa ini, penting bagi semua pihak untuk kembali merefleksikan pentingnya komunikasi dua arah. Kebebasan pers adalah harga mati dalam sistem demokrasi kita, namun di saat yang sama, penghormatan terhadap tata tertib lembaga negara juga menjadi bagian dari etika bernegara. Kasus Deddy Sitorus ini diharapkan menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk mempererat sinergi.

Parlemen membutuhkan media sebagai penyambung lidah kepada rakyat, dan media membutuhkan akses informasi dari parlemen untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi ganjalan psikologis antara anggota Komisi II DPR RI dengan para wartawan yang bertugas di Senayan. Dialog yang sehat dan saling menghormati adalah kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Pada akhirnya, publik berharap agar energi para wakil rakyat dan insan media dapat kembali terfokus pada isu-isu substantif yang menyangkut kepentingan rakyat banyak, daripada terjebak dalam perdebatan mengenai pilihan kata yang muncul akibat situasi sesaat di lapangan.