Mandat Strategis dari JCC: Ijtima Ulama PKB Serahkan Rekomendasi Khusus untuk Presiden Prabowo

WartaLog — Suasana khidmat menyelimuti Jakarta Convention Center (JCC) saat ribuan kader dan simpatisan berkumpul dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di tengah hiruk-pikuk perayaan politik tersebut, sebuah momentum krusial terjadi ketika para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama PKB merumuskan dan menyampaikan poin-poin rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto. Rekomendasi ini bukan sekadar catatan formal, melainkan kompas moral bagi arah pembangunan bangsa ke depan.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (23/7/2026) ini menjadi panggung bagi para kiai dan tokoh agama untuk menyuarakan aspirasi umat langsung di hadapan kepala negara. Dalam narasi yang disampaikan, para ulama menekankan bahwa keberlangsungan pembangunan nasional haruslah berpijak pada fondasi kesejahteraan rakyat yang nyata dan berkeadilan, selaras dengan dinamika global yang kian kompleks.

Read Also

Skandal Impor Ilegal: KPK Gali Keterangan Istri Bos BlueRay Cargo Terkait Gurita Korupsi di Bea Cukai

Visi Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi

KH Muhyidin Al-Manafi, pimpinan Pondok Pesantren Asy-Syifaa Simpang Sumedang, bertindak sebagai penyambung lidah para ulama. Dengan suara yang tenang namun tegas, beliau memaparkan bahwa poin pertama dari rekomendasi tersebut adalah penguatan kedaulatan bangsa. Ulama menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam kancah ekonomi global, tetapi menjadi pemain utama yang mandiri.

“Kami telah mencermati dinamika nasional dan perubahan tatanan dunia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, kami mendukung penuh langkah strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi yang kokoh,” ujar KH Muhyidin di hadapan para hadirin. Beliau menambahkan bahwa akselerasi industrialisasi dan hilirisasi harus terus digenjot agar nilai tambah ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.

Read Also

Aksi Berbahaya Intel Narkoba Gadungan di Semarang: Rampas Motor dan Ponsel, Korban Terpaksa Lompat Demi Nyawa

Para ulama juga memberikan penekanan khusus pada pengembalian arah pembangunan nasional yang sesuai dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Bagi mereka, sumber daya alam harus dikelola sedemikian rupa demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok atau korporasi semata.

Negara Sebagai Instrumen Keadilan, Bukan Tujuan

Dalam poin kedua, Ijtima Ulama memberikan pengingat filosofis yang mendalam mengenai hakikat kekuasaan. Mereka menegaskan bahwa kekuatan negara hanyalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, percepatan pembangunan tidak boleh menabrak koridor konstitusi.

“Negara yang kuat harus tetap berjalan dalam koridor hukum dan tata kelola yang baik. Kami mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus memiliki supremasi hukum yang jelas,” tegas KH Muhyidin. Pesan ini menjadi alarm penting agar pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan infrastruktur dengan penguatan institusi demokrasi.

Read Also

Nyanyian Pejabat Bea Cukai di Persidangan: Antara Gaya Hidup Mewah, Tiket Brisbane, dan Ketakutan Diintai KPK

Lebih lanjut, para ulama mendorong diterapkannya prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Mereka menuntut komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Transparansi dan akuntabilitas dipandang sebagai kunci untuk membangun kepercayaan publik (public trust) yang selama ini sering kali tergerus oleh praktik-praktik maladministrasi.

Ruang Kritik dan Partisipasi Publik

Ijtima Ulama PKB juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik yang konstruktif. Di era keterbukaan informasi ini, partisipasi masyarakat dianggap sebagai vitamin bagi sehatnya sebuah demokrasi. Pemerintah diharapkan tidak menutup telinga terhadap masukan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari kalangan pesantren dan tokoh agama.

“Kami mendorong penyelenggara negara untuk membuka ruang dialog. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari denyut nadi kebutuhan rakyat,” lanjut KH Muhyidin. Dengan adanya partisipasi publik yang luas, setiap kebijakan yang diambil diharapkan akan lebih tepat sasaran dan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat.

Revitalisasi Nahdlatul Ulama untuk Bangsa

Menariknya, rekomendasi ketiga dari Ijtima Ulama PKB tidak hanya menyasar pemerintah, tetapi juga melakukan refleksi internal terhadap organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Para ulama berkeyakinan bahwa NU yang sehat, kuat, dan mandiri secara organisasi akan memberikan kontribusi yang jauh lebih besar bagi stabilitas nasional.

“Kami meyakini bahwa semakin kuat Nahdlatul Ulama, semakin kokoh pula persatuan bangsa kita. NU harus terus menjalankan peran amar makruf nahi mungkar serta menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama anak bangsa,” papar KH Muhyidin. Hal ini menunjukkan bahwa peran ulama tidak hanya berhenti pada urusan ibadah ritual, tetapi juga aktif dalam menjaga tenun kebangsaan.

Komitmen untuk memperbaiki internal organisasi ini dipandang sebagai modal strategis. Ulama berjanji akan terus memberikan nasihat, dukungan, sekaligus koreksi kepada pemerintah agar penyelenggaraan negara tetap berada pada rel kemaslahatan umat.

Penyerahan Mandat dan Harapan Masa Depan

Acara puncak tersebut diakhiri dengan penyerahan berkas rekomendasi secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Momen ini disaksikan oleh ribuan mata yang berharap agar sinergi antara ulama dan umara (pemimpin) dapat membawa Indonesia menuju era keemasan. Presiden Prabowo sendiri tampak menyimak dengan seksama setiap poin yang disampaikan, menunjukkan apresiasi atas masukan dari kalangan santri dan ulama tersebut.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam Harlah PKB ke-28 ini seolah menjadi simbol harmonisasi politik yang berupaya merangkul semua elemen. Bagi PKB, rekomendasi ini adalah bentuk tanggung jawab moral partai sebagai jembatan aspirasi kaum sarungan di panggung kekuasaan eksekutif.

Dengan selesainya pembacaan rekomendasi ini, kini bola berada di tangan pemerintah untuk mengimplementasikan visi-visi tersebut ke dalam kebijakan nyata. Masyarakat kini menanti, sejauh mana pesan-pesan langit dari para ulama ini dapat membumi dalam bentuk kesejahteraan yang nyata di seluruh pelosok negeri.