Misi Kampung Pancasila Surabaya: Transformasi Limbah Jadi Berkah Ekonomi Melalui Sinergi Kerakyatan

WartaLog — Di balik megahnya gedung pencakar langit dan gemerlap taman-taman kota, Surabaya tengah bergelut dengan tantangan besar yang mengancam estetika dan kesehatannya: persoalan sampah. Namun, sebuah narasi baru kini sedang disusun di tingkat akar rumput. Program Kampung Pancasila yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diproyeksikan bukan sekadar sebagai simbol penguatan ideologi, melainkan sebagai garda terdepan dalam mengatasi problematika limbah sekaligus mesin penggerak kesejahteraan warga.

DPRD Kota Surabaya memberikan perhatian serius terhadap program ini. Para legislator melihat adanya potensi besar yang masih terpendam dalam konsep Kampung Pancasila, terutama jika dikolaborasikan dengan strategi pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi. Dengan pendekatan yang tepat, sampah yang selama ini dianggap sebagai residu yang mengganggu bisa berubah menjadi komoditas berharga yang menopang ekonomi rumah tangga.

Read Also

Komitmen Penuh AHY Terhadap Kuota 30 Persen Caleg Perempuan: Sebuah Langkah Transformasi di Partai Demokrat

Visi Besar di Balik Kampung Pancasila

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, mengungkapkan bahwa Kampung Pancasila memiliki fondasi yang sangat kuat untuk melakukan perubahan sosial. Program ini memiliki empat pilar fokus utama, yakni dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, serta penguatan nilai gotong royong. Bahtiyar menekankan bahwa keempat aspek ini tidak bisa dipisahkan jika Surabaya ingin benar-benar merdeka dari masalah sampah.

“Kampung Pancasila adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai luhur kita yang diterapkan dalam kehidupan urban. Saat kita bicara soal lingkungan, itu bukan hanya soal kebersihan, tapi bagaimana warga secara kolektif merasa bertanggung jawab atas sisa konsumsi mereka,” ujar Bahtiyar. Menurutnya, semangat gotong royong inilah yang menjadi bahan bakar utama agar program pembangunan kota bisa berjalan secara berkelanjutan dari bawah ke atas.

Read Also

Tragedi Berdarah di Deli Serdang: Remaja Tewas Mengenaskan dalam Parit, Jejak Kelam Tawuran Geng Motor Terulang

Memecah Kebuntuan Fasilitas dan Infrastruktur

Meskipun antusiasme warga dalam memilah sampah mulai tumbuh, Bahtiyar mencatat adanya hambatan teknis yang cukup krusial di lapangan. Pendampingan yang dilakukan selama ini seringkali terhenti di tahap edukasi pemilahan sampah organik, plastik, dan kertas. Masalah muncul ketika sampah yang sudah dipilah tersebut tidak memiliki wadah atau fasilitas penampungan sementara yang memadai.

“Warga sudah mulai sadar untuk memilah, tapi kalau setelah dipilah tidak ada tempat penampungan yang representatif di lingkungan mereka, semangat itu bisa luntur. Ini adalah mata rantai yang hilang yang harus segera disambung oleh pemerintah,” tegas politikus dari Partai Gerindra tersebut. Ia mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya memberikan atensi khusus pada penyediaan infrastruktur pendukung di tiap-tiap wilayah.

Read Also

Terobosan Baru Perkuat Rupiah: Sufmi Dasco Apresiasi Kerja Sama Strategis Bank Indonesia dan Tiongkok

Dengan volume sampah Surabaya yang mencapai angka fantastis, yakni antara 1.000 hingga 1.500 ton per hari, infrastruktur skala mikro di tingkat RW menjadi sangat vital. Beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo harus dikurangi secara drastis melalui intervensi sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

Mengubah Sampah Menjadi Emas: Sisi Ekonomi Kerakyatan

Lebih jauh lagi, DPRD Surabaya mendorong agar Kampung Pancasila mampu menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan. Sampah tidak boleh hanya berhenti di tempat pembuangan, tetapi harus masuk ke dalam proses pengolahan yang menghasilkan nilai tambah. Bahtiyar mengingatkan agar edukasi kepada masyarakat tidak bersifat monoton atau hanya sekadar imbauan normatif.

“Pemerintah kota harus menyediakan alat pencacah sampah, mesin pengolah kompos, hingga teknologi sederhana untuk mendaur ulang plastik menjadi barang seni atau bahan baku industri. Jangan sampai warga hanya disuruh kerja bakti memilah, tapi tidak merasakan dampak ekonominya. Kalau ada uangnya, warga pasti akan jauh lebih bersemangat,” paparnya dengan nada optimis.

Visi ini sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana setiap limbah dipandang sebagai sumber daya baru. Dengan adanya nilai ekonomi, pengelolaan sampah bukan lagi menjadi beban, melainkan menjadi peluang usaha bagi kelompok swadaya masyarakat atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat kampung.

Menjamin Akses Pasar bagi Produk Olahan

Satu hal yang seringkali menjadi momok bagi gerakan ekonomi kreatif di kampung-kampung adalah masalah pemasaran. Banyak warga berhasil menciptakan produk dari daur ulang sampah, namun bingung harus menjualnya ke mana. Menanggapi hal ini, Bahtiyar meminta Pemkot Surabaya untuk bertindak sebagai jembatan atau fasilitator dengan pihak ketiga.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan warga berjuang sendirian mencari pembeli. Harus ada kerja sama strategis dengan sektor industri atau perusahaan swasta sebagai penyerap produk olahan sampah tersebut. Ketika pasar sudah jelas, maka siklus ekonomi di Kampung Pancasila akan berputar secara mandiri dan kokoh,” imbuhnya. Hal ini mencakup penjualan pupuk organik ke dinas-dinas terkait atau penyaluran bahan baku plastik ke pabrik-pabrik daur ulang melalui kemitraan yang transparan.

Strategi Percontohan dan Peran ASN

Mengingat luasnya wilayah Surabaya yang mencakup sekitar 1.300 RW, Bahtiyar menyarankan agar model pengelolaan ini dimulai dari beberapa RW percontohan terlebih dahulu. Keberhasilan di level pilot project akan menjadi bukti nyata yang memotivasi wilayah lain untuk mereplikasi sistem yang sama. Apalagi, sebagian besar RW di Surabaya kini sudah memiliki kantor sekretariat yang memadai sebagai pusat edukasi dan koordinasi.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai pendamping di tingkat RT dan RW. ASN diharapkan tidak hanya menjadi pengawas administratif, tetapi juga menjadi mentor yang mampu membimbing warga hingga ke tahap produksi. “Pendampingan harus total. Dari cara memilah, cara menggunakan mesin, hingga cara mengelola keuangan dari hasil penjualan sampah tersebut,” jelasnya.

Pendanaan Kreatif Melalui CSR

Menyadari bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) memiliki keterbatasan, Bahtiyar mengusulkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Surabaya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan kota.

“Sinergi dengan pihak swasta melalui CSR bisa diarahkan untuk pengadaan alat-alat berat pengolah sampah atau pembangunan depo mini yang modern. Ini akan meringankan beban anggaran daerah sekaligus mempercepat realisasi Kampung Pancasila yang mandiri,” tuturnya. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

Menyongsong Surabaya Bebas Sampah 2027

Target besar telah dicanangkan. Tahun 2026 diharapkan menjadi fase penyempurnaan model dan pemetaan potensi di seluruh wilayah. Dengan persiapan yang matang di tahun tersebut, tahun 2027 diproyeksikan sebagai momentum bagi Surabaya untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis Kampung Pancasila secara serentak dan masif.

“Semangat kami di DPRD adalah menjadikan lingkungan hidup sebagai prioritas yang berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Kampung Pancasila harus menjadi bukti bahwa di tangan warga Surabaya, masalah bisa diubah menjadi berkah, dan sampah bisa diubah menjadi rupiah. Kita ingin Surabaya tidak hanya bersih di pusat kota, tapi juga asri dan mandiri hingga ke lorong-lorong gang sempit,” tutup Bahtiyar Rifai penuh harapan.

Dengan integrasi antara kesadaran masyarakat, dukungan infrastruktur dari pemerintah, dan kepastian akses pasar, Surabaya kini tengah menapak jalan menuju kota metropolitan yang benar-benar berkelanjutan. Kampung Pancasila diharapkan menjadi legasi yang membawa dampak nyata bagi generasi mendatang dalam menjaga bumi dan meningkatkan martabat ekonomi masyarakat kecil.