Polemik PDIP dan PSI Memanas: Antara Bayang-bayang Jokowi dan Tudingan Taktik Politik Murahan

WartaLog — Panggung politik nasional kembali diguncang oleh ketegangan retorika antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Perselisihan ini bukan sekadar silat lidah biasa, melainkan mencerminkan keretakan mendalam pasca-pergeseran loyalitas politik yang melibatkan sosok mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di tengah upaya kedua partai memperkuat basis massa, nama Jokowi justru menjadi titik sentral perdebatan yang kian memanas.

Studi Kasus Pengkhianatan dalam Internal Banteng

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, melontarkan pernyataan tajam yang menegaskan bahwa partainya tidak akan pernah menghapus nama Jokowi dari catatan sejarah mereka. Namun, alih-alih sebagai kenangan manis, Jokowi kini diposisikan sebagai objek studi kasus dalam kurikulum kaderisasi partai. Deddy menyebut bahwa perjalanan politik mantan nakhoda Indonesia itu memberikan pelajaran pahit namun berharga bagi seluruh kader militan banteng.

Read Also

Manuver Jaket PSI untuk Jokowi: Strategi Rebut Simpati Basis Massa PDIP?

“Tentu saja PDIP tidak akan melupakan Jokowi. Justru dalam setiap kegiatan pengkaderan kami, perjalanan politiknya menjadi studi kasus utama,” ungkap Deddy kepada media. Baginya, fenomena ini menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan dapat mengubah karakter dasar manusia. Deddy menyoroti apa yang ia sebut sebagai ‘candu kekuasaan’, di mana ketenaran dan kekayaan bisa mengaburkan komitmen awal seorang pemimpin terhadap ideologi partai yang telah membesarkannya.

Lebih lanjut, Deddy merinci tiga poin utama yang kini menjadi bahan refleksi internal. Pertama, mengenai kerentanan manusia terhadap perubahan karakter saat berada di puncak hierarki. Kedua, kemampuan seseorang untuk menampilkan citra lugu dan sederhana dalam jangka waktu lama demi menyembunyikan ambisi dinasti yang lintas generasi. Dan ketiga, bagaimana syahwat kekuasaan yang berlebih mampu membengkokkan fondasi hukum dan demokrasi negara demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Read Also

Kontroversi Kursi Staf Ahli Pandeglang: Antara Status Tersangka, Kondisi Kesehatan, dan Teka-teki Kehadiran Ahmad Mursidi

Tudingan Taktik Murahan Terhadap PSI

Selain menyoroti sosok Jokowi, Deddy Sitorus juga melancarkan kritik pedas terhadap jajaran petinggi PSI. Ia menilai bahwa partai yang kini dipimpin oleh Kaesang Pangarep tersebut sedang memainkan strategi politik destruktif dengan cara membenturkan PDIP dengan Jokowi. Menurutnya, langkah ini dilakukan secara sistematis demi meraih simpati publik melalui konflik yang diciptakan.

“Ini adalah taktik murahan. Petinggi PSI seolah tidak punya cara lain untuk membesarkan partai selain melalui sensasi narasi di media sosial dan membajak kader partai lain,” tegas Deddy. Ia menyarankan agar para pemimpin PSI—yang ia labeli sebagai ‘kutu loncat’—mulai belajar membangun organisasi dengan kerja keras, keringat, dan darah di lapangan, ketimbang hanya mengandalkan jalur pintas politik.

Read Also

Polemik ‘Oposisi’ dan ‘Penyeimbang’: Mengupas Debat Panas PKB dan PDIP di Pusaran Pemerintahan Prabowo

Deddy menegaskan bahwa secara publik, PDIP sebenarnya enggan untuk terus membicarakan Jokowi secara aktif. Namun, setiap kali ada manuver politik yang mencoba memutarbalikkan fakta atau merugikan partai, PDIP merasa wajib untuk memberikan respons tegas guna menjaga martabat organisasi dan meluruskan persepsi di tengah masyarakat luas.

Status Pemecatan: Bukan Mundur, Tapi Diusir

Senada dengan Deddy, politikus senior PDIP lainnya, Guntur Romli, memberikan klarifikasi yang lebih keras mengenai status hubungan antara partai dengan mantan Wali Kota Solo tersebut. Guntur menepis anggapan bahwa Jokowi meninggalkan partai atas kemauan sendiri. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa status Jokowi adalah dipecat secara tidak hormat karena dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) partai.

“Jokowi sudah tidak lagi menjadi topik pembicaraan di internal kami kecuali untuk urusan klarifikasi. Kita harus jujur pada sejarah bahwa dia dipecat, bukan mundur. Dia diusir dari rumah yang telah membesarkannya,” ujar Guntur dengan nada lugas. Ia bahkan tak segan menggunakan perumpamaan ‘Malin Kundang’ untuk menggambarkan apa yang ia persepsikan sebagai pengkhianatan terhadap partai yang telah memberikan karpet merah politik selama puluhan tahun.

Menurut Guntur, segala kebijakan dan dampak kepemimpinan Jokowi saat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi sang mantan presiden kepada rakyat Indonesia. PDIP merasa tugas sejarahnya bersama Jokowi telah selesai sejak palu sanksi pemecatan dijatuhkan. Ia menantang masyarakat untuk menagih janji-janji politik Jokowi secara langsung tanpa menyeret-nyeret nama PDIP ke dalam pusaran tanggung jawab tersebut.

PSI: PDIP Gagal Move On?

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus menanggapi dingin serangan dari kubu banteng. Ia justru menilai bahwa frekuensi PDIP dalam membicarakan Jokowi menunjukkan ketidakmampuan partai tersebut untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu. Menurut Bestari, jika PDIP mengklaim telah melupakan Jokowi, seharusnya nama tersebut tidak lagi muncul dalam setiap diskursus politik mereka.

“Katanya sudah lupa, tapi kok masih diomongin terus? Sepertinya ada rasa sedih yang mendalam atau belum bisa move on atas bergabungnya pengaruh Pak Jokowi ke lingkaran kami,” sindir Bestari. Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan Jokowi dalam pemilu-pemilu sebelumnya bukan semata-mata karena mesin partai, melainkan karena dukungan masif dari rakyat yang mencintai figuritasnya.

Bestari menilai tudingan bahwa PSI menggunakan taktik adu domba adalah klaim sepihak. Baginya, politik Indonesia saat ini sedang mengalami pergeseran paradigma, di mana figur yang dicintai rakyat akan selalu menjadi magnet bagi partai mana pun. PSI, menurutnya, hanya berusaha menyerap aspirasi dan semangat pembangunan yang telah diletakkan oleh Jokowi selama dua dekade terakhir.

Implikasi Terhadap Peta Politik Nasional

Perseteruan terbuka antara PDIP dan PSI ini diprediksi akan terus berlanjut hingga mendekati momentum-momentum politik besar ke depan. Ketegangan ini bukan hanya soal persaingan elektoral, tetapi juga soal perebutan narasi sejarah mengenai siapa yang paling berhak atas warisan politik ‘Jokowisme’. Bagi PDIP, menjaga jarak dengan Jokowi adalah bagian dari pembersihan ideologis, sementara bagi PSI, merangkul sosok tersebut adalah strategi untuk memperkuat identitas sebagai partai masa depan.

Namun, di balik riuh rendah pernyataan para elit, masyarakat kini disuguhi tontonan politik yang semakin tajam. Isu mengenai dinasti politik dan loyalitas organisasi menjadi ujian bagi kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Apakah perselisihan ini akan berujung pada rekonsiliasi atau justru memperlebar jurang polarisasi, waktu yang akan menjawabnya di bilik suara nanti.

Yang pasti, narasi yang dibangun oleh Deddy Sitorus dan Guntur Romli menandakan bahwa PDIP telah menutup pintu rapat-rapat bagi kemungkinan rekonsiliasi dengan Jokowi. Sementara PSI, dengan segala kepercayaan dirinya, terus mencoba mengapitalisasi sisa-sisa pengaruh sang mantan presiden untuk memperkuat eksistensi mereka di kancah nasional.