Dudung Abdurachman Bela Intensitas Kunjungan Luar Negeri Prabowo: Diplomasi Strategis Tak Cukup Hanya Lewat Layar Zoom

WartaLog — Di tengah sorotan tajam publik mengenai frekuensi perjalanan dinas internasional yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman akhirnya angkat bicara. Dudung menegaskan bahwa tugas seorang kepala negara dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di kancah global tidak sesederhana melakukan panggilan video. Menurutnya, ada dimensi diplomasi yang menuntut kehadiran fisik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi komunikasi mana pun.

Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap kritik yang dilontarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dalam sebuah narasi yang berkembang di ruang publik, Dino menyoroti betapa seringnya Presiden Prabowo berada di luar negeri sejak awal masa jabatannya. Namun, bagi Dudung, memandang kunjungan luar negeri hanya dari kacamata kuantitas atau durasi adalah sebuah kekeliruan dalam memahami dinamika politik internasional.

Read Also

Restrukturisasi Strategis Korps Bhayangkara: Komjen Panca Putra Resmi Nakhodai Lemdiklat Polri

Urgensi Kehadiran Fisik di Tengah Gejolak Global

Berbicara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026), Dudung menekankan bahwa agenda seorang Presiden di luar negeri membawa misi strategis yang sangat tinggi. Ia berpendapat bahwa pertemuan tatap muka antara pemimpin negara memiliki bobot politis dan emosional yang jauh lebih besar dibandingkan pertemuan virtual. Hal ini krusial untuk membangun rasa saling percaya atau trust building di antara para pemimpin dunia.

“Sekelas bapak presiden ke luar negeri itu pasti ada tujuan strategis yang lebih tinggi yang tidak cukup dengan zoom atau pertemuan virtual saja,” ujar Dudung dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa dalam diplomasi internasional, keputusan-keputusan besar seringkali lahir dari pembicaraan informal di sela-sela pertemuan fisik, yang sulit terjadi dalam ruang rapat digital yang kaku.

Read Also

Konflik AS-Iran Memuncak: Armada Laut Paman Sam Klaim Hancurkan Kapal dan Rudal Teheran di Jalur Maritim Global

Lebih lanjut, mantan Kasad ini juga menyinggung kondisi dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpastian ekonomi global, konflik bersenjata di berbagai belahan dunia, serta pergeseran kekuatan geopolitik menuntut Indonesia untuk lebih aktif menjemput bola. Menurut Dudung, Presiden tidak hanya mengurusi persoalan internal, tetapi juga harus memastikan posisi Indonesia aman di tengah badai global.

Kritik Dino Patti Djalal: Satu dari Enam Hari di Luar Negeri

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan kegelisahannya melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Dino, yang memiliki latar belakang diplomat karier, melakukan perhitungan statistik terhadap agenda kerja Presiden. Menurut analisisnya, Presiden Prabowo tercatat sebagai salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional dalam kurun waktu singkat.

Read Also

Komitmen Hijau di Jalur Bebas Hambatan: Jasa Marga Transformasi Wajah Jalan Tol Masa Depan lewat Aksi Tanam Pohon Serentak

“Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Semenjak menjabat, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri,” ungkap Dino. Angka ini, menurut Dino, melampaui batas kewajaran dan berpotensi menimbulkan persepsi publik yang kurang baik terkait efisiensi kerja di dalam negeri.

Dino juga meragukan apakah frekuensi setinggi ini akan terus dipertahankan dalam 18 bulan ke depan. Ia memandang bahwa kunjungan luar negeri yang terlalu intensif dapat menguras energi serta fokus Presiden terhadap persoalan-persoalan domestik yang tidak kalah mendesak untuk diselesaikan segera.

Kalkulasi Logistik dan Beban Anggaran Negara

Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Dino Patti Djalal adalah mengenai aspek pembiayaan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa setiap kali Presiden menginjakkan kaki di negara lain, ada mesin birokrasi dan pengamanan raksasa yang bergerak bersamanya. Dino memerinci bahwa satu kali perjalanan luar negeri bisa menelan biaya dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Biaya tersebut mencakup berbagai elemen, antara lain:

• Biaya tim pendahulu (advance team) yang bertugas melakukan survei lokasi dan koordinasi awal.
• Sewa atau operasional pesawat kepresidenan serta biaya avtur.
• Akomodasi hotel untuk rombongan besar yang terdiri dari menteri, staf, hingga paspampres.
• Logistik, konsumsi, dan biaya protokoler yang ketat.
• Uang harian untuk seluruh anggota delegasi yang terlibat dalam rombongan.

Dino menyarankan agar dalam situasi ekonomi nasional yang menantang, pemerintah perlu melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap undangan internasional. Ia memberikan lima saran strategis, yang salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk pembicaraan bilateral yang sifatnya hanya berdurasi satu hingga dua jam.

Misi Menjaga NKRI dari Segala Lini

Menjawab kekhawatiran soal biaya dan urgensi tersebut, Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Presiden adalah bagian dari upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia memandang kunjungan tersebut sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas nasional, baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, hukum, hingga pertahanan dan keamanan.

“Beliau bagaimana menjaga NKRI dari segi ideologi, politik, pertahanan keamanan, dan terutama ekonomi. Situasi perang global saat ini memberikan dampak nyata pada kita, dan Presiden harus hadir di sana untuk memastikan kepentingan kita tetap terlindungi,” tambah Dudung. Ia juga meminta semua pihak untuk tidak membanding-bandingkan frekuensi kunjungan antar presiden, karena setiap era memiliki tantangan global yang berbeda-beda.

Dudung meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk berangkat. Menurutnya, tidak elok jika setiap langkah diplomasi hanya dinilai dari nominal angka tanpa melihat dampak strategis yang dihasilkan bagi posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Menimbang Efektivitas Diplomasi di Era Digital

Polemik ini membuka diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi di abad ke-21. Di satu sisi, penghematan anggaran melalui teknologi komunikasi seperti Zoom adalah langkah yang rasional secara manajerial. Namun, di sisi lain, hubungan antarnegara tetaplah hubungan antarmanusia. Kebijakan publik yang diambil oleh para pemimpin dunia seringkali dipengaruhi oleh kedekatan personal yang hanya bisa dipupuk melalui pertemuan langsung.

Meski Dino Patti Djalal menyarankan agar Presiden lebih mengandalkan video call untuk urusan bilateral singkat, pihak KSP melalui Dudung tampaknya tetap berpegang pada prinsip bahwa diplomasi tingkat tinggi membutuhkan kehadiran fisik secara totalitas. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan semakin banyaknya agenda internasional yang dihadapi Indonesia ke depan.

Pada akhirnya, publik akan menilai sejauh mana kunjungan-kunjungan tersebut memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Apakah hubungan diplomatik yang intens ini akan bermuara pada peningkatan investasi, stabilitas harga kebutuhan pokok akibat kelancaran rantai pasok global, atau penguatan sistem keamanan nasional. Bagi WartaLog, transparansi mengenai hasil dari setiap kunjungan luar negeri tetap menjadi kunci agar narasi yang dibangun pemerintah bisa diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.