Seteru California: Gavin Newsom Siapkan Pajak 100 Persen untuk Sita ‘Dana Gelap’ Donald Trump

WartaLog — Ketegangan politik di Amerika Serikat memasuki babak baru yang kian memanas, mempertemukan dua kutub ideologi yang saling berseberangan. Gubernur California, Gavin Newsom, baru saja meluncurkan langkah yang dianggap sebagai deklarasi perang finansial terhadap pemerintahan Donald Trump. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan banyak pihak, Newsom menyatakan niatnya untuk mengenakan pajak California sebesar 100 persen terhadap dana kompensasi yang disalurkan oleh pemerintahan Trump kepada pihak-pihak yang diklaim sebagai korban ‘persenjataan politik’.

Langkah ini menyasar dana fantastis senilai hampir US$ 1,8 miliar, atau tepatnya US$ 1,776 miliar—sebuah angka yang sarat dengan simbolisme patriotisme Amerika. Namun, di mata kantor Gubernur California, dana tersebut jauh dari kata mulia. Melalui saluran komunikasi resminya, tim Newsom secara gamblang melabeli dana tersebut sebagai ‘dana gelap’ yang digunakan untuk kepentingan politik terselubung di bawah panji keadilan.

Read Also

Badai Tekanan Mata Uang: Rupiah Melemah, Dolar AS Kini Bertengger di Level Rp 17.134

Manuver Hukum dari Sacramento

Berbicara kepada media dengan nada tegas, Gavin Newsom menegaskan bahwa negara bagian yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam melihat aliran dana tersebut masuk ke kantong warga California. Ia menilai bahwa dana ini merupakan upaya penyalahgunaan wewenang federal yang harus diintervensi oleh otoritas negara bagian.

“Salah satu hal yang sedang kami matangkan dan akan segera kami eksekusi adalah pengenaan pajak 100 persen. Siapa pun warga California yang menjadi penerima dana tersebut, kami ingin memastikan bahwa seluruh hasilnya masuk kembali ke kas negara melalui instrumen pajak. Ini adalah tindakan kedaulatan yang sah yang dapat diambil oleh negara bagian California,” ujar Newsom dalam wawancara yang dikutip oleh WartaLog pada Kamis (28/5/2026).

Read Also

BCA Unjuk Gigi di Awal 2026: Laba Rp 14,7 Triliun dan Komitmen Kredit Hijau yang Melaju Pesat

Meskipun Newsom belum merinci jadwal pasti kapan regulasi pajak ekstrem ini akan mulai diberlakukan, pesannya sudah sampai dengan jelas ke Washington. Hingga laporan ini diturunkan, pihak Gedung Putih dan Departemen Kehakiman masih memilih untuk bungkam dan belum menanggapi rencana radikal dari sang gubernur tersebut.

Asal-Usul Dana US$ 1,776 Miliar

Untuk memahami mengapa kebijakan ini begitu kontroversial, kita perlu menilik ke belakang pada asal-mula dana tersebut. Berdasarkan penelusuran tim WartaLog, dana miliaran dolar tersebut merupakan bagian dari penyelesaian hukum yang luar biasa antara Donald Trump dengan Internal Revenue Service (IRS). Awalnya, Trump melayangkan gugatan terhadap lembaga perpajakan tersebut setelah laporan pajaknya yang bersifat rahasia bocor ke tangan media massa.

Read Also

Transformasi Strategis: Ngurah Wirawan Resmi Menjabat Direktur Utama Baru PT Danareksa (Persero)

Penyelesaian hukum ini bukan sekadar soal uang, melainkan juga soal perlindungan hukum. Bagian dari kesepakatan tersebut mencakup klausul yang secara permanen melarang IRS untuk melakukan audit terhadap klaim pajak masa lalu milik Trump, anggota keluarganya, hingga gurita bisnisnya. Hal inilah yang memicu kecaman keras dari kubu Demokrat, yang melihat kesepakatan tersebut sebagai bentuk kekebalan hukum yang dibeli dengan uang negara.

Rehabilitasi Narasi dan Kompensasi Pasca 6 Januari

Kontroversi semakin meruncing ketika diketahui bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang dianggap menjadi korban ‘persekusi hukum’ selama masa pemerintahan Joe Biden. Di antara para calon penerima dana tersebut terdapat lebih dari 1.500 terdakwa kasus penyerangan Gedung Capitol pada 6 Januari yang sebelumnya telah mendapatkan pengampunan atau grasi dari Trump.

Para terdakwa ini kini mulai menyusun daftar kerugian mereka, mulai dari biaya jasa pengacara yang membengkak, hilangnya pendapatan selama masa penahanan, hingga kerugian bisnis akibat citra buruk. Mereka mengeklaim bahwa Departemen Kehakiman di bawah Biden telah melakukan penyalahgunaan wewenang demi menjatuhkan lawan politik. Bagi Trump, dana ini adalah bentuk ‘restorasi keadilan’, namun bagi lawan politiknya, ini adalah penghinaan terhadap sistem hukum Amerika.

“Ini benar-benar tidak masuk akal,” kata Senator Republik Thom Tillis dari Carolina Utara, yang secara mengejutkan bergabung dengan suara kritis Demokrat. “Kita berbicara tentang memberikan kompensasi kepada seseorang yang telah menyerang petugas polisi, mengakui kesalahan mereka di pengadilan, dihukum, lalu diampuni, dan sekarang kita justru membayar mereka atas tindakan tersebut? Logika apa yang digunakan di sini?”

Gugatan dan Tantangan Etika

Rencana penyaluran dana ini tidak berjalan mulus di jalur hukum. Dua petugas polisi yang menjadi garda terdepan saat mempertahankan Gedung Capitol dari amuk massa pada 6 Januari 2021 telah mengajukan tantangan hukum secara resmi. Mereka berpendapat bahwa penggunaan dana publik untuk menghadiahi para pelaku kriminal adalah tindakan yang melanggar konstitusi dan mencederai rasa keadilan bagi para korban luka-luka dalam peristiwa tersebut.

WartaLog mencatat bahwa perdebatan ini bukan lagi sekadar soal angka di atas kertas, melainkan pertempuran mengenai nilai-nilai dasar demokrasi. Di satu sisi, ada narasi tentang perlindungan warga negara dari ‘senjata’ birokrasi, dan di sisi lain, ada kekhawatiran mendalam mengenai terciptanya preseden di mana pelaku pelanggaran hukum justru mendapatkan ‘hadiah’ finansial dari negara.

California Sebagai Benteng Perlawanan

Bagi Gavin Newsom, langkah mengenakan pajak 100 persen adalah bentuk perlawanan simbolis sekaligus praktis. California, sebagai negara bagian dengan ekonomi terbesar di Amerika Serikat, seringkali menjadi laboratorium bagi kebijakan-kebijakan progresif yang menentang arus kebijakan konservatif di tingkat federal. Dengan pajak ini, Newsom ingin memastikan bahwa tidak ada satu sen pun dari ‘dana gelap’ tersebut yang bisa dinikmati sebagai keuntungan pribadi di wilayah hukumnya.

“Jika mereka ingin menggunakan dana tersebut untuk mendanai ideologi mereka, silakan. Tapi di California, uang itu akan kembali ke rakyat untuk mendanai sekolah, infrastruktur, dan layanan publik, bukan untuk memperkaya mereka yang mencoba meruntuhkan demokrasi kita,” tambah seorang sumber internal dari kantor gubernur kepada WartaLog.

Implikasi Masa Depan dan Ketidakpastian Ekonomi

Kebijakan pajak 100 persen ini tentu akan memicu badai hukum baru. Para pakar hukum konstitusi memprediksi bahwa masalah ini akan berakhir di Mahkamah Agung. Pertanyaan besarnya adalah: apakah sebuah negara bagian memiliki wewenang untuk secara spesifik menargetkan dana kompensasi federal dengan tarif pajak yang bersifat menyita?

Ketidakpastian ini membuat para calon penerima dana di California berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dijanjikan kompensasi besar oleh pemerintah pusat, namun di sisi lain, ancaman penyitaan melalui pajak oleh pemerintah negara bagian sudah menanti di depan mata. Konflik politik AS ini diprediksi akan menjadi isu sentral dalam pemilu-pemilu mendatang, mempertegas jurang pemisah antara pendukung ‘Make America Great Again’ dan gerakan progresif di pesisir barat.

Hingga kini, publik masih menunggu draf final dari undang-undang pajak yang diusulkan Newsom. Satu hal yang pasti, langkah berani California ini telah mengubah papan catur politik Amerika menjadi medan tempur finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern negara Paman Sam tersebut.