KKP Resmi Segel Pulau Umang Banten Pasca Kabar Penjualan Viral Rp 65 Miliar

WartaLog — Jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh kabar mengejutkan mengenai sebuah pulau eksotis di ujung barat Jawa yang ditawarkan dengan harga selangit. Pulau Umang, sebuah permata wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten, santer dikabarkan bakal berpindah tangan dengan mahar mencapai Rp 65 miliar. Menanggapi kegaduhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan di lokasi terkait.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bergerak cepat melakukan investigasi lapangan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar luas di media sosial tersebut. Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono, atau yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa kedaulatan wilayah pesisir tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan.

Read Also

Diplomasi Energi di Moskow: Langkah Strategis Prabowo Temui Putin Demi Amankan Pasokan Minyak Nasional

Negara Hadir Menertibkan Ruang Laut

Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, Pulau Umang diketahui dikelola oleh pihak swasta melalui PT GSM. Ipunk menyatakan keheranannya atas munculnya iklan penjualan pulau tersebut di platform digital. “Kami mendapati kabar penjualan Pulau Umang di media sosial. Pulau kok dijual? Maka dari itu, negara hadir untuk memastikan aturan ditegakkan. Kemarin sore kami telah menyegel kembali lokasi tersebut,” tegas Ipunk dalam konferensi pers di Jakarta.

Meski pihak pengelola berdalih tidak pernah secara resmi mengunggah atau menjalin kerja sama dengan pihak manapun untuk menjual aset tersebut, KKP tetap melakukan langkah preventif. Ipunk menginstruksikan agar segala bentuk unggahan iklan di media sosial segera dihapus guna menghindari klaim sepihak dari oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama pihak asing yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional.

Read Also

Membaca Peta Jalan Indonesia Emas: 8 Klaster Program Prioritas Prabowo Menuju Ekonomi 8 Persen

Temuan Pelanggaran Izin di Lokasi Wisata

Penyegelan ini ternyata tidak hanya dipicu oleh isu penjualan yang viral. Dalam sidak tersebut, tim KKP juga menemukan fakta bahwa operasional resor dan kegiatan wisata bahari di Pulau Umang berjalan tanpa mengantongi dokumen legal yang lengkap. Beberapa izin krusial yang absen antara lain:

• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
• Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil.
• Surat izin usaha wisata tirta.

“Kami tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Pengelolaan pulau-pulau kecil sudah memiliki regulasi yang ketat. Siapa pun tidak boleh bertindak semena-mena tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh negara,” tambah Ipunk dengan nada tegas.

Pengawasan Ketat dan Komitmen Hukum

Senada dengan hal tersebut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, mendesak pihak pengelola untuk bersikap kooperatif dan segera melengkapi seluruh persyaratan administratif yang diperlukan. Langkah ini diambil semata-mata untuk memastikan bahwa investasi di sektor kelautan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Read Also

Update Harga BBM Mei 2026: Lonjakan Signifikan Diesel Swasta Tembus Rp 30 Ribu per Liter

KKP berkomitmen akan terus mengawal proses hukum ini secara ketat. Pemanfaatan ruang laut di sekitar wilayah Banten dan seluruh pelosok Nusantara harus memberikan kepastian hukum serta tetap menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan sumber daya kelautan nasional.