Mengapa Investor Lari ke Vietnam? Kadin Ungkap Beban Tenaga Kerja RI yang Kian Berat

WartaLog — Arus relokasi industri manufaktur dari Indonesia menuju negara tetangga kini menjadi sinyal merah bagi daya saing ekonomi nasional. Fenomena hengkangnya para investor ke Vietnam dan Kamboja bukan tanpa alasan. Faktor biaya tenaga kerja yang membengkak serta regulasi yang dianggap kurang kompetitif menjadi pemicu utama di balik pergeseran peta investasi di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan, Subchan Gatot, membeberkan bahwa struktur biaya tenaga kerja per unit produksi (unit labor cost) di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara kompetitor. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR belum lama ini.

Ketimpangan Upah Minimum dan Realita Industri

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah adanya anomali pada sistem pengupahan. Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara dalam perbandingan tersebut yang memiliki angka upah minimum lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan bayar riil di lapangan. Secara angka, upah minimum di Indonesia berada di kisaran US$ 333 atau sekitar Rp 5,7 juta per bulan. Namun, faktanya rata-rata kemampuan sektor industri untuk membayar upah hanya menyentuh angka US$ 188 atau setara Rp 3,2 juta.

Read Also

Oleh-Oleh Haji Bebas Bea Masuk? Simak Aturan dan Syarat Pengiriman Barang Terbaru

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Vietnam. Di sana, upah minimum tertinggi hanya dipatok sebesar US$ 204 per bulan, sementara rata-rata upah riil di pasar justru lebih tinggi, yakni mencapai US$ 342 per bulan. Ketidakmampuan perusahaan padat karya di Indonesia untuk menyerap standar upah minimum inilah yang memaksa mereka mencari basis produksi baru yang lebih masuk akal secara finansial.

Beban Pesangon yang Menghimpit

Tak hanya urusan gaji bulanan, skema pesangon di Indonesia juga dinilai menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha. Subchan Gatot menjelaskan bahwa kewajiban pesangon di Indonesia rata-rata mencapai satu bulan gaji untuk setiap tahun masa kerja. Angka ini dianggap sangat tinggi jika disandingkan dengan Vietnam yang hanya menetapkan 0,5 bulan gaji, atau Kamboja yang hanya mewajibkan 15 hari gaji.

Read Also

Mengapa Rupiah Tertekan? Gubernur BI Bongkar Akar Masalah di Balik Keperkasaan Dolar AS

“Tingginya beban pesangon ini membuat para pengusaha merasa lebih aman untuk melakukan ekspansi atau memindahkan operasional mereka ke luar negeri demi menjaga efisiensi,” jelas Gatot. Dampaknya, relokasi industri manufaktur ke negara tetangga menjadi pilihan pahit yang diambil banyak pemodal.

Tantangan Kualitas dan Reskilling

Meski produktivitas tenaga kerja Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,75% secara tahunan (year on year), capaian tersebut dianggap belum cukup kuat untuk mengimbangi kenaikan biaya tenaga kerja yang masif. Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan besar dari sisi kualitas sumber daya manusia.

Data menunjukkan bahwa sekitar 47 juta tenaga kerja di Indonesia saat ini mendesak untuk mendapatkan program reskilling atau pelatihan ulang demi menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar global. Tanpa adanya pembenahan serius pada kualitas tenaga kerja dan sinkronisasi kebijakan upah, Indonesia terancam semakin tertinggal dari Vietnam dan Kamboja dalam perebutan modal internasional.

Read Also

Gema Ekonomi Kicau Mania: Mengintip Potensi Triliunan Rupiah di Balik Hobi Burung Berkicau