Bukan Sekadar Humas, Komisi XIII DPR Desak KSP Muhammad Qodari Jadi ‘Mata dan Telinga’ Presiden Prabowo

WartaLog — Dinamika di Gedung Kura-Kura kembali menghangat saat Komisi XIII DPR RI memanggil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) yang krusial. Dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks Senayan pada Senin (13/4/2026) tersebut, performa KSP di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam sekaligus catatan kritis dari para legislator.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Pareira, ini menjadi panggung bagi anggota dewan untuk mengevaluasi efektivitas KSP. Salah satu kritik paling pedas datang dari Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara. Ia menekankan agar KSP tidak terjebak dalam peran sempit sebagai divisi publikasi semata.

Read Also

Aksi Heroik Kakek 70 Tahun Melawan Penculik di PIK: Polisi Kantongi Identitas Dua Terduga Pelaku

Transformasi dari Humas Menjadi Lembaga Substansial

Dewi Asmara menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara fungsi komunikasi dan kedalaman substansi. Menurutnya, publikasi yang dilakukan pemerintah harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas, bukan sekadar membanjiri ruang publik dengan informasi tanpa pemahaman yang meresap ke akar rumput.

“Kami menaruh harapan besar agar KSP tidak sekadar menjadi humas presiden. Harus ada indikator kualitas publikasi yang mengukur sejauh mana masyarakat benar-benar memahami kebijakan yang diambil,” tegas Dewi. Ia menilai, meski kualitas pemberitaan saat ini sudah cukup baik, metode penyampaiannya perlu terus diperbaiki agar narasi pemerintah lebih mudah dicerna oleh rakyat kecil.

KSP Sebagai Jangkar Monitor Kementerian

Senada dengan Dewi, Frederik Kalalembang, anggota Komisi XIII lainnya, mengingatkan bahwa KSP memiliki tanggung jawab besar yang melintasi berbagai kementerian dan lembaga. Ia mendorong agar peran para deputi di KSP diperkuat untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai relnya.

Read Also

Tensi Tinggi di Teluk: Iran Tuding Rudal Patriot AS Sebagai Dalang Kerusakan Bandara Kuwait

“Tugas KSP ini sangat strategis karena menyentuh semua lini lembaga kementerian. Pak Deputi harus benar-benar pasang mata untuk memonitor pelaksanaan kebijakan di lapangan,” ujar Frederik. Ia berpendapat bahwa KSP seharusnya menjadi lembaga yang paling memahami denyut nadi pemerintahan Prabowo.

Menjadi ‘Mata dan Telinga’ Presiden

Lebih jauh, Frederik menyoroti perlunya kedekatan emosional antara KSP dengan sosok Presiden Prabowo. Menurutnya, KSP adalah garda terdepan yang berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ presiden dalam mengawal isu-isu sensitif seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemberdayaan Koperasi Merah Putih, hingga proyek perumahan rakyat.

“Jika kepala lembaga terkait kurang mampu menjelaskan programnya ke masyarakat secara gamblang, maka KSP-lah yang harus turun tangan menyambungkan lidah presiden. Jangan sampai KSP hanya diam atau pasif,” lanjutnya. Ia mendesak agar KSP lebih proaktif mencari celah untuk melaporkan kendala di lapangan langsung kepada Presiden dan memberikan penjelasan transparan kepada publik.

Read Also

Teladan Kejujuran Ipda Adi Sukarmin: Kembalikan Tas Pemudik Berisi Rp 23 Juta dan Perhiasan Tanpa Kurang Sepersen Pun

Menutup interupsinya, Frederik berharap KSP mampu menjadi mediator yang mendinginkan suasana jika terjadi ketegangan internal di pemerintahan. Strategi komunikasi yang cerdas dan solutif sangat dinantikan agar setiap hambatan birokrasi tidak menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.