Klarifikasi Kepala Badan Gizi Nasional Soal Alokasi Rp 113 Miliar untuk EO: Langkah Strategis Lembaga Baru

WartaLog — Menanggapi riuh rendah perbincangan publik mengenai alokasi dana fantastis sebesar Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi mendalam. Menurutnya, angka tersebut bukanlah sekadar angka tanpa dasar, melainkan bagian dari kebutuhan strategis guna menopang operasional lembaga yang baru saja seumur jagung tersebut.

Sebagai instansi yang memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan program strategis nasional, BGN saat ini memang tengah berada dalam fase krusial pembangunan fondasi. Dadan mengakui bahwa secara internal, struktur organisasi serta sumber daya manusia yang dimiliki belum sepenuhnya mumpuni untuk mengelola kegiatan berskala masif secara mandiri.

Alasan di Balik Penggunaan Jasa Profesional

Dadan menjelaskan bahwa penyelenggaraan kampanye publik dan sosialisasi nasional membutuhkan tingkat presisi dan keahlian manajemen yang tinggi. Penggunaan jasa EO dipandang sebagai solusi paling rasional untuk memastikan setiap agenda berjalan profesional, terstandar, dan tepat waktu tanpa hambatan teknis yang berarti.

Read Also

Kemenhub Gelar Sidak Mendadak di Pool Green SM Bekasi: Buntut Tragedi Kecelakaan Kereta Api Maut

“EO memiliki keahlian khusus yang mencakup perencanaan matang, koordinasi vendor, hingga mitigasi risiko operasional di lapangan. Hal-hal teknis semacam ini membutuhkan tim yang solid dan berpengalaman, yang secara realistis memang belum sepenuhnya kami miliki di fase awal pembentukan BGN,” ungkap Dadan dalam keterangan resminya yang diterima tim WartaLog.

Menjaga Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan

Menariknya, pelibatan pihak ketiga ini juga diklaim sebagai upaya untuk menjaga ketertiban administrasi. Dadan menyebutkan bahwa dengan sistem satu pintu melalui EO, proses pengadaan barang, pembayaran vendor, hingga pelaporan menjadi lebih tersentralisasi. Hal ini justru mempermudah proses audit dan pengawasan dari lembaga terkait untuk memastikan transparansi anggaran negara tetap terjaga.

Read Also

Sinyal Kuat Kepercayaan Global: Mengupas Lonjakan Investasi Indonesia di Awal 2026 Versi BPS

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dana ratusan miliar tersebut tidak hanya digunakan untuk urusan seremonial belaka. Fokus utama lainnya adalah pada strategi komunikasi publik mengenai isu gizi nasional serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para penjamah makanan. Tujuannya jelas, agar standar keamanan pangan di seluruh Indonesia dapat dikelola oleh tenaga-tenaga yang terlatih secara profesional.

Solusi Jembatan Menuju Kemandirian

Dari perspektif efisiensi, Dadan menilai langkah ini jauh lebih bijak dibandingkan memaksakan pembentukan tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan internal membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebentar, sementara program gizi nasional harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas tanpa penundaan.

Read Also

IHSG Melesat ke Level 7.675: Intip Strategi Ekspansi TRJA dan Rencana Rights Issue Besar MPPA

“Kami memandang kehadiran EO sebagai bridging atau jembatan agar program tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas dan waktu. Namun, kami tetap berkomitmen penuh pada prinsip akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan terbuka lebar untuk diawasi oleh pihak internal maupun eksternal,” pungkasnya menutup penjelasan.