Industri Konstruksi di Ujung Tanduk: Tercekik Lonjakan Harga Minyak dan Dominasi Proyek

WartaLog — Sektor jasa konstruksi nasional saat ini tengah menghadapi badai ketidakpastian yang mengancam napas para pelaku usaha. Kombinasi antara meroketnya biaya operasional dan dinamika kebijakan pengadaan barang yang belum berpihak, membuat banyak kontraktor kini berada di titik nadir. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) secara terbuka menyuarakan kegelisahan mereka terhadap situasi ekonomi global yang memicu lonjakan harga energi dan berimbas langsung pada proyek-proyek di tanah air.

Ketua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin Karumpa, mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan bakar industri telah menjadi beban yang sangat berat bagi ekosistem jasa konstruksi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, periode Februari hingga April 2026 mencatatkan lonjakan biaya konstruksi yang cukup signifikan, yakni di kisaran 3% hingga 8%. Angka ini diprediksi akan terus membengkak jika tidak ada intervensi kebijakan yang konkret.

Read Also

Langkah Berani Prabowo Kejar Target Ekonomi 8 Persen Lewat Satgas Khusus

Efek Domino Harga Solar Industri

Pemicu utama dari turbulensi ini adalah harga solar industri yang melambung tinggi. Saat ini, harga bahan bakar tersebut menyentuh angka Rp 21.000 hingga Rp 23.000 per liter, naik tajam dari harga sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp 18.000 hingga Rp 20.000. Kenaikan ini tidak berdiri sendiri, melainkan memicu kenaikan harga material esensial lainnya seperti aspal, semen, hingga baja.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan menipisnya margin keuntungan, melainkan ancaman nyata terhadap eksistensi perusahaan. Andi memperingatkan bahwa tanpa adanya langkah mitigasi dari pemerintah, pelaku usaha konstruksi, terutama skala kecil dan menengah, akan gulung tikar. “Jika situasi ini dibiarkan tanpa adanya penyesuaian kebijakan, cepat atau lambat banyak kontraktor yang akan terpaksa berhenti beroperasi,” tegasnya.

Read Also

IHSG Mengangkasa ke Level 7.675: Rekapitulasi Performa Impresif Pasar Modal Hari Ini

Tuntutan Penyesuaian Harga Tender

Menanggapi situasi yang kian mendesak, GAPENSI mendesak pemerintah untuk segera menerapkan mekanisme eskalasi atau penyesuaian harga pada proyek pemerintah yang belum memasuki tahap kontrak. Hal ini penting karena acuan harga yang digunakan saat ini masih merujuk pada standar tahun lalu yang sudah tidak relevan dengan kondisi pasar sekarang.

Sekretaris Jenderal GAPENSI, La Ode Safiul Akbar, menambahkan bahwa risiko kerugian besar membayangi para kontraktor jika mereka tetap dipaksa bekerja dengan harga lama. “Kami memohon agar ada ruang bagi penyesuaian harga. Jangan sampai pelaku usaha menanggung beban biaya yang jauh melampaui realitas ekonomi saat ini,” kata La Ode.

Read Also

Strategi Bulog Perkuat Swasembada: 88 Lokasi Gudang dan Penggilingan Modern Siap Dibangun

Pemerataan Proyek dan Kritik Terhadap Swakelola

Selain persoalan harga, GAPENSI juga menyoroti masalah distribusi pekerjaan yang dinilai belum adil. Ada beberapa poin krusial yang ditekankan untuk menjaga kesehatan industri konstruksi nasional:

• Proyek konstruksi harus ditenderkan secara transparan dan terbuka, bukan didominasi oleh skema swakelola dalam skala besar.
• Melibatkan pihak swasta nasional secara aktif dalam paket pekerjaan bernilai besar, sehingga tidak hanya dikuasai oleh BUMN.
• Mengevaluasi praktik swakelola yang seringkali menghambat partisipasi kontraktor lokal dan memicu ketidakpastian dalam sistem pembayaran.

Dominasi skema tertentu dan minimnya keterlibatan swasta telah berdampak pada penurunan drastis jumlah anggota GAPENSI dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal merah bagi keberlanjutan ekosistem konstruksi yang inklusif.

Sebagai mitra strategis negara, GAPENSI tetap berkomitmen mendukung percepatan pembangunan nasional. Namun, harapan besar tertuju pada terciptanya pemerataan distribusi proyek antara BUMN dan swasta, keterlibatan pengusaha di daerah, serta penguatan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi dari sektor infrastruktur dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.