Menuju Smart Indonesia: Ibas Dorong Akselerasi Infrastruktur dan Kedaulatan Digital Nasional

Akbar Silohon | WartaLog
12 Jun 2026, 21:17 WIB
Menuju Smart Indonesia: Ibas Dorong Akselerasi Infrastruktur dan Kedaulatan Digital Nasional

WartaLog — Langkah Indonesia untuk bersaing di panggung teknologi dunia kini memasuki babak baru yang lebih menantang. Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau yang akrab disapa Ibas, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton atau pasar bagi produk teknologi global. Di tengah derasnya arus modernisasi, Indonesia harus berani mengambil posisi sebagai pemain utama dalam peta transformasi digital dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Ibas dalam sebuah diskusi publik bertajuk ‘Smart Indonesia: Akselerasi Transformasi Digital Nasional Melalui Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi’ yang berlangsung di Kompleks Gedung MPR RI, Jakarta. Acara ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan wadah bertemunya para pakar telekomunikasi, akademisi, pelaku industri, hingga komunitas digital untuk merumuskan masa depan teknologi bangsa.

Read Also

Skandal Cukai Palsu Mencuat, KPK Endus Keterlibatan Jaringan Mafia di Ditjen Bea Cukai

Skandal Cukai Palsu Mencuat, KPK Endus Keterlibatan Jaringan Mafia di Ditjen Bea Cukai

Infrastruktur: Tulang Punggung Ekonomi Masa Depan

Dalam pidatonya yang visioner, Ibas menyoroti bahwa infrastruktur telekomunikasi kini memiliki derajat kepentingan yang setara dengan pembangunan jalan tol, pelabuhan, maupun bandara. Menurutnya, konektivitas digital adalah ‘nadi’ baru yang akan memompa pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke pelosok negeri.

“Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana mewujudkan visi menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kesenjangan akses dan kualitas layanan digital masih menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi bangsa ini,” ujar Ibas dengan nada optimis namun penuh penekanan.

Ia menambahkan bahwa setiap pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) dan penggelaran kabel serat optik di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, adalah investasi strategis jangka panjang. Hal ini bukan hanya soal sinyal telepon, melainkan soal pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mengakses informasi, pendidikan, dan peluang usaha secara adil.

Read Also

Ketegangan Memuncak: Iran Bekukan Negosiasi Damai dengan AS Imbas Eskalasi Israel di Lebanon

Ketegangan Memuncak: Iran Bekukan Negosiasi Damai dengan AS Imbas Eskalasi Israel di Lebanon

Kedaulatan Data dan Benteng Keamanan Siber

Selain soal akses, Ibas memberikan perhatian khusus pada isu keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Di era di mana data disebut sebagai ‘emas baru’, kedaulatan digital menjadi harga mati bagi kepentingan nasional. Ibas memperingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dibarengi dengan regulasi yang kuat untuk melindungi warga negara dari ancaman kejahatan digital yang semakin canggih.

“Serangan siber bukan lagi fiksi ilmiah, itu adalah ancaman nyata yang bisa melumpuhkan sistem kapan saja. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus dikawal secara ketat. Kita butuh tata kelola yang mampu menjaga marwah dan rahasia data bangsa kita sendiri,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

Read Also

Eskalasi Berdarah: Duel Udara Rusia-Ukraina Menewaskan Warga Sipil di Berbagai Sektor Strategis

Eskalasi Berdarah: Duel Udara Rusia-Ukraina Menewaskan Warga Sipil di Berbagai Sektor Strategis

Ibas juga mendorong agar instansi pemerintah dan swasta terus memperbarui sistem keamanan mereka. Tanpa kepercayaan publik terhadap keamanan data, proses digitalisasi yang masif justru bisa memicu ketidakpastian sosial.

Menyambut Era AI, 5G, dan Masa Depan 6G

Menatap jauh ke depan, Ibas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi teknologi generasi berikutnya. Indonesia diharapkan tidak tertatih-tatih dalam mengadopsi teknologi 5G dan bahkan sudah mulai merancang kesiapan menuju 6G. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dipandang sebagai instrumen krusial untuk mereformasi birokrasi.

“AI dapat membantu kita menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Namun, penggunaannya harus tetap berbasis pada kepentingan masyarakat luas. Kita ingin teknologi ini mempermudah hidup manusia, bukan justru menciptakan kendala baru,” imbuh Ibas.

Ia membayangkan sebuah ekosistem di mana kampus, industri, dan pemerintah bersinergi dalam melakukan riset mendalam. Dengan riset yang kuat, Indonesia bisa menciptakan inovasi sendiri yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, sehingga ketergantungan pada vendor asing dapat dikurangi secara bertahap.

Mendorong Ekosistem Teknologi Lokal

Pandangan Ibas sejalan dengan para praktisi yang hadir dalam diskusi tersebut. Irfan Yuta Pratama, Co-Founder dan CEO Awanio, menekankan pentingnya memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan teknologi lokal. Ia menyarankan agar belanja teknologi pemerintah tidak hanya sekadar transaksi pengadaan barang, tetapi menjadi alat untuk memperkuat industri dalam negeri.

Hal senada diungkapkan oleh Aqsath Rasyid, CEO NoLimit Indonesia, yang melihat potensi besar talenta digital tanah air. Baginya, anak muda Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi kreator, bukan hanya pengguna. Penguatan talenta digital dianggap sebagai kunci utama untuk memenangkan ‘perang narasi’ dan kompetisi global di masa depan.

Dari sisi regulasi dan kebijakan internasional, RR Widyasari Listyowulan dari Microsoft Indonesia menyoroti pentingnya pembangunan pusat data (data center) yang mumpuni serta peningkatan kapasitas SDM agar mampu bersaing di level internasional.

Kolaborasi Demi Pemerataan Digital

Di akhir sesi, Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat transformasi digital sebagai agenda strategis nasional yang memerlukan kolaborasi lintas sektoral. Anggota MPR dari berbagai komisi juga turut memberikan catatan penting, mulai dari perlindungan konsumen di sektor keuangan digital hingga pentingnya konektivitas antarlembaga yang lebih sinkron.

Faujia Helga Br Tampubolon, salah satu anggota MPR, mengingatkan bahwa transformasi ini tidak boleh hanya berpusat di Pulau Jawa. Pemerataan ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah syarat mutlak agar manfaat ekonomi digital benar-benar dirasakan oleh petani di desa, nelayan di pesisir, dan pelaku UMKM di pegunungan.

Ibas menutup dengan sebuah pesan kuat: “Transformasi digital bukan sekadar tentang perangkat keras atau lunak, ini adalah tentang masa depan peradaban bangsa kita. Jika kita mampu membangun infrastruktur yang kokoh, melahirkan talenta unggul, dan menjaga kedaulatan data, maka Indonesia akan berdiri tegak sebagai pemimpin ekonomi digital global.”

Akbar Silohon

Akbar Silohon

Hi, saya senang berbagi berita terupdate.

Lihat semua artikel →

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *