Seruan Kebangkitan: Ahmad Muzani dan Misi Pelunasan Utang Sejarah Kemerdekaan Palestina

WartaLog — Di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas, sebuah suara lantang bergema dari mimbar kehormatan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menyampaikan pesan mendalam yang menyasar nurani negara-negara Islam di seluruh dunia. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, Muzani menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kemerdekaan Palestina bukan sekadar isu politik regional, melainkan sebuah utang sejarah yang harus segera dilunasi oleh umat Islam sedunia.

Kehadiran Muzani dalam ajang International Summit of Religious Affairs pada Jumat (12/6/2026) tersebut menjadi momentum krusial. Di hadapan para tokoh berpengaruh, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Syekh Dr. Muhammad Abdul Karim Al Issa, Muzani mengingatkan bahwa solidaritas dunia Islam sedang diuji. Forum yang juga dihadiri oleh para mufti dan pemuka agama dari berbagai belahan bumi ini menjadi saksi betapa Indonesia tetap konsisten berada di garis depan pembelaan terhadap hak-hak bangsa Palestina.

Read Also

Aksi Heroik Guru SLB Magetan Hadang Bus Sugeng Rahayu: Simbol Perlawanan Terhadap Ketidakdisiplinan Jalan Raya

Mengingat Kembali Janji Bandung: Mengapa Palestina Adalah ‘Utang’ Kolektif?

Narasi yang dibawa Muzani tidak muncul dari ruang hampa. Ia menarik garis sejarah yang kuat hingga ke tahun 1955, tepatnya saat Konferensi Asia Afrika (KAA) digelar di Bandung. Menurutnya, kesepakatan yang lahir di bumi pertiwi puluhan tahun silam itu mengandung janji suci untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan, termasuk yang dialami oleh Palestina. Namun, hingga detik ini, janji tersebut seolah masih menggantung di cakrawala sejarah.

“Ini adalah hal yang harus kita wujudkan bersama. Ini adalah utang kita bersama sebagai bangsa-bangsa yang merdeka. Dunia Islam memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa apa yang kita sepakati di Bandung bukan sekadar retorika di atas kertas,” ujar Muzani dengan nada tegas. Bagi Indonesia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanah konstitusional yang tidak bisa ditawar-tawar.

Read Also

Aksi Nekat Pria Bergelantungan di Truk Box Viral di Cibubur: Berawal dari Senggolan, Berakhir Tragis di Rumah Sakit

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk kolonialisme di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Nilai-nilai inilah yang terus dibawa Indonesia ke panggung internasional untuk menyatukan visi negara-negara mayoritas Muslim.

Transformasi Ekonomi dan Harapan Baru Dunia Islam

Dalam pidatonya yang komprehensif, Muzani juga menyoroti fenomena kebangkitan ekonomi di negara-negara Muslim, khususnya di Asia Tenggara. Ia memberikan gambaran kontras antara kondisi masa lalu dan pencapaian saat ini. Indonesia dan Malaysia, menurutnya, adalah representasi nyata dari bagaimana negara mayoritas Muslim mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang diperhitungkan secara global.

Read Also

Terobosan Baru Perkuat Rupiah: Sufmi Dasco Apresiasi Kerja Sama Strategis Bank Indonesia dan Tiongkok

“Lihatlah ke belakang, pada era 40-an dan 50-an, Indonesia dan Malaysia masih berjuang keras keluar dari belenggu kemiskinan pasca-kolonial. Namun hari ini, kita berdiri dengan tegap menuju status negara maju,” jelasnya. Ia memaparkan bahwa lompatan besar ini terjadi berkat perbaikan signifikan di sektor kesehatan, pendidikan, penguasaan teknologi, serta stabilitas politik yang terjaga dengan baik.

Kemajuan ini, lanjut Muzani, membuktikan bahwa dunia Islam memiliki potensi besar untuk mandiri dan berpengaruh. Keberpihakan negara terhadap kesejahteraan rakyat menjadi kunci utama. Dengan modal kekuatan ekonomi dan stabilitas ini, negara-negara Islam seharusnya memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional, terutama dalam menekan penghentian konflik di Timur Tengah.

Menghadapi Islamofobia dengan Inovasi dan Moderasi

Muzani tidak menutup mata terhadap tantangan internal dan eksternal yang dihadapi umat Islam saat ini. Di satu sisi, ada ancaman Islamofobia yang sering kali menyudutkan kemajuan dunia Islam sebagai sebuah ancaman bagi peradaban barat. Di sisi lain, munculnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama juga merusak citra Islam yang sebenarnya damai dan toleran.

Solusi yang ditawarkan oleh Ketua MPR RI ini adalah adaptasi dan inovasi. Ia mendesak agar umat Islam tidak antipati terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, Islam harus mampu melahirkan kreativitas di berbagai bidang untuk menunjukkan wajah agama yang moderat dan relevan dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan.

“Inovasi dan kreativitas harus menjadi napas baru dalam pengembangan Islam yang inklusif. Kita harus membuktikan bahwa Islam bisa dicintai dengan cara yang benar, bukan melalui ketakutan atau kekerasan. Cara pandang agama harus terus relevan dengan tuntutan zaman agar kita tidak tertinggal,” tambahnya di hadapan para tokoh dunia tersebut.

Perang Sebagai Musuh Kemanusiaan: Sebuah Seruan untuk Kedamaian

Di akhir penyampaiannya, Muzani menyentuh aspek kemanusiaan yang paling mendasar terkait konflik bersenjata. Ia menegaskan bahwa perang dalam bentuk apa pun adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak destruktifnya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Anak-anak yang tidak berdosa sering kali menjadi korban utama dalam ketidakpastian geopolitik yang diciptakan oleh orang dewasa.

Muzani mengajak seluruh hadirin untuk terus menyuarakan penghentian perang secara permanen. Ia meyakini bahwa kunci dari perdamaian adalah penguatan Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa persaudaraan ini tidak boleh bersifat eksklusif atau menjadi ancaman bagi pemeluk agama lain.

“Ukhuwah Islamiyah harus menjadi fondasi untuk membangun jembatan perdamaian dengan siapa saja, terlepas dari perbedaan agama maupun kewarganegaraan. Perbedaan justru harus menjadi kekuatan kolektif kita untuk menciptakan tatanan perdamaian dunia yang abadi,” pungkasnya.

Seruan dari Kuala Lumpur ini diharapkan menjadi pemantik bagi langkah nyata negara-negara Muslim. Bukan sekadar pertemuan formalitas, melainkan sebuah gerakan terstruktur untuk memastikan janji kemerdekaan bagi bangsa Palestina tidak lagi sekadar menjadi utang sejarah yang tak terbayar.