Skandal Motor Listrik BGN: Menelisik Jejak Intervensi dan Proyek Triliunan Tanpa Dealer

WartaLog — Pusaran kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Kasus yang bermula dari program prestisius Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mulai menguak tabir gelap di balik pengadaan ribuan unit motor listrik yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 1 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) mensinyalir adanya praktik intervensi yang sistematis, mulai dari penyusunan dokumen hingga penentuan pemenang tender yang dinilai tidak kompeten.

Aroma Intervensi dalam Proyek Strategis Nasional

Kejaksaan Agung melalui keterangan resminya mengungkapkan bahwa Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, diduga kuat melakukan campur tangan yang tidak semestinya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Fokus utama penyidikan saat ini tertuju pada proyek pengadaan motor listrik yang seharusnya menjadi penunjang mobilitas distribusi makanan untuk masyarakat luas.

Read Also

Jakarta Perpanjang Karpet Merah: Pajak Kendaraan Listrik Tetap Gratis Demi Langit Biru Ibu Kota

Mochamad Jeffry, Plh Kapuspenkum Kejagung, memaparkan bahwa intervensi tersebut masuk hingga ke level teknis, yakni pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dengan mengarahkan KAK agar sesuai dengan profil vendor tertentu, para tersangka diduga sengaja mengabaikan prinsip transparansi dan efisiensi. Dampaknya, spesifikasi barang yang diadakan tidak didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan, melainkan pada kepentingan untuk memenangkan pihak tertentu.

Angka Fantastis dan Vendor yang Dipertanyakan

Data yang dihimpun oleh tim penyidik menunjukkan bahwa total motor listrik yang dipesan mencapai 21.801 unit. Nilai kontrak yang disepakati pun tidak main-main, yakni sebesar Rp 1.035.515.297.908,02. Namun, kejanggalan mulai muncul ketika pembayaran dilakukan kepada PT YAT, perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang proyek.

Read Also

Sinergi Lintas Industri: Garuda Indonesia dan TOP 1 Ubah Perawatan Kendaraan Jadi Tiket Pesawat Melalui GarudaMiles

Berdasarkan temuan di lapangan, PT YAT dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai vendor penyedia kendaraan bermotor dalam skala besar. Alasan utamanya adalah ketiadaan jaringan dealer resmi maupun bengkel aktif yang memadai. Dalam dunia otomotif, layanan purna jual atau aftersales adalah harga mati, terlebih untuk proyek pengadaan pemerintah yang menggunakan uang negara dalam jumlah triliunan. Tanpa adanya dealer dan bengkel, perawatan ribuan motor tersebut di masa depan menjadi tanda tanya besar.

Pembelaan Dadan Hindayana: Antara Harga Pasar dan Klarifikasi

Dalam sebuah kesempatan sebelum kasus ini mencuat ke permukaan secara legal, Dadan Hindayana sempat memberikan keterangan terkait pilihan instansinya terhadap merek motor listrik yang infrastrukturnya masih minim. Menariknya, Dadan cenderung melemparkan tanggung jawab teknis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Read Also

Strategi Agresif Wuling Eksion: Menakar Value SUV Listrik Canggih dengan Harga Early Bird

“Ini harus ditanyakan kepada pejabat pembuat komitmen secara detail,” ujar Dadan kala itu. Ia berkali-kali menekankan bahwa dirinya tengah meminta klarifikasi dari bawahannya mengenai alasan pemilihan vendor tersebut, padahal di sisi lain banyak pabrikan lokal Indonesia yang sudah memiliki jaringan layanan purna jual yang mapan dan tersebar di seluruh pelosok negeri.

Selain itu, Dadan juga sempat melontarkan klaim bahwa harga yang didapat oleh BGN jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Menurutnya, harga motor listrik di pasaran berkisar antara Rp 52 juta hingga Rp 56 juta. Sementara itu, untuk pengadaan BGN, harga motor tipe trail disebut hanya sekitar Rp 42 juta hingga Rp 43 juta, dan untuk tipe reguler dibanderol Rp 41 juta. Namun, klaim “murah” ini justru berbanding terbalik dengan temuan Kejagung yang menyebut adanya indikasi markup atau penggelembungan harga.

Menelusuri Jejak ‘Dealer Hantu’ di Jakarta Barat

Tim jurnalis mencoba menelusuri keberadaan infrastruktur pendukung dari merek motor Emmo yang dipasok oleh PT YAT. Berdasarkan data dari katalog Inaproc, PT YAT menyediakan dua model utama, yaitu Emmo JVX GT seharga Rp 49,95 juta dan Emmo JVH Max seharga Rp 48,84 juta dengan sistem pemesanan pre-order selama 75 hari.

Hasil investigasi lapangan pada April lalu memberikan gambaran yang cukup mengejutkan. Dealer pertama Emmo yang berlokasi di kawasan Grogol, Jakarta Barat, kedapatan masih dalam tahap pembangunan. Meski diklaim sudah mencapai progres 90 persen, penampakannya sangat minimalis dan belum menunjukkan aktivitas bisnis otomotif yang profesional. Tidak ada unit kendaraan yang dipajang di ruang pamer (showroom), sementara area bengkelnya tampak terisolasi dan belum siap beroperasi sepenuhnya.

Kondisi ini memperkuat kecurigaan bahwa vendor memang belum siap secara infrastruktur untuk menangani pengadaan puluhan ribu unit kendaraan. Logikanya, bagaimana mungkin sebuah perusahaan bisa menjamin pemeliharaan 21 ribu motor jika satu-satunya dealer yang dimiliki saja belum selesai dibangun?

Implikasi Kerugian Negara dan Nasib Program MBG

Kasus ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan potensi kerugian keuangan negara yang sangat masif. Kejaksaan Agung kini tengah menghitung secara pasti total kerugian yang ditimbulkan dari selisih harga dan ketidaksesuaian kualifikasi vendor. Masyarakat pun mulai meragukan efektivitas program Makan Bergizi Gratis jika instansi yang menaunginya sudah didera isu korupsi sejak tahap pengadaan infrastruktur penunjang.

Intervensi dalam penyusunan KAK adalah pintu masuk bagi korupsi sistematik. Ketika aturan main dalam sebuah proyek pengadaan sengaja ‘dijahit’ untuk menguntungkan pihak tertentu, maka kepentingan publik pasti akan dikorbankan. Dalam kasus motor listrik BGN ini, publik menunggu ketegasan hukum untuk mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik layar proyek triliunan ini.

Kini, ribuan motor listrik tersebut terancam menjadi aset yang mubazir jika tidak didukung oleh layanan purna jual yang jelas. Tanpa bengkel resmi, biaya perawatan di masa depan akan membengkak, dan efisiensi yang dijanjikan oleh kendaraan listrik justru akan berubah menjadi beban baru bagi kas negara. Skandal ini menjadi pengingat keras bahwa niat baik dalam sebuah program sosial harus dibarengi dengan integritas dalam proses birokrasi dan pengadaan.