Bongkar Skandal Manipulasi Ekspor-Impor, Wapres Gibran: Triliunan Rupiah Kekayaan Negara Bocor ke Luar Negeri

WartaLog — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sorotan tajam terhadap fenomena gelap dalam dunia perdagangan internasional yang mengancam stabilitas ekonomi nasional. Praktik manipulasi faktur perdagangan atau yang dikenal secara teknis sebagai trade misinvoicing disebut menjadi biang keladi di balik raibnya kekayaan negara ke luar negeri dalam skala yang sangat masif.

Gibran mengungkapkan bahwa di balik gemerlapnya angka pertumbuhan perdagangan global, terdapat gelombang kecurangan yang sering kali luput dari pantauan permukaan. Praktik poles harga ini secara perlahan mengikis keadilan ekonomi dan menyebabkan modal bangsa mengalir deras ke luar negeri tanpa tercatat secara resmi.

Modus Manipulasi Harga: Dari Under hingga Over Invoicing

Dalam pemaparannya melalui kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menjelaskan bahwa trade misinvoicing bekerja dengan cara melaporkan nilai transaksi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Hal ini menciptakan selisih angka yang menjadi celah bagi peredaran dana gelap.

Read Also

Proyeksi Harga Emas Pekan Depan: Akankah Kilau Logam Mulia Kembali Menguat di Tengah Ketidakpastian Global?

• Under Invoicing: Melaporkan harga barang jauh lebih rendah dari nilai aslinya untuk menghindari pajak dan bea keluar.
• Over Invoicing: Menaikkan harga barang di atas kewajaran untuk memindahkan modal ke luar negeri atau tujuan pencucian uang.

“Ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Negara harus menanggung kerugian yang sangat besar akibat kecurangan sistematis dalam ekspor impor ini,” tegas Gibran.

Data Mencengangkan: Kerugian Capai Rp680 Triliun per Tahun

Berdasarkan data yang dihimpun sejak tahun 2014 hingga 2023, skala kebocoran ini sangat mengkhawatirkan. Nilai under invoicing pada aktivitas ekspor diperkirakan menyentuh angka US$ 401 miliar, atau rata-rata mencapai Rp 680 triliun per tahun (dengan asumsi kurs Rp 17.000). Di sisi lain, praktik over invoicing tercatat berada di angka US$ 252 miliar, atau sekitar Rp 425 triliun setiap tahunnya.

Read Also

Efisiensi Berbasis AI: Meta Siapkan Gelombang PHK bagi 8.000 Karyawan di Tahun 2026

Gibran mengidentifikasi empat sektor komoditas utama yang paling rentan terhadap praktik manipulasi harga ini, antara lain:

1. Perdagangan limbah industri
2. Logam berlapis
3. Logam mulia (seperti emas)
4. Perangkat teknologi (smartphone)

Empat Dampak Fatal bagi Kedaulatan Ekonomi RI

Menurut analisis pemerintah, praktik nakal ini memberikan empat pukulan telak bagi Indonesia. Pertama, hilangnya potensi penerimaan pajak dan bea cukai dalam jumlah fantastis. Setiap rupiah yang disembunyikan dalam laporan invoice berarti ada hak negara yang tidak tertagih.

Kedua, terjadinya pelarian modal (capital flight) yang mengakibatkan cadangan devisa negara tergerus. Ketiga, adanya risiko masuknya dana ilegal yang berpotensi digunakan untuk aktivitas pencucian uang. Keempat, rusaknya ekosistem persaingan usaha.

Read Also

Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi: PT KAI Pastikan Seluruh Biaya Pengobatan dan Pemakaman Korban Ditanggung Penuh

“Pelaku usaha yang jujur dan taat pajak akan sulit bersaing dengan oknum yang bermain curang. Jika dibiarkan, ini akan memaksa semua pihak untuk ikut berbuat curang demi bisa bertahan hidup di pasar,” tambah Gibran.

Komitmen Tegas Presiden Prabowo

Menutup pernyataannya, Gibran menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan kekayaan negara. Meski kebijakan yang diambil mungkin tidak populer bagi sebagian kelompok, hal ini dianggap sebagai tanggung jawab moral demi masa depan generasi mendatang.

Langkah pembenahan sistem pelaporan perdagangan dan penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk komoditas akan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah ke depan guna memastikan setiap sen kekayaan alam Indonesia kembali dan bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.