Gebrakan Prabowo Lawan ‘Tembok’ Birokrasi: Izin Investasi 2 Tahun Itu Gila, Harus Selesai 2 Minggu!

WartaLog — Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan taringnya dalam upaya membenahi iklim usaha di tanah air. Dengan nada bicara yang tegas dan sarat akan kegeraman terhadap pola kerja lama, orang nomor satu di Indonesia ini secara terbuka mengkritik lambannya proses perizinan yang masih menghantui para pelaku usaha. Dalam sebuah pertemuan krusial di Kejaksaan Agung, Jakarta Pusat, Prabowo meluapkan keresahannya mengenai hambatan investasi yang seringkali terbentur oleh tembok tebal birokrasi.

Jeritan Pengusaha di Tengah Belenggu Perizinan

Bagi para pelaku dunia usaha, waktu adalah uang. Namun, realita di lapangan seringkali berkata lain. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari para pengusaha yang merasa frustrasi karena niat baik mereka untuk menanamkan modal justru disambut dengan ketidakpastian. Tidak tanggung-tanggung, proses administrasi yang seharusnya bisa berjalan cepat justru memakan waktu hingga hitungan tahun.

Read Also

PT Bukit Asam Kebut Proyek Strategis DME & Bank Mandiri Siapkan Dividen Jumbo Rp 44,47 Triliun: Momentum Emas Pasar Modal Indonesia

“Permudah perizinan, jangan dipersulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, bahkan sampai dua tahun,” ujar Prabowo dengan nada bicara yang menekankan urgensi perubahan. Baginya, penundaan selama dua tahun untuk sebuah izin usaha bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang merugikan ekonomi nasional.

Kondisi ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di panggung global. Prabowo menyoroti bagaimana negara-negara tetangga mampu bergerak jauh lebih lincah dalam memikat investor. Ia membandingkan proses di Indonesia dengan negara lain yang sanggup menyelesaikan segala urusan administrasi hanya dalam kurun waktu dua minggu. Perbandingan yang mencolok ini menjadi tamparan keras bagi para pemangku kebijakan di dalam negeri.

Read Also

Misteri Kapal Pesiar ‘Nord’: Mengapa Superyacht Teman Dekat Putin Bisa Melenggang Bebas di Selat Hormuz yang Terblokade?

Akal-akalan Birokrasi dan Celah Korupsi

Lebih jauh, Presiden Prabowo mencium adanya aroma tidak sedap di balik rumitnya regulasi yang ada saat ini. Ia secara blak-blakan menyebut bahwa birokrasi yang berbelit-belit seringkali bukan terjadi karena ketidaksengajaan, melainkan sengaja diciptakan sebagai instrumen untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Prabowo menyebutnya sebagai ‘akal-akalan’ oknum birokrat.

“Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar,” tegasnya. Fenomena ini, menurut Prabowo, diperparah dengan lahirnya tumpang tindih aturan di tingkat kementerian dan lembaga. Meskipun di tingkat pusat aturan sudah coba disederhanakan, seringkali muncul peraturan menteri atau aturan teknis baru yang justru kembali mempersempit ruang gerak investasi.

Read Also

Jogja Financial Festival 2026: Strategi Jitu Kelola Keuangan Agar Tidak ‘Boncos’ di Kota Pelajar

Prabowo melihat pola ini sebagai siklus yang menghambat kemajuan. Ketika satu aturan dipangkas, muncul dua aturan baru yang berdalih pada teknis pelaksanaan. Hal inilah yang ingin ia babat habis dalam masa kepemimpinannya. Ia menginginkan sebuah ekosistem di mana birokrasi berfungsi sebagai pelayan publik dan fasilitator ekonomi, bukan sebagai penghambat yang justru memeras para penggerak ekonomi.

Instruksi Pembentukan Satgas Deregulasi

Menyadari bahwa masalah ini sudah mengakar kuat, Presiden Prabowo tidak tinggal diam hanya dengan memberikan teguran. Ia langsung memberikan instruksi khusus kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mengambil langkah konkret. Prabowo meminta agar segera dibentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) khusus yang diisi oleh para pakar di bidangnya untuk mempercepat proses deregulasi besar-besaran.

“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” ucap Prabowo memberikan arahan yang jelas kepada timnya. Satgas ini nantinya diharapkan mampu membedah setiap pasal dalam regulasi yang dianggap ‘beracun’ bagi iklim investasi dan membuangnya ke tempat sampah sejarah.

Fokus utama dari Satgas ini adalah menciptakan transparansi dan kecepatan. Prabowo ingin Indonesia memiliki standar pelayanan yang setara, atau bahkan lebih baik, daripada negara-negara tetangga. Ia tidak ingin lagi mendengar ada investor asing maupun lokal yang angkat kaki dari Indonesia hanya karena merasa lelah berurusan dengan birokrasi yang tak kunjung usai.

Visi Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat

Ketegasan Prabowo dalam urusan perizinan ini tidak lepas dari visi besarnya untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia. Ia memahami bahwa investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi hingga ke tingkat bawah. Selain fokus pada investasi besar, Prabowo juga menaruh perhatian pada sektor mikro. Dalam kesempatan yang sama, ia sempat menyinggung rencana penurunan bunga kredit ultra mikro menjadi 9% demi membantu rakyat kecil.

Langkah ini sejalan dengan upayanya dalam memberantas korupsi. Prabowo berkomitmen untuk mengambil kembali uang-uang negara yang dikorupsi dan mengendap di bank—yang nilainya ditaksir mencapai Rp 39 triliun—untuk dikembalikan kegunaannya bagi kepentingan rakyat banyak. Baginya, efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi adalah dua sisi dari koin yang sama dalam upaya membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

“Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali. Ini harus kita akhiri. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kita harus nunggu dua tahun?” tanya Prabowo retoris, menutup pernyataannya dengan sebuah tantangan besar bagi seluruh jajaran kabinetnya untuk segera berbenah.

Menanti Transformasi Nyata Pelayanan Publik

Kini, publik menunggu bagaimana instruksi tegas Presiden ini akan diterjemahkan oleh jajaran kementerian di bawahnya. Perubahan budaya kerja dari ‘kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah’ menjadi ‘pelayanan cepat dan transparan’ bukanlah perkara mudah. Namun, dengan adanya komitmen politik yang kuat dari pucuk pimpinan tertinggi, harapan untuk melihat Indonesia sebagai magnet investasi asing di Asia Tenggara kembali membumbung tinggi.

Langkah deregulasi ini bukan sekadar soal memotong prosedur, melainkan soal mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap kepastian hukum dan kemudahan berusaha di Indonesia. Jika Satgas Deregulasi mampu bekerja efektif, maka target pertumbuhan ekonomi yang ambisius bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah kenyataan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari pengusaha besar hingga pelaku usaha mikro di pelosok negeri.