Krisis Nilai Tukar: Rupiah Tembus Rp 17.500 per Dolar AS, Puan Maharani Beri Peringatan Keras Agar Ekonomi Tak Terpuruk

WartaLog — Pemandangan suram kembali menyelimuti pasar keuangan nasional setelah nilai tukar rupiah mencatatkan rekor pelemahan yang cukup mengkhawatirkan. Di tengah gejolak pasar yang tak menentu, mata uang Garuda harus bertekuk lutut di hadapan dolar Amerika Serikat (AS), menembus angka psikologis yang selama ini dihindari, yakni Rp 17.500. Kondisi ini pun memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari pucuk pimpinan parlemen yang meminta langkah nyata dari otoritas moneter dan pemerintah.

Laju Dolar AS yang Tak Terbendung

Pagi itu, layar monitor di pusat perdagangan valuta asing menunjukkan angka yang membuat para pelaku pasar menahan napas. Berdasarkan data terbaru dari Bloomberg, pergerakan dolar AS pada pukul 10.10 WIB tercatat telah bertengger di level Rp 17.520. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 106 poin atau setara dengan 0,61 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

Read Also

Terobosan Baru Energi Domestik: Uji Coba CNG Tabung 3 Kg Siap Diluncurkan Tahun Ini demi Tekan Impor

Tren pelemahan ini sebenarnya sudah mulai terbaca sejak lonceng pembukaan pasar dibunyikan sekitar pukul 09.06 WIB. Saat itu, nilai tukar mata uang Paman Sam sudah merangkak naik ke posisi Rp 17.487, menguat 73 poin atau 0,42 persen. Namun, yang mengejutkan adalah akselerasi kenaikannya. Hanya dalam kurun waktu satu jam, rupiah kembali tergerus sekitar Rp 33, sebuah pergerakan yang sangat dinamis sekaligus mencemaskan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Puan Maharani: Antisipasi Sebelum Terpuruk

Menanggapi situasi yang kian memanas ini, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara. Di koridor Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, politisi perempuan tersebut menyampaikan kegelisahannya atas kondisi nilai tukar rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam sejarah. Puan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan bola salju ini terus menggelinding tanpa kendali.

Read Also

Membaca Peta Jalan Indonesia Emas: 8 Klaster Program Prioritas Prabowo Menuju Ekonomi 8 Persen

“Tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk segera mengantisipasi hal tersebut,” tegas Puan di hadapan awak media pada Selasa (12/5/2026). Baginya, ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi daya beli masyarakat dan beban fiskal negara ke depan.

Menjaga Benteng Stabilitas Ekonomi

Puan Maharani secara khusus menggarisbawahi peran krusial Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Menurutnya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus berada dalam ritme yang sama untuk membendung dampak negatif dari eksternal. Ia tidak ingin keterpurukan ekonomi di masa lalu kembali terulang akibat kelambatan dalam merespons dinamika global.

“Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi dunia secara menyeluruh. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk,” lanjut Puan dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa antisipasi ini tidak boleh hanya bersifat jangka pendek untuk tahun ini saja, melainkan harus memiliki visi jangka panjang hingga tahun 2027.

Read Also

Syahmudrian Lubis Resmi Ditunjuk Jadi Dirut Baru Ancol, Siap Akselerasi Kinerja Perseroan

Meneropong Kerangka Ekonomi Makro 2027

Sebagai lembaga pengawas, DPR RI tidak tinggal diam. Puan mengungkapkan bahwa dalam masa sidang mendatang, pihaknya akan memfokuskan pembahasan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dokumen ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

“DPR juga akan masuk dalam pembahasan KEM PPKF untuk APBN 2027. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah konkret dalam mengantisipasi postur APBN dan ruang fiskal yang akan datang agar tetap tangguh menghadapi guncangan,” jelasnya. Melalui KEM-PPKF, DPR berharap pemerintah dapat merumuskan strategi jitu untuk memitigasi risiko pelemahan mata uang yang berdampak pada subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri.

Dampak Nyata di Sektor Riil

Pelemahan rupiah yang drastis ini tentu bukan tanpa konsekuensi bagi rakyat kecil. Kenaikan harga barang impor, terutama bahan baku industri dan pangan, menjadi ancaman yang nyata. Jika nilai tukar terus merosot, beban biaya produksi akan melonjak, yang pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa.

Belajar dari pengalaman kenaikan harga BBM nonsubsidi beberapa waktu lalu, BI sendiri telah mengakui adanya tekanan terhadap inflasi. Dengan rupiah di level Rp 17.500, tekanan tersebut dipastikan akan semakin berat. Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi pasar oleh BI diharapkan dapat memberikan sentimen positif dan memberikan sedikit ruang napas bagi rupiah untuk kembali ke level yang lebih fundamental.

Tantangan Global dan Ketahanan Nasional

Dunia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik dan kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju telah memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, Puan Maharani meyakini bahwa dengan antisipasi yang tepat dan fundamental ekonomi yang dijaga, Indonesia mampu melewati badai ini.

Langkah preventif yang disuarakan oleh Ketua DPR ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa stabilitas mata uang adalah salah satu pilar kedaulatan ekonomi. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait lainnya kini menjadi harga mati agar rupiah tidak semakin terperosok ke dalam jurang yang lebih dalam.

Kesimpulan dan Harapan Kedepan

Melihat dinamika yang terjadi, level Rp 17.500 per dolar AS harus menjadi sinyal bahaya bagi tim ekonomi pemerintah. Keseriusan dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal akan diuji dalam beberapa bulan ke depan. Puan Maharani bersama DPR RI memastikan akan terus mengawal setiap langkah yang diambil pemerintah demi memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian global.

Harapan publik kini tertumpu pada kecekatan para pengambil kebijakan dalam merumuskan solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga solutif untuk jangka panjang. Jangan sampai rupiah yang melemah menjadi awal dari kemunduran ekonomi yang lebih luas bagi bangsa Indonesia.