Menakar Komitmen BYD: Menagih Janji Lokalisasi dan TKDN 40 Persen di Industri EV Nasional

WartaLog — Kehadiran raksasa otomotif asal Tiongkok, BYD, di pasar Indonesia memang membawa angin segar bagi percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan. Namun, di balik angka penjualan yang terus merangkak naik, terselip sebuah kewajiban besar yang kini menjadi sorotan tajam otoritas legislatif: pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

Pemerintah Indonesia tidak memberikan karpet merah tanpa syarat. Insentif fiskal yang dinikmati para produsen mobil listrik global saat ini merupakan stimulus yang harus dibayar dengan komitmen nyata dalam membangun fondasi industri manufaktur lokal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan bahwa meskipun produk asal Tiongkok sangat diminati karena harga yang kompetitif, ketergantungan pada komponen impor yang murah tetap menjadi tantangan serius bagi kedaulatan industri nasional.

Read Also

Reinkarnasi Sang Legenda: Honda Insight Kembali Hadir dalam Wujud SUV Listrik Eksklusif

Dilema Antara Investasi dan Lokalisasi

Chusnunia memandang bahwa fleksibilitas kebijakan yang diberikan pemerintah ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, pelonggaran aturan memang efektif untuk menarik minat investor kakap seperti BYD masuk ke pasar domestik. Namun di sisi lain, jika tidak dikawal dengan ketat, hal ini berisiko menghambat pertumbuhan industri komponen lokal yang sedang berupaya naik kelas.

“Kita harus melakukan pengawasan bersama dan memastikan pemerintah menagih janji para produsen mobil listrik, khususnya BYD. Syarat TKDN 40 persen bukan sekadar angka, melainkan syarat mutlak untuk terus mendapatkan insentif dari negara,” tegas Chusnunia dalam keterangannya baru-baru ini.

Sinyal Positif dari Subang: BYD Sedang ‘Pemanasan’

Merespons ekspektasi tersebut, PT BYD Motor Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak sedang berpangku tangan. Eagle Zhao, President Director PT BYD Motor Indonesia, menganalogikan kondisi perusahaan saat ini sebagai tahap ‘pemanasan’ atau kalibrasi akhir sebelum benar-benar memacu operasional pabrik secara masif.

Read Also

Kiandra Ramadhipa Mengguncang Jerez: Dari Grid 17 ke Podium Tertinggi Red Bull Rookies Cup 2026

Menurut Eagle, sejak kuartal pertama tahun ini, pihaknya telah memulai rangkaian pengujian komprehensif. Proses ini mencakup penyelarasan jalur produksi, penyiapan peralatan teknis (jigs), hingga integrasi teknologi manufaktur di pabrik baru mereka yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Langkah serius BYD untuk melakukan lokalisasi juga diperkuat dengan perolehan berbagai sertifikasi krusial. Luther Panjaitan, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, mengungkapkan bahwa mereka telah mengantongi World Manufacturer Identifier (WMI) untuk identitas NIK kendaraan, serta sertifikat IKD (Incompletely Knocked Down). “Dengan dokumen-dokumen ini, BYD sudah sangat siap dan memenuhi syarat secara legal untuk segera memulai produksi di Indonesia,” ungkap Luther.

Read Also

Dilema Pengguna Mobil Diesel: Dulu Isi Full Tank Cuma Rp500 Ribu, Kini Harus Rela Merogoh Kocek Jutaan Rupiah

Peta Jalan TKDN dan Ancaman Sanksi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan target bertahap bagi produsen otomotif untuk meningkatkan kandungan lokal pada setiap unit kendaraan listrik yang dipasarkan di Indonesia. Peta jalan tersebut meliputi:

• 2022 – 2026: TKDN minimum sebesar 40%
• 2027 – 2029: TKDN minimum sebesar 60%
• 2030 dan seterusnya: TKDN minimum wajib mencapai 80%

Aturan ini bukan sekadar imbauan. Terdapat mekanisme ketat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023. Produsen yang telah menikmati insentif impor CBU (Completely Built Up) wajib melunasi ‘utang produksi’ mereka paling lambat 31 Desember 2027.

Jika pada tenggat waktu tersebut komitmen produksi lokal tidak terpenuhi sesuai spesifikasi teknis dan jumlah yang dijanjikan, maka pemerintah tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi. Konsekuensi terberatnya adalah pencairan bank garansi oleh negara senilai Bea Masuk dan PPnBM yang sebelumnya ditangguhkan. Hal ini merupakan bentuk jaminan bahwa investasi otomotif yang masuk ke Indonesia benar-benar memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi domestik.