Polemik Motor Listrik Makan Bergizi Gratis: Antara Gengsi Lokal dan Realita Rakitan Global

WartaLog — Kehadiran armada roda dua berbasis baterai dalam menyokong program makan bergizi gratis (MBG) kini tengah menuai perdebatan hangat di ruang publik. Di satu sisi, pemerintah dengan bangga memamerkan kendaraan ini sebagai simbol kemandirian industri, namun di sisi lain, netizen menemukan jejak digital yang mengarah pada kemungkinan produk rebadge dari luar negeri.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh unit motor listrik yang digunakan merupakan buah karya anak bangsa. Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diklaim mencapai 48,5 persen, produksi unit ini dipusatkan di fasilitas manufaktur kawasan Citeureup, Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini bukan sekadar urusan logistik, melainkan bentuk dukungan nyata untuk memacu pertumbuhan industri otomotif nasional.

Read Also

Daftar Provinsi yang Terapkan Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Lama: Kemudahan Menuju 2027

Temuan Netizen: Benarkah Hanya Kembaran dari Alibaba?

Namun, transparansi tersebut kini diuji. Para pegiat otomotif di media sosial mulai mencium adanya kemiripan desain yang identik antara produk lokal berlabel Emmo JVX GT tersebut dengan Kollter ES1-X PRO, sebuah produk asal China. Di platform marketplace global seperti Alibaba, model serupa dibanderol dengan harga yang cukup kontras, yakni di kisaran Rp 8 hingga 10 jutaan saja.

Perbedaan harga yang mencolok ini memicu tanda tanya besar bagi publik: apakah motor operasional MBG ini benar-benar produk orisinal atau sekadar hasil polesan dari platform global? Hendro Sutono, seorang pegiat kendaraan listrik dari Kosmik, memberikan perspektif menarik. Ia mengibaratkan produsen di China layaknya seorang penjahit yang menawarkan jasa kapasitas produksi, bukan sekadar menjual barang jadi.

Read Also

Update Pajak Kijang Innova Zenix 2026: Rincian Lengkap Semua Tipe dan Panduan Biaya Terbarunya

Logika di Balik Angka TKDN 48,5 Persen

Banyak pihak yang meragukan klaim TKDN hampir 50 persen tersebut jika basis teknologinya masih terafiliasi dengan pabrikan luar. Namun, Hendro menjelaskan bahwa dalam regulasi yang berlaku, TKDN lebih banyak mengukur perputaran nilai ekonomi di dalam negeri daripada penguasaan teknologi inti.

Berdasarkan Permenperin Nomor 28 Tahun 2023, penghitungan TKDN motor listrik mencakup empat pilar: manufaktur komponen utama (50%), proses perakitan (30%), komponen pendukung (10%), serta riset dan pengembangan (10%).

• Proses Perakitan: Dengan membangun pabrik di Citeureup, penggunaan tenaga kerja lokal, hingga biaya listrik dan air yang dibayarkan di Indonesia sudah menyumbang poin besar dalam hitungan perakitan.
• Komponen Lokal: Penggunaan ban buatan produsen dalam negeri atau komponen kecil lainnya secara signifikan mendongkrak persentase.
• Baterai: Meski sel baterai masih diimpor dari China, selama diimpor secara resmi oleh entitas Indonesia dan dirakit menjadi battery pack di tanah air (pack assembly), maka nilainya diakui sebagai kontribusi lokal.
• Riset dan Sertifikasi: Proses administrasi sertifikasi dan pengujian di laboratorium lokal sudah cukup untuk mengklaim poin riset dan pengembangan tanpa perlu memiliki laboratorium riset yang canggih.

Ancaman ‘Shallow Industrialization’ bagi Indonesia

Meski secara matematis angka 48,5 persen itu sah di mata hukum, ada kekhawatiran mendalam yang menyertai. Hendro Sutono menyebut fenomena ini sebagai shallow industrialization atau industrialisasi dangkal. Secara administratif, produk tersebut layak masuk e-katalog pemerintah, namun secara teknis, ketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri masih sangat absolut.

Read Also

Tragedi Rel Bekasi: Kronologi Tabrakan Beruntun Taksi Green SM, KRL, dan KA Argo Bromo yang Memakan Korban Jiwa

“Secara regulasi, ini sah sebagai produk dalam negeri. Namun, kita tidak benar-benar menguasai teknologi kritisnya. Jika suatu saat pasokan dari China terhenti, produksi lokal kita bisa lumpuh seketika,” ungkap Hendro. Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk tidak hanya mengejar target angka di atas kertas, tetapi juga benar-benar mendorong transfer teknologi agar industri nasional memiliki akar yang kuat di masa depan.