Skandal Korupsi Motor Listrik BGN: Menelusuri Jejak Kerugian Negara Rp863 Miliar dan Babak Baru Sidang Lima Tersangka

WartaLog — Sebuah ambisi besar untuk meningkatkan kualitas gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini harus berhadapan dengan tembok hukum yang dingin. Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025-2026 telah memasuki babak baru yang krusial. Setelah melalui serangkaian penyidikan panjang yang melibatkan lintas institusi, lima orang tersangka kini bersiap menghadapi meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang diduga merugikan negara hingga angka yang fantastis.

Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung secara resmi telah melimpahkan berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus). Proses yang dikenal dengan istilah Tahap II ini menandai berakhirnya masa penyidikan dan dimulainya fase penuntutan dalam salah satu skandal pengadaan paling mencolok di lingkungan lembaga negara baru tersebut.

Read Also

Tragedi Berdarah di Cabangbungin: Pemuda Terkapar Dibacok Begal, Polrestro Bekasi Buru Pelaku

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti di Menara Kartika Adhyaksa

Momen penyerahan ini berlangsung dengan pengawalan ketat di gedung Menara Kartika Adhyaksa pada Jumat (9/10/2026). Langkah ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh tim penuntut umum. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa proses ini merupakan bentuk komitmen institusinya dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur militer dan sipil secara transparan.

“Tim Penyidik Koneksitas pada Jampidmil telah melaksanakan penyerahan tahap dua kepada tim penuntut umum pada Kejari Jakpus. Ini adalah langkah konkret menuju persidangan untuk mengungkap kebenaran materiil di balik pengadaan kendaraan operasional tersebut,” ujar Anang dalam keterangannya kepada awak media. Penanganan kasus ini memang menarik perhatian publik karena menggunakan mekanisme peradilan koneksitas, sebuah prosedur hukum khusus yang diterapkan ketika sebuah tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan peradilan militer.

Read Also

Skandal Challenge Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras di The Sounds Project: Polisi Buru Bukti Penistaan Agama

Misteri Motor “Buntung”: Ribuan Unit Tanpa Baterai dan Legalitas

Kasus ini bermula dari rencana ambisius pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Total sebanyak 19.269 unit motor listrik dipesan, yang terdiri dari 13.155 unit jenis trail untuk medan berat dan 6.114 unit jenis skuter atau bebek untuk wilayah perkotaan. Namun, alih-alih menjadi tulang punggung distribusi pangan bergizi, ribuan motor tersebut justru ditemukan mangkrak dan tidak berfungsi.

Temuan penyidik di lapangan sungguh mengejutkan. Sebanyak 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit jenis skuter dilaporkan diserahkan dalam kondisi “buntung” alias tidak memiliki baterai. Mengingat baterai adalah komponen paling vital sekaligus termahal dari sebuah kendaraan listrik, ketiadaan komponen ini membuat ribuan kendaraan tersebut tidak lebih dari sekadar rongsokan besi di gudang penyimpanan.

Read Also

Update Kasus Narkoba White Rabbit: Bareskrim Resmi Limpahkan 3 Tersangka dan Barang Bukti Miliaran ke Kejaksaan

Tak berhenti di situ, pelanggaran administratif yang ditemukan juga sangat masif. Seluruh unit kendaraan yang diserahkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas dan dokumen legalitas yang sah. Akibatnya, kendaraan-kendaraan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan tidak bisa digunakan secara legal di jalan raya. Hal ini menciptakan situasi di mana negara telah membayar mahal untuk aset yang secara hukum tidak diakui keberadaannya dan secara teknis tidak bisa dioperasikan.

Dua Kluster Penyelidikan: Mengurai Benang Kusut di Badan Gizi Nasional

Kejaksaan Agung membagi penanganan perkara di Badan Gizi Nasional ini ke dalam dua kluster besar untuk mempermudah pemetaan konstruksi hukumnya. Kluster pertama difokuskan pada dugaan korupsi tata kelola kelembagaan secara menyeluruh yang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Dalam kluster ini, enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk beberapa mantan pejabat tinggi di lingkungan BGN.

Sementara itu, kluster kedua yang saat ini sedang menjadi sorotan utama adalah kluster pengadaan motor listrik yang ditangani secara koneksitas oleh Jampidmil. Keterlibatan perwira menengah TNI aktif yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi alasan utama mengapa Jampidmil memimpin penyidikan ini. Penanganan secara terpadu ini diharapkan mampu menyentuh semua lapisan pelaku, baik dari unsur birokrasi, militer, maupun pihak swasta yang menjadi vendor pengadaan.

Profil Lima Tersangka: Kolaborasi Oknum Militer dan Pengusaha

Dalam pelimpahan Tahap II ini, terdapat lima nama yang menjadi sorotan utama. Mereka diduga kuat sebagai aktor intelektual dan pelaksana di balik praktik curang pengadaan tersebut. Kelima tersangka tersebut adalah:

• BU (Kolonel Budi Utomo): Mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan pada BGN yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sebagai pemegang otoritas anggaran, ia diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses verifikasi dan penerimaan barang.
• GB: Direktur PT ASE dan Direktur PT AKI, perusahaan yang memenangkan tender pengadaan.
• AM (Andri Mulyono): Komisaris PT ASE dan Komisaris PT YAT, yang diduga terlibat dalam pengaturan strategi pemenangan proyek.
• YY: Direktur PT YAT, salah satu entitas yang terafiliasi dalam pusaran proyek ini.
• AA: Direktur PT ASE, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kontrak di lapangan.

Kolaborasi antara oknum pejabat dalam lembaga dengan pihak swasta ini diduga telah dirancang sedemikian rupa untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok dengan cara mengabaikan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja.

Kerugian Negara Rp863 Miliar dan Ancaman Pidana

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), angka kerugian yang ditimbulkan tidaklah main-main. Total kerugian negara mencapai Rp863.846.166.953. Angka yang mendekati satu triliun rupiah ini mencakup pembayaran atas unit yang tidak lengkap, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga potensi kehilangan nilai aset karena kerusakan selama masa penyimpanan di gudang.

Para tersangka kini dijerat dengan pasal-pasal berat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor menjadi landasan utama penuntutan. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun kini membayangi mereka, belum termasuk denda dan kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara.

Pasca pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Jakarta Pusat memiliki waktu terbatas untuk segera menyusun surat dakwaan yang komprehensif. Perkara ini nantinya akan segera didaftarkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Publik kini menanti, sejauh mana proses peradilan mampu mengembalikan kerugian negara yang sedianya dialokasikan untuk perbaikan gizi anak-anak bangsa, namun justru menguap akibat kerakusan segelintir oknum.